Makalah Tentang Hak Kekayaan Intelektual : Kasus Merek yang Tidak Bisa Didaftarkan dan Ditolak Pendaftarannya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak  hal yang didapatkan dari merek-merek terkenal terutama dalam hal ekonomi. Keuntungan dalam bentuk materi akan mudah didapatkan dengan cara yang instan. Dimana pada saat ini bayak sekali kasus yang numpang / nebeng dengan merek terkenal agar dapat mendongkrak keuntungan dan poularitas sebuah merek yang kurang mendapat perhatian dari konsumen. Banyak merek yang kelihatannya seperti merek aslinya tetapi sebenarnya tidak palsu yang sering disebut dengan aspal (asli tapi palsu).

Banyak alasan saat ini mengapa tindakan pemanfaatan merek-merek terkenal dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Agar mudah dipasarkan mudah untuk bertransaksi jual beli.
  2. Tidak perlu mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HKI .
  3. Mengurangi pengeluaran untuk untuk membangun citra produknya (brand image).
  4. Tidak perlu membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu up to date.

Jika hanya dipandang dari segi ekonomi memang pemanfaatan merek akan memberi dampak luar biasa untuk meraup keuntungan serta popularitas sebuah merek yang baru seumur jagung. Tiba-tiba dengan cara yang gampang sudah menjadi konsumsi dimasyarakat. Kenyataan ini memang tidak bisa disangkal karena fakta dilapangan, dimana msyarakat memiliki kriteria untuk mengkonsumsi suatu produk. Salah satu dari kriteria tersebut melihat merek sebuah produk kemudian baru membelinya.

Dengan berbagai kasus yang sudah beranak pinak di tengah masyarakat ini membuat banyak merek yang di jiplak / contek. Baik dari segi bentuk, ukuran, warna, desain, tulisan, penyebutan, gambar dan masih banyak lagi. Meski sudah dibuat regulasi yang mengatur mengenai hal ini. Namum tetap saja plagiarisme masih melekat di kehidupan masyarakat terutama dibidang perdagangan yang memang sangat erat dengan merek. Sudah banyak merek yang mengalami penolakan dan tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan. Karena banyaknya merek kembar tetapi beda yang ditemukan ditengah masyarakat.

Ternyata fakta yang ada menunjukkan tidak hanya dalam merek yang berada dalam negeri. Kesamaan antara merek dalam negeri dengan mereka diluar negeri juga dimungkinkan terjadi. Hal-hal lain juga dapat dimungkinkan terjadi dan akan dibahas dan dikaji lebih mendalam lagi. Dalam penolakan dan tidak didaftarkannya sebuah merek akan dibahas berdasarkan dengan kasus yang sudah terjadi. Untuk dicari pemecahan masalah dan diberikan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan tentu dapat terlihat banayak hal yang peru dibenahi. Maka dapat ditentukan hal-hal yang akan menjadi rumusan masalah yaitu :

  1. Mengapa kasus plagiarisme bisa dan masih tetap terjadi dalam masyarakat ?
  2. Bagaimanakah kasus penolakan dan tidak bisa didaftarkannya sebuah merek bisa terjadi ?
  3. Bagaimanakah problem solving untuk kasus yang telah terjadi dimasyarakat dan cara pencegahannya?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Merek

Terkait dengan berbagai kasus merek yang terjadi perlu untuk diketahui apa pengertian dari merek itu sendiri. Pengertian dari merek secara yuridis tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 yang berbunyi :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.

Indonesia adalah negara hukum dan hal itu diwujudkan dengan berbagai regulasi yang telah dilahirkan untuk mengatai berbagai masalah. Berkaitan dengan kasus-kasus terkait merek yang banyak terjadi. Tidak hanya membuat aturan-aturan dalam negeri, negeri seribu ini juga ikut serta dalam berbagai perjanjain dan kesepakatan internasional. Salah satuya adalah meratifikasi Kovensi Internasional tentang TRIPs dan WTO yang telah diundangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2000 Indonesia sudah harus menerapkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam kerangka TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Inculding Trade in Counterfeit Good), penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs tersebut adalah merupakan konsekuensi Negara Indonesia  sebagai anggota dari WTO (Word Trade Organization).

Karena peranan yang begitu urgent demi berjalannya dan progress dunia perdagangan baik barang maupun jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Pada tahun 1961 Indonesia mempunyai Undang-undang baru mengenai merek perusahaan dan perniagaan LN. No. 290 Tahun 1961 dengan 24 pasal dan tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek. Dengan meningkatnya perdagangan dan industri serta terbukanya sistem ekonomi yang dianut Indonesia maka lahir berbagai kasus merek.

Dengan pesatnya progres dunia perdagangan marak sengketa merek yang khususnya menyerang pemilik merek terkenal yang menimbulkan konflik dengan pengusaha lokal, berbagai alasan yang menyebabkannya diantaranya :

  1. Terbukanya sistem ekonomi nasional, sehingga pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal untuk digunakan dan didaftar lebih dulu di Indonesia demi kepentingan usahanya.
  2. Pemilik merek terkenal belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia.

Banyaknya sengketa merek maka pada tahun 1987 pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.01.01 Tahun 1987 tentang “Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Orang lain”. Dengan adanya aturan tersebut maka banyak sekali pemilik merek terkenal yang mengajukan gugatan pembatalan mereknya dan banyak pula perpanjangan merek yang ditolak oleh kantor merek dikarenakan mempergunakan merek orang lain. Keputusan tersebut kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 untuk lebih memberikan perlindungan terhadap pemilik merek-merek terkenal.

