Makalah Tentang Observasi Jasa Raharja Hukum Asuransi

PENDAHULUAN

A.       Latar Belakang Masalah

Menjamurnya berbagai perusahaan asuransi memberikan masyarakat berbagai pilihan untuk memilih asuransi sesuai dengan keinginannya. Karena meskipun misalnya dua  asuransi  sama-sama bergerak dalam asuransi jiwa. Namun proses dalam mengajukan asuransinya berbeda-beda. Hal ini terlihat ketika setiap perusahaan asuransi tidak memberikan keterangan ketika ditanyakan mengenai hal tersebut.


Untuk syarat dalam pengajuan asuransi secara umumnya sama tetapi terdapat beberapa bagian yang membedakan antara perusahaan asuransi yang satu dan perusahaan asuransi yang lain. Syarat-syarat tersebut merupakan persyaratab secara administrastif. Untuk selanjutnya sisanya kembali kepada kesepakatan/perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut disusun dalam poin-poin yang akan dijalankan bersama dalam polis.

Untuk pembayaran preminya sendiri dilakukan pada saat polis sudah jadi. Dimana penandatanganan tersebut menjadi akad masa berlakunya asuransi yang pertama. Untuk aturan yang menyangkut hal-hal sendiri sudah ada. Regulasi tersebut dibuat oleh Dewan Asuransi. Dewan yang ada untuk melahirkan ketentuan-ketentuan dalam mekanisme berjalannya suatu asuransi. Misalnya dalam pengajuan suatu asuransi untuk kendaraan bermotor, Dewan Direksi memberikan ketentuan dilakukannya uji kelayakan. Hal tersebut untuk memberikan indikator apakah kendaraan tersebut layak untuk diberikan asuransi atau pengajuan asuransi tersebut ditolak.

Dalam asuransi laut yang menjadi tujuan utama dari observasi yang telah dilakukan. PT Jasa Raharja Putera melakukan kerjasama dengan PT PELNI dan Darmalautan. Dengan  PT PELNI dilakukan kerjasama hanya dalam hal penumpang tidak dengan barang bawaan dari penumoang tersebut. Untuk kerjasama ini tergantung dengan MoU yang mana menurut sumber yang kami dapatkan tidak dapat dipublikasikan ke khalayak umum. Kecuali untuk kepentingan salah satu pihak dalam MoU atau terjadinya suatu perkara. Dengan Darmalautan kerjasama yang dilakukan yaitu asuransi penumpang serta barang bawaannya termasuk dengan kendaraan bermotor yang dibawa daam perjalanan. Untuk asuransi kapal sendiri dilakukan oleh perseorangan bukan melalui sebuah perusahaan. Jika seseorang memiliki kapal maka asuransinya dilakukan atas nama personalitas.

Untuk penggantian rugi dalam asuransi terbilang kecil dan penggantiannya pun tergantung pada kesepakatan dalam polis. Karena penggantian dalam asuransi laut pada dasarnya adalah kecil. Penggantiannya yang tidak sesuai dengan harga asal dari suatu objek asuransi dan terbilang jauh dari harga asalnya. Hal ini sering memicu terjadinya masalah, dimana seorang pemilik kendaraan bermotor menuntut ganti rugi yang mana proses penyelesaiannya akan dijelaskan dalam makalah ini. Mekanisme penyelesaian dan cara-cara dalam memecahkan masalah yang ada.

B.            Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan tentu dapat terlihat banayak hal yang peru dibenahi. Maka dapat ditentukan hal-hal yang akan menjadi rumusan masalah yaitu :

  1. Bagaimanakah proses dalam pengajuan asuransi laut?
  2. Mengapa kasus dalam asuransi laut dapat terjadi?
  3. Bagaimanakah cara penyelesaian masalah yang timbul dalam asuransi laut?

