Makalah Tentang Observasi Gadai Hukum Jaminan

Disusun oleh:

Nama               : Bolmer Suryadi Hutasoit                  8111409160

                             Adi Widyantoro                                    8111409176

                             Bachtiar Dwi.AR                                   8111409207

                             Candra .W                                                8111409215

                             Habrian Indratama                             8111409254

                             Ricki Ferbrian                                       8111409175

                             Zairico H.                                                8111409205

Mata Kuliah    : Hukum Jaminan

Oleh                    : Aprila Niravita

PENDAHULUAN

A.          Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap individu harus mendapatkannya dengan melakukan pembelian, meminjam atau pun dengan sistem barter. Untuk membeli dan meminjam saat ini memang sangat sering dilakukan dan dimungkinkan terjadi. Untuk barter memang mungkin terjadi tetapi saat ini sistem ini jarang sekali dipergunakan.

Dalam usaha pemenuhan kebutuhannya sehari-hari setiap person memiliki berbagai cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. Selain dengan pembelian, peminjaman dan barter untuk memenuhi kebutuhannya terdapat cara lain. Cara tersebut adalah dengan gadai. Gadai adalah jaminan atas benda yang bergerak milik debitur yang menjamin pelunasan utang. Gadai adalah hak kebendaan atas benda milik orang lain yang semata-mata diperjanjikan dengan penyerahan bezit atas benda tertentu dengan tujuan pengambilan pelunasan hutang dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari kreditur lainnya. Ketika membutuhkan sesuatu ketika tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dapat dilakukan dengan utang yang disertai dengan jaminan utang berupa gadai.

Untuk pelunasan gadai diberikan hak preferent yaitu hak untuk didahulukan pelunasannya. Tetapi ada previlege yang didahulukan terlebih dahulu untuk dibayarkan yaitu biaya lelang dan biaya penyelamatan benda gadai serta kreditur lain yang memiliki hak jaminan khusus (kreditur konkurent).

Gadai sendiri lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur. Barang yang menjadi objek gadai adalah barang bergerak. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Dalam gadai ini tentu tidak lepas dari masalah karena setiap hal itu memiliki sisi positif dan negatif. Gadai tentu membuka jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Disamping solusi yang diberikan gadai tersebut perlu dipenuhi beberapa syarat dan pasti adanya celah untuk terjadinya masalah. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi masalah tersebut maka perlu dikaji lebih dalam faktor yang memicu terjadinya masalah dalam gadai. Setelah memahami indikator dalam terjadinya masalahd dalam gadai. Tentu diperlukan tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Maka haruslah dicari dan ditemukan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang selalu kalah satu langkah dengan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

B.            Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan tentu dapat terlihat banayak hal yang peru dibenahi. Maka dapat ditentukan hal-hal yang akan menjadi rumusan masalah yaitu :

  1. Apakah yang menjadi faktor terjadinya masalah dalam pegadaian ?
  2. Bagaimanakah problem solving untuk kasus yang telah terjadi dimasyarakat dan cara pencegahannya?

TINJAUAN PUSTAKA

A.           Pegadaian

Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang menjadi awal sejarah gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk bagi pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir (lintah darat) yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode “liecentie stelsel” diganti menjadi “pacth stelsel” yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan “cultuur stelsel” di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang. Jajaran direksi Pegadaian saat ini adalah Direktur Utama Chandra Purnama, Direktur Keuangan Budiyanto, Direktur Pengembangan Usaha Wasis Djuhar, Direktur Operasi Moch. Edy Prayitno, dan Direktur Umum dan SDM Sumanto Hadi.

PEMBAHASAN

A.           Pembahasan Secara Umum

Dalam Pasal 1150 KUHPerdata pengertian Gadai adalah “Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dalam melakukan gadai merupakan perjanjian yang pada dasarnya adalah kesepakatan perjanjian dari antara kedua belah pihak. Ketika salah satu bahkan keduanya tidak menemui kesepakatan maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi. Meskipun demikian dilakukan berlandaskan kesepakatan, tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban masing-masing pihak. Baik pihak debitur maupun kreditur juga memungkinkan melakukan wanprestasi.

Penguasaan benda gadai oleh pemegang gadai / kreditur atau pihak ketiga merupakan syarat penting untuk lahirnya gadai. Apabila benda tidak dikuasai oleh kreditur maka gadai tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Tetapi saat ini fakta dilapangan sudah sering dilakukan ketika terjadi perjanjian utang piutang tanpa adanya tanpa adanya benda jaminan. Selain itu juga sudah sering terjadi perjanjian utang piutang  dimana benda gadai berada dalam kekuasaan debitur. Hal ini memang tidak menjadi masalah selama kedua belah pihak, kreditur dan debitur mencapai kata sepakat. Jika seandainya dikemudian hari terjadi masalah mengenai ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya maka akan sulit karena benda gadai berada ditangan debitur. Karena pada intinya banda gadai diberiakn dan berada dalam kekuasaan kreditur agar adanya jaminan dan pemicu utang debitur dibayar.