Selama masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1961, banyak sekali perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia perdagangan, dimana norma dan tatanan dagang telah berkembang dan berubah dengan cepat, hal tersebut menyebabkan konsepsi yang tertuang dalam Undang-undang merek Tahun 1961 sudah sangat tertinggal jauh sekali. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut maka pemerintah pada waktu itu mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang merek (LN. No.81 Tahun 1992) sebagai pengganti UU No.21 tahun 1961.

B. Contoh Kasus

Meski memang sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai merek. Tetapi dalam penegakannya dan pelaksanaannya dilapangan tidak bisa lepas dari persengketaan. Dalam kasus sengketa merek “LOTTO” misalnya oleh perusahaan Singapura dan pengusaha Indonesia. Kasus ini terjadi antara Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd yang dimana adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk barang-barang seperti pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, rok span, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi, dengan Hadi Darsono seorang pengusaha dari Indonesia yang produk handuk dan sapu tangannya yang juga menggunakan nama “LOTTO” sebagai merek. Merasa dirugikan akibat kesamaan merek perusahaan LOTTO Singapura pun membawa masalah persengketaan ini ke Pengadilan Negeri.

Atas kasus ini memang merek tidak hanya berperan sebagai pengenal tetapi harus juga sebuah simbol atau tanda yang membedakan dengan jelas antara satu dengan yang lainnya. Maka seharusnya sebuah merek itu memiliki suatu ciri khusu yang identik dengan kepribadiannya dan memang terlahir baru. Buka sebuah merek yang diperbaharui atau sesuatu produk gagal yang diperbaiki menjadi lebih baik.

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Secara Umum

Pemakaian sebuah merek tidak hanya sebatas untuk meraup keuntungan. Merek memiliki tujuan lain yang tidak hanya bisa dipandang dari segi ekonomi. Merek juga memiliki peran untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang atau jasa untuk melaksanakan pembangunan. Untuk diperlukan perlindungan merek agar tidak membuat aktifis plagiarisme semakin gencar dengan praktek kotornya. Karena pada dasarnya perlindungan merek tidak hanya untuk kepentingan pemilik merek saja akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen.

Tidak hanya terjadi di Indonesia masalah mengenai perlindungan merek juga marak terjadi diberbagai negara. Keuntungan yang didapatkan dengan cara yang tidak sulit mendorong sebuh merek untuk ditiru atau numpang tenar layaknya seorang artis. Peniruan merek terkenal marak terjadi memang dilandasi oleh “itikad tidak baik”. Semata-mata tujuannya hanyalah materi, memperoleh keuntungan dengan nebeng dengan popularitas sebuah merek. Perlakuan yang seperti ini memang tidak seharusnya dan tidak selayaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain dibutuhkan respon serta inisiatif pemilik merek, dapat juga dilakukan oleh kantor merek dengan menolak permintaan pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal.

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu :

  1. Tidak mengatur definisi dan kriteria merek terkenal.
  2. Penolakan atau pembatalan merek, atau larangan penggunaan merek yang merupakan reproduksi, tiruan atau terjemahan yang dapat menyesatkan atas suatu barang atau jasa yang sama atau serupa apabila perundang-undangan negara tersebut mengatur atau permintaan suatu pihak yang berkepentingan.
  3. Gugatan pembatalan dapat diajukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari pendaftaran, namun tidak ada jangka waktu apabila pendaftaran itu dilakukan dengan itikad tidak baik.

Terhadap perlindungan merek terkenal dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang merek diatur dalam pasal 6 ayat 1 (b), ayat 2 ayat 3 (a) yang berbunyi :

Pasal 6 :

1)     Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

  1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya.

2)     Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3)     Permohonan juga harus ditolak oleh Direktur Jenderel apabila Merek tersebut:

a.       Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum

yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Kemudian penjelasan pasal tersebut di atas menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) Huruf b :

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan  atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Pasal 6 Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (3) Huruf a :

Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam daftar Umum Merek.

Dari ketentuan diatas dapat ditentukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keterkenalan suatu merek terkenal yaitu :

  • Pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek.
  • Pengetahuan masyarakat terhadap promosi merek.
  • Didaftar oleh pemiliknya diberbagai negara.

Selain perlindungan yang telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 (b), ayat 2 dan ayat 3 (a) UU No. 15 Tahun 2001, sebetulnya bagi siapa saja yang dengan sengaja mempergunakan merek milik orang lain dapat dikategorikan telah melakukan sesuatu kejahatan dan diancam dengan pidana penjara maupun denda sebagaimana diatur dalam pasal 90, 91, 92, 93, dan 94 Undang undang No. 15 Tahun 2001.

B. Analisis Kasus

Dikaitkan dengan kasus yang ada suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikat tidak baik dan pemohon ada niat dan sengaja untuk meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan menimbulkan kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Permohonan yaitu permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

Pendaftaran suatu merek berfungsi sebagai berikut :

  1. Untuk barang bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang terdaftar,
  2. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh permohonan lain untuk barang / jasa sejenis,
  3. Sasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/ jasa sejenis.

Syarat dan Tata cara Permohonan Pendaftaran Merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat pada pasal 7 yaitu :

  1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :
    • Tanggal, bulan, dan tahun;
    • Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
    • Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
    • Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
    • Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
  2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
  3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
  4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
  5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama – sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
  6. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
  7. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
  8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
  9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Di dalam kasus “LOTTO” ini, “LOTTO” Singapura memiliki bukti. Memiliki nomor pendaftaran merek dari Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan pendaftaran No. 137430, yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan memberikan nomor pendaftaran juga kepada “LOTTO” Indonesia.

Setelah pengajuan perkara “LOTTO” Singapura ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bukti kasus tersebut tidak kuat, akhirnya “LOTTO” Singapura mengajukan permohonan kasus kepada Mahkamah Agung. Tidak hanya menuntut “LOTTO” milik Hadi Darsono ( Tergugat I ), mereka juga menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek ( Tergugat II ) karena telah lalai memberikan nomor pendaftaran merek kepada perusahaan yang namanya sama tetapi berbeda usaha barangnya setelah perusahaan pertama mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman.