TINJAUAN PUSTAKA

A.           PT Jasa Raharja Putera

PT Asuransi Jasaraharja Putera (JP-INSURANCE) sebuah perusahaan yang memberikan layanan asuransi. Perusahaan ini sendiri telah berdiri selama satu setengah dasawarsa sejak pada 27 November 1993. Perusahaan yang berdiri di Jakarta ini telah memiliki, 25 Kantor Cabang dan 62 Kantor Pemasaran JP-INSURANCE yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini menyediakan solusi untuk kebutuhan jasa asuransi kerugian dan Surety Bond (Suretyship) yang dikemas sebagai JP-BONDING.

JP-INSURANCE dalam perindustrian asuransi Indonesia, dikenal sebagai pelopor Surety Bond. Surety Bond sendiri merupakan sebuah produk keuangan untuk mendukung kelancaran proyek. JP-INSURANCE mempunyai beberapa produk unggulan yaitu :

  1. JP-ASTOR (Asuransi Kendaraan Bermotor)
  2. JP-BONDING
  3. JP-GRAHA (Asuransi Kebakaran)
  4. JP-ASPRI (Asuransi Kecelakaan Pribadi), Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Rekayasa yang seluruhnya terus dikembangkan sejalan dengan tekad Perusahaan untuk menjadi one-stop insurance service company.

JP-INSURANCE Dijalankan dan dibangun dengan penerapan selaras konsisten prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance, GCG). JP-INSURANCE juga melakukan budaya perusahaan yang telah meresap kuat Jujur, Disiplin, Tanggap, Cermat, dan Santun.

Perusahaan asuransi JP-INSURANCE ini memiliki Visi yaitu “Menjadi perusahaan Asuransi yang terkemuka di Indonesia” dan Misi yaitu “Menyediakan produk tepat guna dengan pelayanan prima. Adapun susunan komisaris dari asuransi ini adalah :

  1. H. Robino Suharsono (Komisaris Utama)
  2. Budi Setyarso (Komisaris)
  3. Ida Bagus Oka Abimanyu (Komisaris)
  4. Sabdono (Komisaris)
  5. Priyanto (Komisaris)

Sedangkan susunan direksi adalah :

  1. H. Zayad Ghani (Direktur Utama)
  2. H. M. Wahyu Wibowo (Direktur Korporasi)
  3. H. Slamet Riyadi (Direktur Ritel)
  4. Hj. Nurdjanah Soenharto (Direktur Keuangan Umum & HRD)

Susunan Kepala Divisi :

  1. Suhardiman, SE, AAIK, AAK (Ka. Divisi Ritel)
  2. I Ketut Mahayana, SE, MM (Ka. Divisi Korporasi)
  3. Widya Marisa R. Siahaan, SE (Ka. Divisi Keuangan)
  4. H. R. Djati Utomo, SE (Ka. Divisi SDM)
  5. R. Eddy Supriady, SE, MM, AAAIK (Ka. Internal Audit)
  6. Rahmat Slamet, SE, MM, AAIK, AIIS, AAAK, QIP (Ka. Biro Penelitian & Pengembangan)

Demikianlah susuna dari struktur organisasi dalam PT Jasa Raharja Putera yang mana Kepala cabang dari PT Jasa Raharja Putera Semarang sendiri adalah Drs. Sumaryadi, MM.

B.            Contoh Kasus

Dalam asuransi laut pada dasarnya memberikan ganti rugi yang terbilang kecil karena jauh dari nilai awal dari objek yang diasuransikan. Hal ini membuat ketika terjadinya suatu kecelakaan dilaut, objek yang diperjanjikan hilang atau mengalami kerusakan. Maka PT Jasa Raharja Putera hanya akan melakukan penggantian yang kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut karena kecilnya kemungkinan terjadi kecelakaan maupun kehilangan dilaut.

Penggantian yang relatif kecil membuat tertanggung merasa dirugikan dan melakukan penuntutan terhadap perusahaan yang memberikan ganti rugi atas barang miliknya. Penggantian lain bisa dilakukan jika tertanggung melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan lain. Untuk kerusakan hanya salah satu perusahaan penanggung yang bisa melakukan ganti rugi. Untuk kehilangan semua perusahaan harus melakukan ganti rugi.

