MAKALAH HUKUM KEKELUARGAAN DAN WARIS ISLAM

PERJANJIAN PERKAWINAN

Disusun oleh:

Nama               : Bolmer Suryadi Hutasoit

NIM                 : 8111409160

Mata Kuliah  : Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam

Oleh                  : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2010

 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat berbagai kasus yang berhubungan dengan perkawinan terutama yang menyangkut perceraian. Masalah yang terjadi membuat aparat hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi Peradilan kesulitan untuk menangani. Jumlah perkara yang masuk di Peradilan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang menangani perkara itu untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para orang-orang yang mencari keadilan.

Jenis perkara lain yang banyak diajukann didominasi oleh kaum perempuan yang seharusnya merasa terlindungi dengan adanya perjanjian perkawinan. Tuntutan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing Pengadilan di Indonesia pun semakin hari meningkat. Namun terdapat wilayah hukum tertentu yang jumlah perkaranya sedikit karena mempunyai hukum kebiasaan atau tradisi budayanya dibidang perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakan akad nikah harus mempertahankan perkawinan mereka hingga salah satu dari pasangannya meninggal dunia.

Masyarakat hukum yang seperti itu dinamakan masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Agama, bahasa dan adat istiadat yang beraneka ragam dan beberapa asas yang membedakan corak / warna budaya Indonesia terakumulasi dalam hukum Adat secara material, yaitu :

  • Mempunyai sifat kebersamaan / komunal yang kuat

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan itu mencakup lapangan hukum adat.

  • Mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
  • Sistem hukumnya diliputi oleh pikiran yang serba kongkrit, artinya memperhatikan banyaknya peristiwa / kejadian dan berulang-ulangnya perhubungan antara manusia.
  • Hukum adat bersifat visioner, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan adanya suatu ikatan yang  dapat dilihat.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan yang bukan merupakan perjanjian ta’lik talak seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata lebih dapat menekan lajunya angka perceraian di suatu wilayah hukum Peradilan, karena perjanjian perkawinan yang dilaksanakan cenderung memakai asas / hukum     Perdata Barat.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di muka, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan asas hukum perjanjian perkawinan menurut Hukum Perdata Barat dengan Hukum Islam ?

TINJAUAN PUSTAKA

Perjanjian Perkawinan (Pranikah) tidak familiar dalam budaya Timur, namun demikian dengan semakin komplicated masalah perkawinan, terkait terbatasnya waktu untuk mengenal pasangan hidup karena kesibukan beraktivitas, mendorong sebagian masyarakat untuk menerapkan Perjajian Perkawinan (Pranikah). Disamping itu, Perjanjian pranikah diadakan untuk antisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan, misalnya terkait hutang calon suami isteri yang terjadi sebelum pernikahan, penguasaan salah satu pihak terhadap harta bawaan saat terjadinya perceraian, larangan Poligami (Poliandri-perselingkuhan) pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan nantinya.
Perjanjian Perkawinan (Pranikah) dapat diartikan sbg Akta Kesepakatan calon suami-isteri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dlm perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan katagori Harta Bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-Kekerasan Dalam Rumah Tangga), larangan selingkuh- poligami (poliandri), pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan Harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggungjawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan-hidup-pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.
Pengaturan Perjanjian Perkawinan (Pranikah) terdapat pada:

  1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 terdiri dari ayat (1), (2), (3) dan (4).
  2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52.

Perjanjian Perkawinan (Pranikah) dicatatkan dan disahkan dulu oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum dilangsungkannya pernikahan calon pasangan suami isteri. Perjanjian Pranikah dinilaii sah secara hukum ketika seorang-laki-laki dan perempuan sudah mengikatkan diri dalam ikatan suami isteri. Selanjutnya, Perjanjian Perkawinan (Pranikah) tersebut dibacakan setelah terjadinya akad nikah pasangan tersebut. Terdapat syarat lainnya, Perjanjian Pranikah tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perubahan atau pencabutan materi Perjanjian Perkawinan (Pranikah) dapat dilakukan atas kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan Pihak ketiga. Taklik Talak yang dibacakan stl akad nikah merupakan Perjanjian Perkawinan (Pranikah) yang tidak dapat dirubah sama sekali karena saat mengurus nikah sudah ada pemberitahuan adanya Taklik Talak yang disampaikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (P2N) atau Pembantunya (P3N).
Perjanjian Perkawinan (Pranikah) pada jaman sekarang sangat perlu untuk mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud yang tidak baik lainnya dalam menikahi seseorang. Sah-sah saja jika sebagian masyarakat menilai bahwa Perjanjian Pranikah mengindikasikan seolah-olah tidak percaya pada pasangannya.
Pengalaman penulis selaku praktisi hukum (Lawyer), banyak kasus di pengadilan yang membuat orang terkejut setengah mati ketika mengetahui bahwa pasangannya sudah beristeri atau bersuami di kota lain. Ada juga, isteri menanggung nafkah keluarga krn suami mengaku joblees dan ternyata suami adalah pengusaha tajir dan memiliki rumah mewah, hidup bersama dengan selingkuhannya, tapi sayang isteri mengetahuinya setelah terjadinya perceraian. Masalah keuangan adalah ruang sensitif yang memicu pertengkaran shg membutuhkan keterusterangan dan komitmen tinggi dari pasangan suami isteri dalam mengelolanya. Dengan ada komitmen yang tertuang dalam Perjanjian membuat semuanya terang dan tenang shg pasangan suami isteri dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada kekuatiran penyelewengan keuangan ataupun penyelewengan hubungan.
Walau ini tidak diharapkan, jika nantinya terjadi perceraian maka perceraiannya tidak akan berlarut-larut karena semuanya sudah diatur dalam Perjanjian Perkawinan (Pranikah) tersebut, termasuk di dalamnya tentang Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh dan biaya yang dibutuhkan dalam pengasuhan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Perlu diingat, Perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak merupakan Undang-undang bagi pembuatnya.

A. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat / BW dan Hukum Islam

Tentang perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII KUH Perdata (BW) pasal 139 s/d 154. Dan secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain :

  1. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.
  2. Tanpa persetujuan isteri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak isteri.
  3. Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
  4. Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister.

Sedangkan  hukum Islam seperti yang tercantum pada Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdiri atas satu pasal saja tentang perjanjian perkawinan, yaitu pasal 29 menyatakan :

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Asas Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat (BW) dan Hukum Islam

Setelah diketahui kedudukan Hukum Perdata Barat (BW) dan Hukum Islam di Indonesia maka tibalah pada pembahasan yang lebih fokus yaitu berkaitan dengan perikatan Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam BW maupun hukum perdata Islam. Dalam Hukum Perdata Barat atau kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan secara khusus, namun ada kalanya perlu penafsiran secara umum terhadap peristiwa dan hubungan hukum yang baru apabila pada ketentuan yang khusus belum ditemukan peraturannya sehingga diperlukan asas hukum yang berlaku umum, seperti halnya dengan perjanjian perkawinan ini maka akan mengacu pada buku ketiga tentang perikatan yaitu pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian dengan memenuhi 4 unsur :

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  3. Suatu hal tertentu.
  4. Suatu sebab yang halal.

Unsur kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak (no.1 dan 2) di atas merupakan syarat subjektif, sedangkan unsur suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (no.3 dan 4) merupakan syarat objektif. Kemudian untuk isi suatu perjanjian ada asas kebebasan berkontrak yang bisa dipakai untuk memperjanjikan apa saja dan tentang apa saja perbuatan hukum yang perlu bagi suami isteri ketika perkawinan berlangsung. Selanjutnya untuk pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah terjadinya suatu perkawinan antara suami isteri tersebut maka tergantung pada itikad baik kedua belah pihak terhadap apa isi dari hal-hal yang diperjanjikan tersebut.

Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari pada perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak termasuk pada perikatan / perjanjian yang bersumber pada Undang-undang. Sungguh pun tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan ini namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat akibat-akibat hukum yang akan ditanggung / resiko bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut hukum Islam mengutip pendapat Gatot Supramono : Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Persamaannya antara hukum BW dan hukum Islam adalah dilakukan secara tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan perjanjian perkawinan tersebut, kalau menurut BW harus dilaksanakan dihadapan notaris sedangkan menurut hukum Islam cukup dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian berlaku mengikat terhadap pihak ketiga jika sudah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana perkawinan dilangsungkan, demikian menurut BW, sedangkan menurut hukum Islam berlaku mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang termuat dalam klausula / diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

  1. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) dengan Hukum Islam mempunyai persamaan yaitu dilakukan secara tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga.

B. Saran-saran

  1. Perlu diadakan penelitian / pengkajian lebih lanjut tentang institusi Perjanjian Perkawinan berkaitan dengan tingkat perceraian di suatu Yuridiksi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan / Undang-undang :

  • Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  • Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320.

http://www.pa-amuntai.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=11 diakses 07 Oktober 2010 15:35

http://abysatrio.blogspot.com/2010/01/perjanjian-perkawinan-pranikah-perdata.html diakses 07 Oktober 2010 15:35

About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

4 Responses to MAKALAH HUKUM KEKELUARGAAN DAN WARIS ISLAM

  1. Anonymous mengatakan:

    Hukum perkawinan islam dengan hukum perkawinan barat sangatlah berbeda…..hukum perkawinan islam lebih sistimatis, lengkap, dan mendetail. Sedangkan hukum perkawinan barat (selain Islam) sungguh sangat menyedihkan…….

    • Omer mengatakan:

      Kalau berbicara soal perbedaan jelas ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing
      Jangan memandang baik sesuatu dan merendahkan yang lainnya

  2. Anonymous mengatakan:

    Dalam pasal 1329 KUH Perdata sering disebut “adanya kausa (sebab) yang halal”……Tetapi ukuran halal dan haramnya tidak jelas……Lihat bagaimana dalam Islam, sungguh jauh lebih sempurna……

    • Omer mengatakan:

      untuk itulah perlu ada nilai-nilai baik yang hidup dimasyarakat yang menentukan baik tidaknya (halalnya) sesuatu. Kan sudah diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.