Terdaftarnya suatu merek dagang pada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dapat dibatalkan oleh Hakim bilamana merek ini mempunyai persamaan baik dalam tulisan ucapan kata, maupun suara dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih dulu dipakai dan didaftarkan, walaupun kedua barang tersebut tergolong tidak sejenis terutama bila hal tersebut berkaitan dengan merek dagang yang sudah terkenal didunia internasional.

Dalam kasus ini Mahkamah Agung konsisten pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up – LANVIN – DUNHILL: MA-RI No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya sebagai berikut: Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang terkenal. Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai.

Setelah memeriksa perkara ini Mahkamah Agung dalam putusannya berpendirian bahwa judex facti salah menerapkan hukum, Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961. Sementara itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan tidak dapat membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya.

Sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung tersebut di dasari oleh alasan juridis yang intinya sebagai berikut :

  • Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat Paten & Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985.
  • Merek “LOTTO” secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya.
  • Merek “LOTTO”, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan, pada 6 Oktober 1984.
  • Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam kelompok barang sejenis kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. Hal ini berarti Tergugat I dalam prilaku perdagangannya yaitu menggunakan merek perniagaan yang telah ada merupakan perbuatan yang bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai itikad baik.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

  • Mengadili:
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  • Mengadili Sendiri :
    • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
    • Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang “LOTTO” dan oleh karena itu, mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
    • Menyatakan bahwa merek “LOTTO” milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor registrasi 87824 adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang.
    • Menyatakan pendaftaran merek dengan registrasi 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I batal, dengan segala akibat hukumnya.
    • Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor registrasi 197824 dalam daftar umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menjadi bahan pertimbangan baru bahwa apabila terdapat merek yang sama, ada yang meniru merek atau yang disebut dengan numpang tenar. Tidak sepenuhnya adalah kesengajaan atau kesalahan dari pelaku di dunia perdagangan bisa juga karena kesalahan dari pihak yang memeriksa dan memberikan perlindunagn atas merek itu sendiri.

Dalam kasus ini jika terjadi kekeliruan dari Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek karena telah memberikan nomor registrasi kepada Hadi Darsdono untuk menggunakan merek “LOTTO” yang sebenarnya telah terdaftar di Indonesia pada tahun tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985. Menurut data yang kami dapatkan, hal ini dikarenakan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta Departmen Kehakiman kurang teliti dalam mengecek akan merek “LOTTO” tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh Singapura kepada Mahkamah Agung mendapatkan keputusan yang terbaik untuk Singapura, karena dalam kasus ini Singapura memberikan bukti-bukti yang jelas kepada Mahkamah Agung dengan menunjukkan surat-surat , dan bukti pembayaran yang telah Ia dapatkan dari Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek pada tahun 1976 dan 1985. Sementara Hadi Darsono didapati mempunyai maksud yang tidak baik, dengan mendaftarkan “LOTTO” kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek, Hadi Darsono ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. Hal ini berarti Hadi Darsono selaku Tergugat 1 dalam prilaku perdagangannya yaitu menggunakan merek perniagaan yang telah ada merupakan perbuatan yang bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai itikad baik.

Selain dibutuhkan informasi yang up to date mengenai dunia perdagangan khusunya mengenai merek agar tidak terjadi kesalahan. Juga dibutuhkan kesadaran untuk berlaku jujur dalam mencari keuntungan disertai dengan perberlakuan hukum yang adil dan memungkinkan juga dilakukan pembaharuan aturan yang ada dengan aturan yang baru. Juga dalam penegakannya para aparat hukum haruslah bertindak lebih teliti lagi agar tidak terjadi kesalahan lagi dan juga harus bertindak adil.

B. Saran

Dalam menentukan sebuah keputusan para aparat hukum dalam kasus ini Pengadilan Negeri hendaknya bersikap lebih bijak dalam menentukan keputusan hukuman. Perlu sebiah pertimbangan yang matang sebelum memberikan keputusan bahwa Hadi Dasono tidak bersalah. Karena Pengadilan Negeri tidak melihat alasan yang tidak baik dari Hadi Darsono yaitu untuk mengambil keuntungan yang dapat ia peroleh dari penjualan produk-produk “LOTTO” dengan menjual ketenaran nama “LOTTO” tersebut. Sebab tidak sepenuhnya kesalahan dari Hadi Darsono sebab kekeliruan dari Bagian Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman yang kurang teliti.

Bagian Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman harusahnya lebih teliti dalam memeriksa data-data merek yang ada. Agar tidak mengalami kesalahan yang sama lagi. Karena jika hal ini terus menerus terjadi akan menggangu ketertiban perdagangan yang berada di Indonesia. Agar meminimalisir bahkan menghilangkan kesalahan serta kecurangan atas merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Djubaedillah. R, Sejarah, Teori dan Praktek Hak Milik Intelektual di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Harapan, M. Yahya, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Rizawanto Wanita, Undang Undang Merek Baru 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-perlindungan-konsumen/ diakses pukul 11:39 hari senin tanggal 28 Maret 2011

http://bjnatasyakusumah.blogspot.com/2010/04/studi-kasus-tentang-sengketa-atas-merek.html diakses pukul 11:42 hari senin tanggal 28 Maret 2011

UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

39 Responses to Makalah Tentang Hak Kekayaan Intelektual : Kasus Merek yang Tidak Bisa Didaftarkan dan Ditolak Pendaftarannya

  1. anna mengatakan:

    untuk kasus lotto apa sanksi yang diberikan untuk hadi darsono??