Untuk penggantian yang kecil dan tidak sesuai dengan harapan tertanggung maka PT Jasa Raharja Putera lebih sebagai mediator. Penengah antara tertanggung dan perusahaan kapal yang dipakai pada saat perjalanan laut. Proses penyelesaian dari masalah tersebut akan dibahas dan dicari jalan keluar sebagaimana seharusnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk Asuransi Kapal sendiri biasanya dilakukan oleh individu. Ketika terjadi kehilangan, kerusakan maupun kasus yang sempat hangat diperbincangkan yaitu kapal tersebut dibajak oleh perompak. Maka asuransi atas kapal tersebut biasanya ditanggungkan pada satu perusahaan asuransi. Tetapi bisa juga ditanggungkan ke lebih dari satu perusahaan asuransi. Hal tersebut dilakukan karena biasanya ganti rugi yang diberikan relatif lebih kecil dari benda yang diasuransikan. Hal ini sering memicu terjadinya masalah.

 

PEMBAHASAN

A.           Pembahasan Secara Umum

JP Insurance memberikan asuransi laut dalam produknya di bidang Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance), Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo Insurance) dan Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut (Carrier’s Liability Insurance). Untuk asuransi lain diluar produknya merupakan hasil dari perjanjian kerjasama yang dilakukan PT Jasa Raharja Putera dengan subjek hukum/pajak lainnya. Tetapi meski diberikan asuransi diberbagai bidang terkait dengan kapal dan laut tersebut. Asuransi yang sering dilakukan adalah asuransi pengangkutan. Hanya sebagian kecil yang melakukan asuransi atas kapal yang lebih sering dilakukan oleh perseorangan.

Ketika terjadinya sebuah kerusakan atau kehilangan atas barang yang diasuransikan tentu harus melalui proses tertentu untuk bisa mendapatkan ganti rugi. Adapun mekanisme dari penggantian rugi dalam PT Jasa Raharja Putera/JP Insurance adalah:

  1. Jika terjadi kerugian yang dialami tertanggung maka melaporknnya kepada JP Insurance
  2. JP Insurance akan merespon dengan melakukan survey on the spot
  3. Tertanggung melakukan proses administrasi atas kerigian tersebut serta melengkapi berkas-berkas
  4. Apabila penyebab terjadinya kerugai tidak terjamin maka JP Insurance akan mengeluarkan Surat Penolakan Klaim. Namun apabila diterima akan dilakukan proses penyelesaian ganti rugi yang disepakati.

Untuk mendapat ganti rugi tersebut sebelum melalui proses atau mekanisme penggantian rugi maka berkas yang berkaitan dengan penggantian rugi tersebut harus dilengkapi. Kelengkapan berkas klaim dalam pengganian rugi yang mana secara umum mekanisme adalah sebagai berikut:

  1. Tertanggung sesegera mungkin melaporkan/menyampaikan keterangan tertulis mengenai kerugian yang terjadi dengan tidak merubah/merusak objek yang mengalami kerugian.
  2. Pengajuan klaim untuk barang atau kendaraan bermotor dilakukan dengan mengisi Formulir Klaim atau keterangan tertulis (surat/faksimile) dengan melampirkan:
    1. Copy Polis
    2. Copy SIM dan STNK (untuk penggantian kendaraan bermotor)
    3. Surat tuntutan kerugian
    4. Surat keterangan kejadian
    5. Estimasi kerugian
    6.    Surat keterangan dari kepolisian
    7. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan
    8. Untuk ganti kerugian terhadap penumpang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
      1. Mengisi formulir Laporan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri (LK1)
      2. Melampirkan kwitansi biaya pengobatan.
      3. Melampirkan surat kematian, copy Kartu Keluarga dan KTP khusus untuk meninggal dunia.
      4. Untuk korban cacat tetap dilengkapi dengan laporan kesehatan terakhir dari dokter.
      5. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan

Ketika salah satu dari syarat dan berkas tidak dapat dipenuhi dan dilengkapi maka penggantian rugi tidak bisa didapatkan. Ketika berkas dapat dilengkapi dan syarat-syarat dapat dipenuhi tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah. Karena pernah terjadi adanya ketidaksesuaian data yang diberikan dengan yang sebenarnya. Hal tersebut bisa disebabkan faktor kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Hal-hal tersebut juga acapkali menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah antara tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi).