Apabila benda obyek gadai keluar dari kekuasaan kreditur gadai akan hapus sesuai dengan Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata kecuali hilang atau dicuri dari tangan kreditur. Pada masa penguasaan benda gadai oleh kreditur menjadi kondisi yang riskan terjadinya masalah. Selama masa penguasaan benda gadai oleh kreditur sepenuhnya adalah tanggung jawab kreditur. Perawatannya juga menjadi tanggung jawab penuh dari kreditur. Jika terjadi kerusakan kreditur yang memiliki kewajiban dalam perbaikan atas benda gadai tersebut. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata jika benda gadai keluar dari kekuasaan kreditur. Gadai tersebut secara otomatis akan hapus kecuali dalam hal hilang atau dicuri dari tangan kreditur.

Ketika benda gadai sebagai jaminan utang berada dalam kekuasaan kreditur apabila terjadi kehilangan atau dicuri ini sering memicu terjadinya masalah antara kreditur dan debitur. Jaminan adalah unsur yang penting dalam rangka pemberian kredit oleh Pegadaian kepada para nasabahnya/debitur yang memerlukan pinjaman. Adanya jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberi modal atau kreditur bahwa uang yang dipinjam debitur, suatu saat akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Dalam beberapa kasus debitur menganggap hal itu sengaja dilakukan oleh kreditur agar menghilangkan tanggung jawabnya atas benda gadai tersebut. Karena kreditur dilindungi oleh regulasi yang ada yaitu dalam KUHPerdata. Untuk kasus seperti ini harus dapat dibuktikan bahwa benda gadai tersebut benar-benar hilang atau dicuri. Karena apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan, kreditur harus melakukan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1157 KUHPerdata, karena benda tersebut berada di tangan kreditur maka kreditur berhak untuk ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk keselamatan benda gadai.

Gadai memiliki sifat dalam hak kebendaan dimana pemegang gadai (debitur) mempunyai hak revindikasi apabila benda gadai hilang atau dicuri. Hak ini diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata. Hak revindikasi adalah hak yang diberikan untuk menuntut kembali yang merupakan ciri hak kebendaan. Adapun isi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata yang menjadi dasar dari hak revindikasi adalah “Orang yang kehilangan/kecurian benda bergerak, ia dapat menuntut kembali bendanya dengan jangka waktu kurang dari 3 tahun”.

Berdasarkan penjelasan tersebut mewujudkan gadai sebagai hak kebendaan. Hak kebendaan disini bersifat menjamin. Hak dan kewajiban pemegang dan pemberi hak kebendaan (gadai) sebagai jaminan kredit adalah pemegang gadai mempunyai hak atas barang gadai serta memiliki hak kebendaan. Karena gadai merupakan hak kebendaan yaitu hak sepenuhnya atas benda tersebut. Perlu ditegaskan bahwa kreditur mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas barang gadai, jika terjadi sesuatu (dicuri atau hilang) maka pemegang gadai wajib mengganti barang tersebut. Juga wajib memberitahukan kepada debitur (pemberi gadai) apabila mengadakan lelang terhadap benda jaminan pemberi gadai itu sendiri. Sebab pemberi gadai mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pemegang gadai yaitu berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik, berhak menuntut atas hilangnya barang gadai dan kemerosotan kualitas atau nilai barang juga berhak tahu apabila barang yang dijaminkan oleh pemberi gadaiakan dilelang. Serta atas hak tersebut pemberi gadai mempunyai kewajiban memenuhi segala bentuk isi dari perjanjian kredit.

Adapun ciri-ciri dari hak kebendaan yang salah satunya adalah hak revindikasi antara lain :

  1. Hak mutlak, hak kebendaan dapat dikuasai oleh siapapun juga dan dapat dipertahankan dari siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak kebendaan itu.
  2. Droit de suite, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada dan revindivikasi.
  3. Droit de preference, memberikan kedudukan yang diutamakan
  4. Objeknya benda
  5. Dapat dialihkan

Terkait dengan masalah yang timbul dalam masa penguasaan benda gadai oleh kreditur mudah untuk diselesaikan sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu KUHPerdata. Sebagai gadai memililki sifat kebendaan yang mempunyai ciri mutlak sebagaimana disebutkan diatas. Jika terjadi masalah hak tersebut dapat dipertahankan dari gangguan siapapun baik itu pihak kreditur, debitur maupun pihak ketiga. Karena benda gadai tersebut mengikuti kemana dan siapapun yang memegang benda gadai tersebut. Juga memberikan kedudukan yang diutamakan.