    • Bolmer mengatakan:

      Dalam putusan tersebut tidak disebutkan sanksi apa yang diberikan kepada Hadi, hanya memberikan sanksi berupa pencabutan atas merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh Hadi.

    • bolmer mengatakan:

      Putusan tersebut didasarkan pada Prinsip First to file, yaitu yang pertama kali mendaftarkanlah menjadi pemilik dari merek tersebut.

  2. Anton mengatakan:

    apakah nama negara bisa didaftarkan? ada yg mendaftarkan merek toko “SINGAPORE” dan melaukan pemerasan disana sini, sedangkan polisi dan hakim serta kejaksaan mengbackup si pemilik merek! sudah disuguhi UNDANG UNDANG, eh malah ditanya “TANYAIN AJA KE UU”

    • bolmer mengatakan:

      Pada dasarnya nama negara itu tidak masalah jika didaftarkan karena tidak diatur secara gamblang dalam sebuah Undang-Undang (UU) termasuk dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sepanjang masih dipakai dengan selayaknya dan tidak melanggar UU dinegara dimana hak tersebut didaftarkan maka tidak ada masalah.
      Lalu mengenai Polisi dan Hakim serta Kejaksaan yang membackup tersebut, dalam hal ini yang dimaksud membackup seperti apa dulu. Supaya tidak ambigu dalam penafsirannya, karena seharusnya ketiga lembaga tersebut adalah penegak hukum yang menegakkan kepastian, keadilan dan manfaat hukum.

  3. adi mengatakan:

    numpang tanya donk…

    bisakah pemilik hak paten resmi digugat oleh pihak lain yang menggunakan merk yang sama, dikarenakan pihak lain tersebut mengaku lebih dulu memakai merk tersebut 60 tahun yang lalu. Dalam hal ini pihak lain tersebut didukung oleh pernyataan departemen kebudayaan dan pariwisata…..

    apakah prinsip first to file itu berlaku mutlak ??

    apakah batasanx2 regulasi untuk pendaftaran hak paten ??
    sebagai contoh, misalnya untuk lotto pak hadi darsono mendaftar lagi dengan “loto” (dengan 1 t) atau “lotto indonesia” dll.. apakah hal tersebut diperkenankan ??

    • bolmer mengatakan:

      Fist to file memang berlaku mutlak tetapi ketika sebelumnya ternyata, sebelum kita misalnya mendaftarkan suatu hak namun ternyata ada orang lain yang lebih dulu mempublikasikannya maka orang tersebutlah yang memiliki hak atas hak tersebut. Karena yang lebih diutamakan adalah yang pertama kali mendaftarkan atau mempublikasikannya. Jika memang dalam kasus yang Adi contohkan “ada yang mengaku lebih dahulu memiliki suatu merk 60 tahun lalu”. hal tersebut berlaku apabila bisa dibuktikan oleh orang yang mengaku memilikinya. Apabila tidak bisa dibuktikan maka orang yang mengakui hak atas merk tersebut bisa saja dipidana karena telah mengakui atau bahkan mengumumkan hak atas merk orang lain dan bila sebelumnya orang mengakui tersebut telah mendapat untung atas merk tersebut maka keuntungan tersebut dapat diambil atau dituntut perdata.
      Lalu mengenai batasan-batasan dalam hak paten lebih rinci dapat dilihat dalam Undang-Undangnya yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Hak Cipta (UU No, 14 Tahun 2001). Tetapi saya akan menjelaskan sedikit, Hak Paten hanya dapat diberikan apabila adanya permohonan untuk mendaftarkan Hak Paten tersebut ke Direktorat Jenderal hak paten. Permohonan tersebut hanya dapat diberikan atas suatu hak paten. hak Paten sendiri diberikan dalam bidang teknologi dan industri saja. Hak Paten tidak diberikan dalam beberapa hal seperti dijelaskan pada Pasal 7 UU No. 14 tahun 2001 Tentang Hak Cipta. Nah, yang paling penting apabila ketika sudah diajukan permohonan dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan tidak ada yang mengajukan keberatan atas suatu hak paten. Maka hak paten tersebut dianggap sah dan diberika hak patennya kepada yang mendaftarkannya. Dan hak paten itusendiri hanya berlaku selama 20 (dua puluh tahun) sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.
      Demikian yang bisa saya jelaskan, bila masih kurang jelas. Mari saling sharing lagi dalam media yang lebih mudah untuk saling bertukar pikiran. Misalnya chatting.
      Salam blogger

      • adi mengatakan:

        thanks bolmer atas balasannya yang super cepat…^_^

        terus terang contoh yang saya berikan di atas merupakan masalah yang sedang saya hadapi. saya mempunyai usaha di bidang small resto, anggap lah namanya “bebek”, orang tua saya telah merintisnya sejak 30 tahun yang lalu..
        trus datang surat dari pengadilan yang merupakan gugatan dari restauran yang memiliki nama yang sama tapi berasal dari sulawesi, resto ini sudah buka dari 60 tahun yang lalu namun masih belum mematenkan namanya, sedangkan hak paten nama resto saya sudah dikeluarkan sejak tahun lalu.

        penggugat menuduh saya mencuri dan mendompleng namanya, dan menuntut agar saya mengganti nama resto saya…
        apakah hal ini bisa dikatakan wajar ?? padahal dari segi jenis masakan kami sama sekali berbeda, juga desain dan market pasar. Dan juga sebelumnya saya belum pernah mendengar resto miliknya dan sebaliknya, sampai penggugat mau membuat hak paten dan terbentur nama saya…

        saya sudah berusaha berunding dengan penggugat, agar dia memakai nama yang lain untuk dipatenkan misalnya “bebek sulawesi” atau sejenisnya..
        tapi penggugat bersikeras mau memakai brand “bebek” saja, pdhl kan saya juga tidak mungkin mengganti nama usaha saya begitu saja meskipun penggugat berniat memberi ganti rugi, sebab usaha ini dirintis dari awal dan sudah 30 tahun lamanya.
        saya berencana memakai jasa pengacara untuk mengurus hal ini, namun saya masih terus mencari solusi untuk mengambil jalan damai terlebih dulu..

