Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Singapura, Prancis dan Jerman

PerbandinganPERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN SINGAPURA

MALAYSIA

Sistem Pemerintahan Demokrasi Parlimen

Malaysia adalah Negara Persekutuan

Perlembagaan

  • Undang-undang tertinggi
  • Dokumen resmi yang mengandungi peraturan dan prinsip sebagai panduan kerajaan
  • Peruntukan
  • Senarai negeri dan persekutuan
  • Institusi yang dpertuan agong
  • Jemaah menteri
  • Badan kehakiman
  • Secara kepersekutuan
  • Senarai negeri
  • Senarai bersama
  • Pembahagian kuasa negeri

Raja Berperlembagaan

  • Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia
  • Bertindak berdasarkan perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri (Yang Dipertuan Agong).
  • Dipilih dari kalangan 9 orang raja secara bergilir.
  • Bidang kuasa yda mengikut perlembagaan Malaysia.
  • Majelis raja-raja bebas dari badan perundangan persekutuan dan negeri serta badan-badan eksekutif.
  • Yang Dipertuan Agung membawahi tiga kuasa pemerintahan yaitu :
  • Badan perundangan
    • Dewan Negara
    • Dewan Rakyat
    • Badan pelaksana
      • Kabinet
      • Badan kehakiman
        • Mahkamah Seksyen
        • Mahkamah Rendah

Pilihanraya (Pemilu)

  • Proses memilih wakl rakyat untuk memerintah di peringkat negeri dan persekutuan
  • Dilakukan secara sulit
  • Pengiraan terbuka dan keputusan direkod
  • Dijalankan oleh Suruhanjaya
  • Pilihanraya

Parlimen (Parlemen)

  • Menggubal undang-undang
  • Terdiri daripada Yang DiPertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat

Parti-Parti Politik

  • Sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama

Kebebasan Asasi

  • Hak berpersatuan
  • Hak beragama
  • Hak memiliki harta

 SINGAPURA

  • Sistem Pemerintahan Parlementer Unikameral
  • Singapura adalah negara Republik
  • Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan.
  • Perdana Menteri dan Presiden dipilih melalui pemilu.
  • Konstitusi dari Singapura adalah Konstitusi Singapura
  • Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
  • Presiden Singapura, secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial.
  • Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen.
  • Pemilihan parlemen di Singapura memiliki dasar pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak Undang-Undang Pemilihan Parlemen diubah tahun 1991.
  • Anggota parlemen (MP) terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama-melewati-pos dan mewakili Anggota Tunggal atau Konsituensi Perwakilan Kelompok (GRC).
  • Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi hukuman korporal yudisial dalam bentuk pencambukan untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi.

 

PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN FRANCIS DENGAN JERMAN

FRANCIS

Sistem Pemerintahan Perancis adalah sebagai berikut.

  • Perancis adalah negara kesatuan,.
  • Konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusi Perancis lebih kaku (regid).
  • Pemisahan kekuasaan terlihat agak jelas, Legislatif di tangan Parlemen, Eksekutif di tangan Presiden dan Yudicial di tangan Badan Kehakiman.
  • Parlemen adalah bicameral, terdiri dari Sidang Nasional (National Assembly) dan Senat tidak terdapat Parliament Sovereignity, Presiden kepala eksekutif tidak dipilih oleh Parlemen, tetapi oleh “electoral College” yang terdiri dari wakil municipal (daerah-daerah/kota-kota).
  • Kabinet, terdiri dari Dewan Menteri-Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
  • Dewan Konstitusi, yaitu suatu dewan yang beranggotakan 9 orang yang diangkat secara sama oleh Presiden, Ketua Assemblee dan Ketua Senat. Tugas utamanya ialah:
    • Mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan Presiden dan Parlemen
    • Mengawasi pelaksanaan referendum
    • Mengawasi agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
    • Civil Service terdiri dari pegawai-pegawai karir yang menterjemahkan kehendak Parlemen ke dalam hak-hak kehidupan dan memaksakan kewajiban kepada orang-orang Perancis.
    • Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan sistem dekonsentrasi bersamaan dengan desentralisasi, dan memiliki daerah-daerah yaitu departemen dan commune.
    • Kekuasaan peradilan, berada di tangan para hakim yang diangkat oleh eksekutif. Terbagi menjadi dua, yaitu peradilan kasasi (Court of Casation) dan peradilan hukum administratif meningkat ke Conscil d’Etat. Dalam perkara-perkara yang sulit peradilan dilakukan Tribunal des Conflits.

