Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Kasus Penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia di Semarang

MAKALAH METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

JUDUL

Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Kasus Penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia Di Semarang

LATAR BELAKANG

Stop PenindasanSudah banyak kasus penyiksaan yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan TKI semakin meningkat. Pemerintah seolah tidak belajar atas kesalahan-kesalahan dimana terjadinya kasus yang sama sebelumnya. Seakan-akan sudah merupakan hal yang lumrah apabila terjadinya penyiksaan TKI setiap tahun. Disebutkan sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI. Tetapi faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan tidak grafiknya tidak menurun justru meningkat. Perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai yang telah terjadi sebelumnya.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah atas latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah tindakan pemerintah menangani kasus sebelumnya dan tindakan seharusnya dalam memberikan perlindungan hukum serta tindakan seharusnya menangani masalah yang terjadi saat ini?
  2. Bagaimanakah ketentuan yang sah menurut hukum agar seseorang bisa menjadi sesorang buruh migran yang mendapat asuransi dan perlindungan hukum yang layak?
  3. Apakah yang menjadi faktor permasalahan kasus penyiksaan TKI grafriknya justru semakin meningkat?

TUJUAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuannya adalah :

  1. Mencari tahu tindakan seharusnya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI dan tindakannya dalam menangani masalah saat ini serta  tindakan pemerintah menangani masalah sebelumnya.
  2. Melakukan crosscheck terhadap ketentuan serta regulasi yang ada yang memuat bagaimana sesorang dapat menjadi seorang buruh migran yang sah dan legal serta mendapat asuransi dan perlindungan hukum yang layak.
  3. Atas meningkatnya grafik kasus yang terjadi belakangan ini, dicari apa yang menjadi faktor terjadinya hal tersebut.

MANFAAT

MasalahAdapun manfaat dalam hal ini berorientasi pada pemecahan masalah yang solutif dan efisien. Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dicari fakor- faktor penyebab terjadinya masalah dan alasan masalah justru semakin marak terjadi. Atas fakor permasalah yang ada digali dan dicari problem solving. Dalam hal ini juga dituntut peran serta dari masyarakat dalam pencari solusi. Tidak hanya berperan kritis dengan berbagai masalah yang terjadi tetapi juga memberikan kritik dan saran. Karena ketika pemerintah masyarakat bergandengantangan dalam penyelesaian masalah niscaya akan dicapai hasil yang maksimal dan tentu tidak akan merugikan salah satu pihak. Dengan ini juga membuka wawasan masyarakat dengan hukum positif di Indonesia terutama mengenai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri.

TINJAUAN PUSTAKA

Buruh MigranTenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pengertian merupakan defenisi yuridis mengenai TKI menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Sedangkan penempatan buruh migran dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan buruh migran sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Dengan adanya undang-undang ini memberikan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan buruh migran. Dalam penempatan tersebut “ Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri” sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tenang Ketenagakerjaan. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa “Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.”

Untuk menghindari ketidakamanan yang akan diderita oleh buruh migran (khususnya Pembantu Rumah Tangga) maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Orang  perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa tujuan penempatan dan perlindungan calon buruh migran adalah:

  • memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
  • menjamin dan melindungi calon buruh migran sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
  • meningkatkan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan buruh migran di luar negeri.” Dan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan buruh migran di luar negeri.

Demi menjamin perlindungan lebih lagi terdahad TKI diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur tentang penempatan buruh migran di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Namun meskipun seperti itu, masih saja terdapat penganiayaan terhadap para buruh migran yang sudah jelas dan terang mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dilakuakan dengan penyelengaraan keadilan dan ketertiban untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat sesuai dengan tujuan negara menurut Prof. Subekti, S.H.

Perlindungan hukum terhadap para TKI juga sudah dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban:

  • menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
  • mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
  • membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
  • melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
  • memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

PerlindunganPerlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri diawali dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan hingga pulang ke tanah air. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Perlindungan tersebut seperti tertuang dalam ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini dilakukan dengan memakai metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan lokasi dan sampel

Penelitian ini akan mengambil sampel atas berbagai referensi yang memuat tentang kasus-kasus penyiksaan TKI yang telah terjadi.

2. Pendekatan Studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif dan kuantitatif, dengan model analisis yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari data kasus yang telah terjadi.

3. Identifikasi Masalah

Tahap ini merupakan pengumpulan informasi dengan pendekatan terhadap objek-objek yang akan diteliti. Seberapa besar isu yang timbul dalam masyarakat tentang itu. Bagaimana respon singkat dari orang-orang yang terkait ataupun tidak.

4. Observasi dan  Survei

Tahap ini merupakan inti dari semua yang dikerjakan pencarian data yang diharapkan. Dengan cara mencari kasus penyiksaan TKI yang diteliti, seberapa banyak data yang diharapkan yang muncul dan dibutuhkan.

5. Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan penghitungan kasar dan pencatatan data yang didapat dari setiap kasus penyiksaan TKI yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penghitungan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan dari jumlah yang diteliti ataupun perkembangan data dari yang pernah diteliti sebelumnya.

7. Evaluasi Data

Tahap pemeriksaan keakuratan data yang sudah dihitung, ketepatan, dan kelayakan data untuk dijadikan ilmiah yang memenuhi tujuan dan keluaran serta kegunaan yang diharapkan.

8. Keabsahan Data

Data yang telah terkumpul diuji validitasnya dengan melakukan crosscheck dengan berbagai sumber data lain dan fakta dilapangan.

9. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan tahap penulisan dan penuangan data dalam bentuk ilmiah yang dapat dipertangungjawabkan keberadaanya serta originalitasnya.

10. Penulisan Laporan Penelitian

Tahap ini memberikan sistematika dan kronologis dan hal-hal yang terjadi dilapangan selama penelitian berlangsung yang disajikan dengan bukti-bukti penelitian dari gambar dan foto. Kemudian melampirkannya sebagai hasil dari penelitian.

DAFTAR  PUSTAKA

http://elfatsani.blogspot.com/2009/04/perlindungan-hukum-bagi-buruh-migran.html diakses tanggal 23 Desember 2010, pukul 12:34

http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/ diakses tanggal 23 Desember 2010, pukul 13:03

Kansil, C.S.T., 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

11 Responses to Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Kasus Penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia di Semarang

  1. mkasih atas infonya……….

  2. semangat… semoga bermanfaat..

  3. renii mengatakan:

    terus semangat belajar ..

  4. Utar Wali mengatakan:

    pelaksanaanya sesuai jangan setengah2,di awasi tindak tegas jangan pandang bulu

    • Omer mengatakan:

      Pemerintah memang sudah membuat peraturan yang baik tetapi dalam penegakannya masih belum bisa mengarah pada kata “baik”
      Lebih baik hukum buruk memang diterapkan untuk tujuan baik daripada hukum baik diterapkan untuk tujuan buruk

  5. Anonymous mengatakan:

    Saya alif setuju dgn hal ini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.