        bagaimana pendapat bolmer ?? mohon pencerahannya ya, ^_^

        • Bolmer mengatakan:

          Nah, begini Mas Adi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya kalau waktu Mas sudah ajukan permohonan dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan tidak ada yang mengajukan keberatan atas suatu hak paten. Maka Mas Adi memiliki hak paten yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat atas hak paten milik Mas Adi tadi.
          Kalau mengenai pihak yang mengklaim nama resto Mas Adi, meski pihak tersebut mengakui sudah memilikinya dari 60 tahun yang lalu. Tetapi faktanya pihak tersebut tidak memiliki bukti yang kuat atas restonya. Kalau kita memandang dari sudut pandang hukum maka dengan jelas Mas Adi kuat dalam hal ini. Karena Mas Adi memiliki alat bukti yaitu pengakuan atas hak paten.
          Jadi Mas Adi jangan terlalu khawatir, tetapi untuk berjaga-jaga. Mas Adi baiknya mencari tahu tentang pihak yang mengklaim nama resto Mas Adi itu dan juga mencari tahu tentang nama resto tersebut apakah benar-benar sudah ada dari dulu atau tidak. Karena jika tidak benar maka Mas Adi bisa melakukan gugatan balik.

          • adi mengatakan:

            sudah saya carix2 info dan ternyata memang restauran milik penggugat benar benar sudah ada sejak 60 tahun yang lalu dan hal ini didukung oleh badan pariwisata dan kebudayaan setempat. kalau menurut bolmer apakah hal ini bisa dijadikan alasan untuk pencabutan hak paten saya ??
            dan lagi apabila pengakuan hak paten saya absolut, mengapa pengacarax2 yang dipakai oleh penggugat tetap bersikeras untuk membuat tuntutan di pengadilan, bukankah secara garis besar posisi penggugat dalam kasus ini begitu lemah ??

            makasih bolmer untuk tanggapanx2 nya….

            • bolmer mengatakan:

              Kalau memang benar seperti itu, maka justru posisi Mas Adi yang lemah karena pihak mereka lebih dahulu memiliki hak. Tetapi ketika Mas Adi telah mendaftarkan duluan dan pada masa pengumuman oleh Direktorat Jenderal HKI tidak ada yang mengajukan komplain maka hal ini yang bisa menguatkan Mas.
              Tetapi saya mau tanya, Mas Adi sudah sewa pengacara belum?
              Kalau sudah tanggapannya apa Mas?

              • adi mengatakan:

                saya sudah konsultasi dengan pengacara yang fokus pada HAKI, katanya secara hukum posisi saya lebih kuat karena indonesia menganut peraturan first to file…
                meskipun penggugat terlebih dulu memakai nama resto, tapi mereka hanya terkenal secara lokal bukan dikenal secara internasional seperti kasus “lotte”, dan lagi mereka belum mematenkan merk nya…

                kemarin saya baru tahu bahwa penggugat ternyata juga memasukkan merknya untuk hak paten tahun 2008 sedangkan saya 2007, tapi pada akhirnya saya yang diberi hak paten. dan pengacaranya berkata sebenarnya apabila ingin menggugat harusnya sebelum hak paten saya dikeluarkan, karena bila sudah keluar maka hak paten sudah disahkan.
                begitu kata pengacaranya, tapi tetap ga ada jaminan saya pasti menang di pengadilan, karena kata pengacaranya semua itu tergantung hakimnya, bila tidak ada permainan di belakang mestinya saya yang menang.

                pada posting diatas bolmer menulis bahwa posisi saya lebih lemah ?? apakah ini disebabkan karena badan pariwisata dan kebudayaan mendukung pernyataan mereka.
                bolmer menulis mereka dulu yang punya hak, tapi ini kan baru merk bukan merk yang dipatenkan.
                salahkah ibu saya memilih nama yang kebetulan sama dengan milik penggugat padahal ibu saya sama sekali tidak pernah ke resto atau bahkan mendengarnya…
                dan hal ini dapat dilihat dari tahun dimulainya promosix2 yang dilakukan oleh penggugat melalui internet yaitu tahun 2008.
                sedangkan ibu saya memulai tokonya tahun 1990 an yang waktu itu teknologi internet pun masih jarang sehingga dalam lingkup 1 pulau saja susah cari infonya apalagi ini beda pulau.

                sesudah di kelola hingga kini, berhubung di kota saya sendiri saja juga ada resto yang namanya sama tapi beda jenis masakan makanya saya ajukan hak paten untuk nama toko. setelah menunggu 3 tahun akhirnya hak patennya keluar, sekarang apabila tibax2 ada yang menuntut nama toko saya dikarenakan pihak penggugat telebih dulu memakai nama yang sama, terus buat apa saya bikin hak paten ??? untuk apa dibuat departemen HAKI ??

                • bolmer mengatakan:

                  Memang Indonesia menganut First to file Mas, tetapi kebetulan saya pernah berhadapan dengan kasus dimana. Ada sudah punya suatu motif sebelumnya dan ternyata belum didaftarkan. Kemudian ada mendaftarkan motif tersebut, awalnya posisi orang yang mendaftar duluan kuat karena adanya prinsip First to file. Tetapi karena ternyata orang yang punya motif tersebut lebih dulu mempublikasikan / mengumumkan motifnya sehingga posisinya lebih kuat.
                  Tetapi tergantung memang pada keyakinan hakim dan juga tergantung pada pembuktian dipersidangan nantinya. Apabila pembuktian dari pihak Mas Adi kuat pada saat persidangan saya yakin dan kalau Tuhan mengizinkan Mas Adi bisa menang dalam kasus ini.
                  Kemudian apa lagi Mas yg disampaikan oleh Pengacaranya?