 JERMAN

  • Sistem pemerintahan Jerman berbentuk Republik.
  • Presiden sebagai kepala negara
  • Kanselir sebagai penanggungjawab pemerintahan
  • Republik Federal Jerman terdiri dari 16 negara bagian yang diantaranya adalah Baden Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinlandpfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein dan Thüringen dan tiga daerah istimewa seperti Berlin, Bremen dan Hamburg.
  • Sejak tahun 1999 pusat pemerintahan dan kedutaan dipindahkan dari Bonn ke ibukota Berlin.
  • Undang-Undang Dasar mereka yaitu Grundgesetz. Pada jubileum ke-40 dari Republik Federal Jerman pada tahun 1989, Grundgesetz telah dinyatakan sebagai undang-undang dasar yang terbaik dan paling liberal yang pernah terdapat di bumi Jerman. Penerimaan rakyat terhadapnya melebihi sikap terhadap konstitusi Jerman yang manapun sebelumnya. Dengan Grundgesetz telah diciptakan sebuah negara, yang sejauh ini belum pernah dilanda krisis konstitusional yang serius.
  • Ada lima prinsip yang menjadi acuan ketatanegaraan dalam Grundgesetz. Jerman adalah negara republik dan demokrasi, negara federal, negara hukum dan negara sosial.
  • Republik sebagai bentuk negara dikukuhkan oleh UUD dalam penamaan Republik Federal Jerman.
  • Presiden Federal (Bundesprasident) adalah kepala negara yang ditentukan melalui pemilihan.
  • Dasar bentuk negara demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar menyebutkan, bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat.
  • Francis menganut sistem demokrasi tak langsung, yaitu demokrasi melalui perwakilan. Kekuasaan negara harus diakui dan disetujuai rakyat, tetapi penyelenggaraannya tidak langsung oleh keputusan-keputusan rakyat, selain dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan ini diserahkan kepada badan-badan tersendiri dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Rakyat sendiri menjalankan kekuasaan negara terutama dalam pemilihan parlemen yang diselenggarakan secara berkala.
  • Grundgesetz sebagai Konstitusi Francis menentukan bentuk-bentuk demokrasi langsung seperti referendum dan plebisit hanya sebagai perkecualian. Penyelenggaraan plebisit hanya diharuskan dalam hal perubahan pembagian wilayah federal.
  • Fungsi-fungsi kekuasaan negara dipercayakan kepada badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif yang masing-masing bediri sendiri.
  • Prinsip negara sosial adalah pemikiran baru yang melengkapi gagasan tradisional tentang negara hukum. Negara diwajibkan melindungi kelompok-kelompok masyarkat yang lemah dan senantiasa mengusahkan keadilan sosial.
  • Undang-Undang Dasar Jerman hanya dapat diubah melalui persetujuan dua pertiga anggota Bundestag (Parlemen) dan dua pertiga anggota Bundesrat (Dewan Perwakilan Negara Bagian). Karena jarang sekali ada satu partai atau koalisi yang memiliki mayoritas suara sebesar ini baik di Bundestag maupun di Bundesrat, perubahan terhadap Grundgesetz membutuhkan konsensus yang sangat luas. Perubahan seperti itu hanya mungkin, bila sebagian anggota oposisi ikut menyetujuinya.
  • Beberapa aturan dalam Grundgesetz tidak boleh diubah, juga tidak melalui mayoritas dua pertiga. Termasuk dalam pooko-pokok konstitusi yang tidak dapat diganggu-gugat ini adalah bentuk negara federasi, pembagian kekuasaan, prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum dan negara sosial. Selanjutnya pengakuan terhadap martabat manusia dan inti dari hak-hak kesamaan dan kemerdekaan yang bersifat hak asasi.
  • Republik Federal Jerman terdiri atas 16 negara bagian. Negara bagian bukanlah provinsi, tetapi negara dengan kewenangan bernegara sendiri. Setiap negara bagian mempuyai undang-undang dasar sendiri, yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk republik yang demokratis dan sosial menurut norma Grundgesetz. Negara bagian memiliki kebebasan menentukan sendiri Undang-Undang Dasarnya.
  • Pemerintah Federal Jerman, disebut juga kabinet, terdiri atas Kanselir dan para menteri. Kanselir Federal mempunyai posisi istimewa dan mandiri dalam pemerintah dan dihadapan para menteri. Ia mengepalai kabinet federal, ia saja yang berhak membentuk kabinet. Kanselir memilih menteri dan mengajukan usulan mengikat kepada Presiden Federal untuk mengangkat maupun memberhentikan mereka. Selain itu. Kanselir juga menentukan jumlah menteri dan bidang tugas mereka.
  • Kepala negara Republik Federal Jerman adalah Presiden Federal. yang dipilih Majelis Federal (Bundesversammlung). Presiden Federal mengangkat dan memberhentikan para hakim federal, pegawai negeri di tingkat federal, serta para perwira. Ia dapat memberi grasi kepada terpidana. Ia mengawasi kesesuaian proses penyusunan undang-undang dengan konstitusi, sebelum undang-undang itu diumumkan dalam Lembaran Undang-Undang Federal.
  • Presiden mengusulkan calon untuk dipilih sebagai Kanselir Federal, kemudian atas usulan Kanselir ia melantik serta memberhentikan para menteri Pemerintah Federal. Kemudian atas usulan Kanselir ia melantik serta memberhentikan para menteri Pemerintah Federal. Bila Kanselir Federal gagal dalam usahanya memenangkan mosi kepercayaan di Bundestag, maka kepala negara, berdasarkan usul Kanselir, dapat membubarkan Bundestag. Presiden Federal mewujudkan kesatuan seluruh masyarakat politik dengan cara khusus. Ia memanifestasikan kebersamaan dalam negara dan tata konstitusional yang melampaui segala batas partai.
  • Perundang-undangan Republik Federal Jerman kebanyakan berupa hukum tertulis. Tata hukum Jerman dibentuk oleh Undang-Undang Konstitusional, tetapi juga dipengaruhi perundang-undangan Masyarakat Eropa dan hukum internasional. Keseluruhan perundang-undangan federal mencakup sekitar 1900 undang-undang dan 3000 peraturan hukum.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Niaga sampai sekarang masih bernafaskan semangat liberalisme para penyusunnya. Prinsip yang mendasari kedua kitab ini adalah kebebasan mengikat perjanjian.
  • Ciri sistem peradilan Jerman adalah perlindungan hukum yang menyeluruh dan spesialisasi pengadilan yang luas. Terdapat lima jenis pengadilan yaitu :
  • Pengadilan umum