B.            Analisis Kasus

Dalam penggantian rugi tidaklah didapatkan dengan cara mudah, harus melalui proses yang dapat membuktikan bahwa kerugian benar-benar terjadi dan terbukti. Karena telah banyak wanprestasi yang melakukan kerugian yang fiktif. Hal tersebut pada dasarnya batal demi hukum dan dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian asuransi.

Sesuai dengan budaya perusahaan dari JP Insurance yaitu:

  1. Jujur dalam bertindak
  2. Disiplin dalam bertindak
  3. Tanggap dalam memberikan layanan perlindungan
  4. Cermat dalam menciptakan solusi perlindungan
  5. Santun dalam menjadi mitra sekaligus sahabat perlindungan

 JP Insurance dituntut melakukan penggantian rugi sebagaimana layaknya. Tidak melahirkan citra yang cenderung merugikan pihak tertanggung. Tidak memberikan image penggantian rugi yang tidak sebanding dengan premi yang telah dibayar oleh tertanggung. Haruslah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yang mana telah dituangkan dalam polis.

Dalam kasus penggantian kerugian laut, pada dasarnya yang menjadi tertanggung adalah perusahaan transportasi laut. Dalam hal ini yang menjalin kerjasama dengan JP Insurance adalah PT PELNI dan Darmalautan. Jika terjadi kerugian atas penumpang dan barang bawaannya. Maka JP Insurance memberikan gantu rugi kepada perusahaan tersebut, kemudian perusahaan tersebut yang memberikannya kepada pemumpang atas kerugian yang dialaminya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sering kali terjadinya penggantian rugi yang tidak sesuai dengan harapan dari tertanggung. Kesan ini yang sering dialami masyarakat ketika mengikuti atau membuat sebuah asuransi. Dalam kerugian yang dialami dalam perjalanan laut misalnya. Penggantian kerugian yang diberikan oleh PT PELNI dan Darmalautan misalnya dengan penumpangnya dan barang bawaannya. Karena memang ganti rugi yang diberikan relatif kecil. Sehingga sering merasa dicurangi dan menuntut ganti rugi yang lebih besar lagi. Akhirnya untuk mengatasi hal tersebut PT Jasa Raharja Putera harus ikut campur tangan sebagai wadah penyelesaian masalah. Dilakukan mediasi antara pihak yan mengalami kerugian (penumpang) dan pihak yang memberikan ganti kerugian (PT PELNI dan Darmalautan). Biasanya PT Jasa Raharja Putera langsung melakukan penunjukan MoU antara PT Jasa Raharja Putera dengan pihak yang melakukan perjanjian yang dalam hal ini adalah PT PELNI dan Darmalautan. Setelah penunjukan tersebut masalah tersebut segera selesai.

Namun apabila tertanggung melakukan asuransi lain atas dirinya dan barang bawaannya yang lebih besar dari PT Jasa Raharja Putera. Maka perusahaan tersebut yang biasanya akan dimintakan ganti rugi dalam hal kerusakan. Dalam penggantian kerugian yang hilang maka setiap perusahaan yang menjadi penanggung harus melakukan ganti rugi. Karena pada dasarnya ganti rugi asuransi laut adalah kecil dibanding asuransi biasa yang mencapai ganti rugi sebesar 90 persen.