                  • adi mengatakan:

                    kata pengacaranya, lamanya sejarah suatu resto itu tidak ada hubungannya dengan kepemilikan suatu merk selama merk tersebut belum didaftarkan ke HAKI dan juga seperti kata mas bolmer, memang ada kasus dimana penggugat lebih dulu mempublikasikan nama merknya, tapi merk tersebut haruslah dikenal secara global dan juga kalo bisa memiliki hak paten di negara lain, seperti contohnya “lotte” kalau “lotte” kan dalam dunia usahanya kan merupakan merk asing yang sudah dikenal luas, jadi posisinya memang kayaknya lebih kuat, hanya saja ada kekeliruan pada pendaftaran HAKInya.
                    dan publikasi resto penggugat mulai disebarluaskan tahun 2008, sedangkan pada tahun 2007 saya sudah mendaftarkan merk saya, jadi sebenarnya resto penggugat memang sudah ada sejak dulu, tapi kalau dikatakan terkenal secara global kan belum tentu…
                    memang untuk jawaban yang pertama harus diputuskan oleh hakim, tapi mestinya kalo menimbang dari dua belah pihak harusnya posisi saya lebih kuat.

                    yang kedua, waktu hak paten merk saya dikeluarkan, sebenarnya penggugat sudah diberi surat keterangan penolakan pendaftaran hak merk, dan dalam waktu 1 tahun itu penggugat mendiamkan saja surat tersebut, tidak ada upaya untuk banding sehingga akhirnya merk itu secara sah saya dapatkan.
                    menurut peraturan, waktu untuk mengajukan tuntutan apabila ada merk kembar harus sebelum merk tersebut secara sah dipatenkan, sebab dalam kasus ini mestinya penggugat sudah diberikan hak untuk banding karena waktu itu surat penolakan sudah diberikan, tapi berhubung tidak ada tanggapan selama 1 tahun, maka dianggap merk yang saya daftarkan tidak ada halangan sehingga secara sah saya dapatkan.

                    sementara hanya ini jawabanx2 yang diberikan oleh pengacara saya.
                    gimana pendapat mas bolmer ??

                    • bolmer mengatakan:

                      Kalau memang sebelumnya sudah diputuskan dan pihak penggugat tidak mengajukan bandung maka saya berpandangan bahwa posisi Mas Adi LEBIH KUAT. Tetapi menjadi hal yang PENTING, sekali lagi saya ingatkan Mas. Supaya PEMBUKTIAN dipersidangan juga jangan diremehkan. Meski posisi Mas Adi sudah kuat tetapi ketika pada saat pembuktian dipersidangan pihak penggugat lebih KUAT PEMBUKTIANNYA. Maka bisa saja Hakim akan berkeyakinan dan berpandangan lain yang bisa membuat posisi Mas Adi lemah bahkan bisa saja membuat pihak penggugat menang dalam kasus ini.

  4. adi mengatakan:

    yah itulah mas bolmer, memang pengacara saya juga berkata demikian, mestinya posisi saya lebih kuat namun semuanya tergantung dari hakim…
    memang namanya nasib, kalo untung gak dapat diraih sial gak dapat ditolak, padahal saya sebagai pemegang merk resmi gak menggugat malahan digugat, dan parahnya lagi biaya untuk pengacara dan sebagainya terpaksa harus saya tanggung semuanya.
    kalo menang kehilangan duit banyak, kalah malah kehilangan merk plus duit lumayan…

    oh iya mas bolmer, kalo tanya pengacara saya, katanya proses gugatan seperti yang diajukan penggugat itu merupakan hal yang normalx2 aja ya dalam dunia usaha ??
    waktu itu kan saya bilang mau gugat balik ke penggugat soalnya pihak penggugat kan udah nuduh saya macamx2, jadi misalnya saya menang rencananya mau saya gugat balik aja, biar kapok tuh orang bisax2nya nyusahin orang lain.
    tapi pengacaranya bilang hal seperti itu biasa aja dan meskipun saya nuntut balik juga ga bakal mempan, soalnya kalo di dunia usaha emang kita harus siap dengan resikox2 seperti ini,
    jadi ya relain aja, kalo menang ya penggugat harus ganti merk aja, tapi soal biaya ganti rugi segala macamnya ya harus saya tanggung….

    emang cara kerja hukum itu kaya gitu ya mas ??

    garax2 hal ini 1 rumah jadi stress berat, mau dilepas merk nya juga gak mungkin, kalo mau terus ya kok ga sebanding ama biaya bikin merek baru blum lagi kalo nanti penggugat ato saya naik banding, biayanya jadi 2x lipat, padahal kok ya bisa kebetulan pake nama yang sama trus duluan saya yang dapat merk, misalnya dibalik kan mending dulux2 aku ajuin merk yang lain….

    sori kalo yang terakhir ini saya curhat ya mas bolmer..
    soalnya ini sudah suntuk banget, bingung tapi ya ga jelas apa yang dibingungin…

    • bolmer mengatakan:

      Mas Adi jangan buat ini jadi beban pikiran. Hal yang perlu Mas Adi pikirn sekarang adalah bagaimana cara membuktikan dan mencari alat dan barang bukti untuk menguatkan Mas Adi di persidangan. Sekuat apapun usaha kita Mas semua akan sia-sia. Jadi tetap berserah kepadaNYA yang Maha Berkuasa dan Maha Berkehendak atas semua yang ada didunia ini. Tenang Mas, yang benar akan menang. Uang dan materi yang lainnya itu bisa didapat dengan usaha Mas.Tetapi kalau kepercayaan orang lain itu untuk kita terutama merk Mas itu susah didapat. Jadi kalau misalnya pelanggan Mas susah suka dengan produksinya Mas. Mas mau ganti merk juga ga masalah selama pelanggan-pelanggan Mas masih setia dengan produksi Mas karena mereka kan beli produknya Mas bukan karena merknya kan tetapi KARENA KUALITASNYA.
      Tetap Semangat Mas
      Jangan Lupa untuk berdoa
      GBU

      • Aditya Permana mengatakan:

        Selamat pagi mas Bolmer.. salam kenal.. saya Aditya.