Kembali kedasar terjadinya gadai berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai terjadi karena adanya penyerahan barang jaminan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur sebagai jaminan hutang. Maka hanya terjadi peralihan kekuasaan benda bukan peralihan hak milik dari debitur kepada kreditur, dengan peralihan kekuasaan benda tersebut maka kreditur dapat mengambil pelunasan hutang debitur dari hasil penjualan benda jaminan jika terjadi debitur wanprestasi. Kreditur sebagai pemegang hak kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasannya dari pada kreditur-kreditur lain.

Mengenai penguasaan benda gadai oleh kreditur dalam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata “Apabila benda tidak dikuasai oleh kreditur maka gadai tersebut tidak sah. Dikuasai dalam hal ini bukan berarti dimiliki sementara oleh kreditur. Pemilik sah benda gadai tersebut tetap adalah debitur, hanya saja benda gadai dipegang sementara oleh kreditur sebagai jaminan atas utang. Sering kali hal ini disalahartikan dan disalahgunakan haknya tersebut. Sebelum benda gadai tersebut dinyatakan menjadi milik kreditur karena debitur tidak mampu membayar atau wanprestasi lainnya maka benda gadai tetaplah milik sah dari debitur. Meski penguasaannya sementara ditangan kreditur selama utang belum dilunasi.

Dalam kasus seperti telah dijabarkan ditas penyelesaian kasusnya antara ke dua belah pihak, seyogianya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat (negosiasi). Negosiasi tersebut membicarakan keinginan kedua belah pihak mengenai jalan yang ditempuh dalam penyelesaian. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, maka barulah jalur hukum ditempuh. Kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A.            Kesimpulan

Masa penguasaan benda gadai yang diberikan oleh pemberi gadai (debitur) kepada penerima gadai (kreditur) memang adalah rentang waktu yang riskan terjadinya masalah. Karena benda gadai tersebut pada dasarnya diberikan adalah sebagai jaminan untuk dilunasinya utang. Meski disebutkan bahwa benda gadai sebagai jaminan utang dalam penguasaan kreditur bukanlah berarti menjadi hak milik dari kreditur. Hak milik tetap berada ditangan debitur sebagai pihak yang memberikan gadai tersebut.

Ketika terjadinya masalah dalam rentang waktu pemenuhan prestasinya baik debitur maupun kreditur haruslah tetap pada koridornya. Koridornya dalam artiannya tetap berpegang pada klausul perjanjian. Kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Gadai memiliki sifat sebagai hak kebendaan yang bersifat menjamin. Hak dan kewajiban pemegang dan pemberi hak kebendaan (gadai) sebagai jaminan kredit adalah pemegang gadai mempunyai hak atas barang gadai serta memiliki hak kebendaan. Karena gadai merupakan hak kebendaan yaitu hak sepenuhnya atas benda tersebut. Kreditur mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas barang gadai, jika terjadi sesuatu (dicuri atau hilang) maka pemegang gadai wajib mengganti barang tersebut. Juga wajib memberitahukan kepada debitur (pemberi gadai) apabila mengadakan lelang terhadap benda jaminan pemberi gadai itu sendiri. Sebab pemberi gadai (debitur) mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pemegang gadai yaitu berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik, berhak menuntut atas hilangnya barang gadai dan kemerosotan kualitas atau nilai barang juga berhak tahu apabila barang yang dijaminkan oleh pemberi gadaiakan dilelang. Serta atas hak tersebut pemberi gadai mempunyai kewajiban memenuhi segala bentuk isi dari perjanjian kredit.

B.            Saran

Ketika terjadinya masalah antara debitur dan kreditur penyelesaian kasusnya seyogianya melalui musyawarah untuk mufakat (negosiasi). Isi dari negosiasi membicarakan keinginan kedua belah pihak mengenai jalan yang ditempuh dalam penyelesaian kasus. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan UU yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam perjanjian seharusnya kedua belah pihak haruslah saling mempercayai. Saling berusaha untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Asas kepercayaan yang menjadi penghubung terjalinnya dan terjadinya perjanjian tersebut.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://eprints.undip.ac.id/9037/ diakses hari Minggu 08 Mei 2011 pukul 18:57 WIB

http://etd.eprints.ums.ac.id/5146/ diakses hari Minggu 08 Mei 2011 pukul 18:58 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian diakses hari Rabu tanggal 20 April 2011 pukul 12:35 WIB

http://obrolanbisnis.com/soal-gadai-fiktif-pegadaian-medan-perketat-pengawasan-di-cabang/ diakses hari Minggu 08 Mei 2011 pukul 18:59 WIB

http://www.pegadaian.co.id/ diakses hari Rabu tanggal 20 April 2011 pukul 12:37 WIB

Purwahid, Patrik. Kashadi. 2002. Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.