Untuk penggantian kerugian tersebut pihak JP-INSURANCE juga memerlukan auransi ulang atas perusahannya. Perusahaan JP-INSURANCE memperoleh dukungan Reasuransi dari perusahaan-perusahaan Reasuransi Dalam maupun Luar Negeri:

  1. PT Reasuransi Internasional Indonesia (REINDO)
  2. PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASRE)
  3. PT Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia (TUGURE)
  4. PT Maskapai Reasuransi Indonesia (MAREIN)
  5. Swiss Reinsurance Company, Zurich – Swiss (Swissre)

Penggantian kerugian oleh antara perusahaan asuransi misalnya dalam hal ini adalah JP-INSURANCE dilakukan dengan asas kepercayaan. Karena ketika menghadapi masalah perlu dilakukan crosscheck terhadap data dan bukti yang ada. Tidak hanya melaporkan kerugian dan langsung mendapatkan ganti rugi. Dalam asuransi kapal misalnya jumlah kerugian yang besar tentu akan memberikan dampak yang besar jika seandainya terjadi kesalahan atau wanprestasi. Untuk itu asas kepercayaan tadi harus dijunjung tinggi dibarengi dengan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Karena jika melakukan pelaporan atas kerugian fiktif maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang kuat untuk membatalkan penjanjian yang telah dilakukan.

Sudah sering kali terjadi masalah antara tertanggung dan penanggung. Ketika salah satu pihak merasa saling dirugikan perlu dicermati klausul yang disepakati para pihak dalam MoU asuransi yang dilakukan. Ketika semuanya sudah memenuhi ketentuan dalam MoU maka masalah tersebut akan mudah diselesaikan. Karena asas pacta sunt servanda bahwa kesepakatan yang terjadi antara pihak yang melakukan perjanjian adalah undang-udang (UU).

 

KESIMPULAN DAN SARAN

A.            Kesimpulan

Untuk penggantian rugi dalam asuransi laut memang terbilang kecil dan penggantiannya pun tergantung pada kesepakatan dalam polis. Karena penggantian dalam asuransi laut pada dasarnya adalah kecil. Maka lahir kesan dimasyarakat penggantiannya yang tidak sesuai dengan harga asal dari suatu objek asuransi dan terbilang jauh dari harga asalnya. Hal ini sering memicu terjadinya masalah, misalnya seorang pemilik kendaraan bermotor menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi saat perjalanan yang dilakukan melalui jalur laut. Penggantian kerugian atas kerusakan motor tersebut yang kecil menjadi salah satu fakta yang memberi kesan penggantian yang merugikan bagi masyarakat.

B.            Saran

Manusia memang tidak ada yang sempurna dan tidak dapat dipungkiri akan sering terjadi masalah antara setiap individu. Tetapi hal tersebut dapat dicegah dengan saling mempercayai satu sama lain antara para pihak yang melakukan kesepakatan dalam perjanjian asuransi. Jika terjadi masalah maka para pihak harus berpegang teguh dengan MoU atau perjanjian yang telah disepakati. Sesuai dengan asas pacta sunt servanda bahwa setiap perjanjian yang disepakati menjadi UU bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Begitu juga halnya dengan asuransi di bidang laut.


DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Sri Redjeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

http://www.jasaraharja-putera.co.id/ diakses pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 pukul 12:40 WIB

About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

2 Responses to Makalah Tentang Observasi Jasa Raharja Hukum Asuransi

  1. marlboro mengatakan:

    Bos mohon pencerahaanya dong mengenai asuransi allrisk dan yang tidak allrisk?
    Dan berapa biaya per tahunnya untuk allrisk?

    • Omer mengatakan:

      Dari referensi yang saya dapatkan, Asuransi Gabungan (Comprehensive) atau All Risk adalah asuransi yang menjamin kerugian besar dan kecil atau kerugian dengan tambahan. Pada intinya mengganti semua kerugian yang diderita. Sedangkan asuransi yang tidak all risk tidak mengganti semua kerugian hanya sebagian saja.
      Namun ada lagi Asuransi Kerugian Total (Total Loss Only/TLO) yang menjamin kerugian dengan minimum kerugian 75% dari harga pertanggungan atau kendaraan hilang.
      Realisasinya kembali pada perusahaan asuransi yang bersaing memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, baik dari segi program sampai masalah klaim.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.