        Apakah mas Bolmer mempunyai email mas Adi yang mendapat masalah tentang merek resto tsb diatas? Karena saya tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi bahan penelitian tesis saya.

        Salam..

  5. budi setyawan mengatakan:

    oke salam kenal bos

  6. Ratna mengatakan:

    Hi,
    Thx buat ulasan ttg merek nya.. Betul2 menambah wawasan. Saya masi binggung beberapa hal ttg merek…
    Saya sedang mengajukan merek untuk online shop saya, tp mengalami penolakan, sebut saja merek saya “cookies country”
    Saya pengajukan merek tsb pada th 2010 utk kelas 30 jenis kue.., tp ternyata skrg mengalami penolakan krn sudah ada merek “country” untuk kelas yg sama yaitu kelas 30, jenisnya: kue (dia pny banyak sekali jenis dalam 1 kelas, sekitar 20 lebih seperti kue, tepung, kopi, dll).
    Yg mau saya tanyakan, apakah betul2 tidak ada kemungkinan lg utk lolos merek saya, mengingat sebetulnya sangat beda sekali arti antara
    Country=negara
    cookies country=negara yg terbuat dr kue
    Karena sepengertian saya jika saya mencantumkan “country cookies” artinya akan sejenis dengan “emy cookies” “betty cookies”, (cookies di sini berarti toko kue)
    Menurut anda gmn yah? Krn saya sangat sayang utk mengganti merek tsb.. Mengingat data di internet semua sudah tersebar luas…. :(
    Skrg masi dalam tahap pengiriman surat balasan utk penolakan merek saya.. Kira2 menurut anda apa yg bisa saya lakukan ??

    Thanks.

    • Omer mengatakan:

      Jika “country” bukan berarti “negara”
      Apa solusi mudah melalui penyusunan kata, mengubah struktur katanya dengan menambah huruf atau mengurangi huruf dengan atau tanpa pembacaan tetap. Menghindari merek yang sama dengan yang lain.
      Misalnya mengganti country dengan coountry, couuntry, atau coounntry.

      Perlu Mbak Ratna perhatikan bahwa merek yang sama tidak masalah asal berbeda bidang mereknya. Agar lebih mudah dipahami saya jelaskan lewat contoh saja, maksudnya begini : Merek Holland cake dengan merek kipas angin Holland. Jadi kalau merek “cookies country” dalam merek kue tentu berbeda dengan “country” bidang merek sebuah televisi.

      NB : Logikanya jika online shop Mbak memang berkualitas bagus maka ganti merek tidak masalah, pelanggannya tentu akan tetap setia dan mencari kualitas yang bagus.

      Kalau masih ada pertanyaan jangan sungkan
      sukses untuk bisnisnya Mbak

  7. dhia mengatakan:

    mas, mau nanya donk. gimana dengan merek Holland dan Hollandia, yang sama2 bergerak di bidang produk pendukung roti. Walaupun namanya mirip, beda 2 huruf di belakang, itu masih dikategorikan merek yg berbeda ya?
    Trus apakah mungkin, pemilik merk ZARA menuntut pemilik toko baju di Tanah Abang yg namanya ZARA juga, namun menjual baju2 muslim yang mereknya bukan zara?
    2 analogi di atas lagi kami alami di online shop kami. Mohon pencerahannya ya Mas… Tq

    • Omer mengatakan:

      Dengan nama seperti masih bisa dikatakan berbeda, dikatakan sama jika memiliki gambar, bentuk, huruf, angka, makna, dan penyebutan yang sama.
      Tetapi untuk mencegah permasalahan didepan. Maka sebaik ada pihak yang mengganti nama tanpa memikirkan egonya bahwa dia adalah pembuat merk pertama. kalau secara hukum maka tentu yang membuat merk pertama yang memiliki kekuatan hukum, kalau terjadi permasalahan hukum.
      Untuk pertanyannya maka harus itu harus diperhatikan dulu apa alasannya melakukan penuntutan Mbak Dhia?

  8. bayu mengatakan:

    mau tanya ni, kok saya jadi bingung ya?kan indonesia menganut sistem pendaftaran merk first to file yang artinya siapa yang lebih dulu mendaftarkan mereknya maka merek itu yang akan mendapatkan legalitas, nah kalau ada merek sebut saja “bayu” sudah 5 tahun beredar dipasaran tapi BELUM DIDAFTARKAN di Direktorat Merek HKI, kemudian ada merek baru yang MENDAFTARKAN mereknya dengan nama yang sama “BAYU” untuk barang sejenis juga, kalau begitu bukankah merek “BAYU” yang sudah beredar 5 tahun itu menjadi tidak sah?dan harus ditarik dari peredaran?

    • Omer mengatakan:

      Kalaupun seandainya nanti ada orang lain yang mendaftarkan merk itu duluan. Jika dioerkarakan di pengadilan niaga. Kalau pasar sudah mengenal merk itu duluan kan bisa dibuktikan siapa yang salah atau benar, bisa dibuktikan siapa pemilik sebenarnya. Perlu diperhatikan juga kalau mau mendaftar suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu harus bisa membuktikan kalau itu merupakan asli hasil karyanya dan tidak ada HKI lain yang sama. Setelah akan diumumkan di situs Departemen HKI. Setelah dalam waktu yang ditentukan tidak ada yang keberatan dengan pendaftaran HKI maka sahlah kepemilikannya. Jika seandainya ketika sudah dinyatakan sah tetapi ada yang pihak lain yang mengklaim maka tinggal pembuktian di pengadilan.
      Singkatnya begitu Gan

  9. John Xhe Sihaloho mengatakan:

    klw merek berbeda tapi product sama mirip(tidak ada yg beda,hanya merek) itu gmn gan?? apakah dipertentangkan juga?? pliss kirimin aku jawabannya gan di email ku yahh
    johnxhesihaloho@gmail.com
    saya sangat berterimkasih atas info nya gan.

  10. adrin mengatakan:

    mau ty, jika sudah mendaftarkan merek lalu ditolak, bagaimana cara membuat surat bandingnya/ keberatannya?

    • Omer mengatakan:

      Ketika mengajukan pendaftaran merek lalu ditolak tentu ada poin-poin kenapa merek itu di tolak. Apakah sama dengan merek lain atau bagaimana. Sebelum mengajukan banding ataupun keberatan alangkah baiknya diperbaiki dan ditelaah kenapa merek itu bisa ditolak. Karena percuma mengajukan keberatan kalau ternyata dari pihak kita sendiri yang mengajukan merek itu salah. Nah, untuk mengajukan keberatan dapat langsung diajukan kepada lembaga yang berwenang yaitu kepada Diretorat Jenderal HAKI. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat pada Pasal 20, 24, dan 25 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Hingga nantinya akan dilakukan pemeriksaan kembali untuk mempertimbangkan apakah merek tersebut bisa diterima atau ditolak.

  11. ipbranding mengatakan:

    Untuk mendapatkan konsumen yang loyal,kita harus selalu mengedepankan innovation. namun besarnya biaya untuk menebus sebuah innovation tanpa adanya perlindungan hukum terhadap merek merupakan langkah yang sia-sia,
    coba anda bayangkan berapa banyak waktu,tenaga,fikiran,bahkan uang yang terbuang demi tercapainya innovation sebuah merek.bagaimana rasanya jika merek tersebut di palsukan oleh competitors anda? Kesadaran akan pentingnya mendaftarkan merek dagang merupakan bukti nyata keseriusan anda dalam membangun sebuah business.

    Gratis pendaftaran merek,desain Industri,Hakcipta di http://www.ipbranding.co cukup dengan memesan desain logo,icon,symbol,design packaging, uniform,t-shirt promo,dll.kami juga menyediakan jasa pendaftaran barcode gs1system, pembuatan website serta maintenancenya.

    hotline:: 085.6789.7272/0888.0600.7504
    PIN BB:: 32744CC7
    Support by :: http://www.ipindo.com konsultan hki terdaftar.
    *syarat&ketentuan;berlaku.

  12. ipindo mengatakan:

    hal terpenting dalam memilih maupun akan menjalankan Business Opportunity,Franchise,atau Waralaba
    bukan semata-mata terletak pada seberapa bagus produk yang akan di jual,serta seberapa besar kebutuhan pasar akan produk tersebut.
    pernahkah terbayangkan tiba-tiba anda harus mengganti merek disaat business sedang berkembang pesat karena adanya tuntutan dari pihak lain atas Merek yang digunakan ?
    belum lagi anda diharuskan membayar ratusan juta Rupiah karena hal tersebut diatas?

    inilah pentingnya fungsi daftar merek,desain industri,hak cipta,paten.

    Konsultasikan merekdagang anda segera pada http://www.ipindo.com konsultan HKI terdaftar.

  13. daftar merek mengatakan:

    artikel yang bagus dan sangat berguna bagi semua pengusaha nih.thanks gan

  14. kiki mengatakan:

    halo mau numpang tanya, apakah merek yang mempunyai ucapan atau bunyi yg sama namun berada dalam kelas berbeda, dapat disebut adanya persamaan pd pokoknya? merek penggugat bukanlah merek terkenal namun didaftarkan terlebih dahulu drpd merek tergugat, sedangkan merek tergugat merupakan merek yg cukup dikenal di Indonesia. bagaimana kepastian hukumnya? karena ada yg mengatakan bahwa termasuk adanya persamaan pd pokoknya dan beberapa pihak lain berpendapat sebaliknya. mohon penjelasannya. terimakasih…

    • Omer mengatakan:

      Merek sama namun berbeda produk yang dikomersilkan itu bisa. Sebagai contoh, misalnya Merek Swiss menjual roti dengan Merek Swiss yang merupakan nama sebuah hotel. Di Indonesia first to file adalah asas utama, siapa pendaftar pertama itulah yang diakui secara hukum. Namun untuk hak cipta kalau sudah dipublikasin itu sudah cukup. Namun jika ingin mendapatkan pengakuan lebih disarankan untuk didaftarkan. Tidak peduli merek itu lebih terkenal atau tidak. Nantinya pembuktiannya kalau ada permasalahan akan dilakukan di pengadilan.

  15. Ping-balik: Hak Kekayaan Intelektual | Fight and Spirit - yanuwariza.wordpress.com

  16. RAMLI NAZARUDDIN mengatakan:

    saya mau nanya bagaimana caranya patenkan merek usaha yg sudah saya rintis dari tgl 8-8-2001.Bergerak di bidang jasa. pangkas rambut,salon,pijat reeleksi,dan kursus. mereknya MEGA CERIA. Apa merek ini sudah didaftarkan. berapa kira kira berapa biayanya, mohon batuanya trimakasih

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.