Menangani kasus-kasus pidana, kasus perdata. Terdapat empat tingkatan: Pengadilan Distrik (Amtsgericht); Pengadilan Negeri (Landgericht); Pengadilan Tinggi (Oberlandesgericht) dan Mahkamah Agung Federal (Bundesgerichtshof).

  • Pengadilan Tenaga Kerja

Menangani sengketa perdata yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta sengketa antara kedua mitra ketenagakerjaan yakni majikan dan syarikat pekerja. Memiliki tiga instansi pada tingkat wilayah, negara bagian dan federal.

  • Pengadilan Tata Usaha

Menangani semua perkara publik di bidang hukum administrasi negara. Dengan instansi di tingkat wilayah, bagian dan federal.

  • Pengadilan Sosial

Menangani semua persengketaan yang berkenaan dengan asuransi wajib jaminan sosial. Juga memiliki tiga Instansi seperti Pengadilan Tata Usaha.

  • Pengadilan Urusan Keuangan

Mengurusi perkara yang menyangkut pajak dan retribusi.

  • Mahkamah Konstitusional Federal yang berdiri di luar kelima bidang peradilan yang diuraikan di atas. Lembaga ini tidak hanya merupakan pengadilan tertinggi RFJ, melainkan juga lembaga negara yang keberadaannya ditetapkan oleh konstitusi. Fungsinya memutuskan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar.
  • Sampai saat ini, Mahkamah Konstitusional Federal telah memutuskan lebih dari 114000 perkara. Sekitar 109640 diantaranya adalah pengaduan atas dasar konstitusi, tetapi hanya sekitar 2900 yang berhasil.
  • Sistem demokrasi modern di Jerman tidak akan berfungsi tanpa adanya partai-partai politik saling bersaing. Partai yang terpilih untuk periode waktu terbatas mengemban tugas kepemimpinan politik dan fungsi pengawasan. Partai-partai tersebut memainkan peran penting dalam penataan politik.

Sumber :

http://carapedia.com/ diakses pada dari Senin pukul 13:24 WIB tanggal 17 Oktober 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/ diakses pada dari Senin pukul 13:09 WIB tanggal 17 Oktober 2011

http://mfaishalaminuddin.lecture.ub.ac.id/ diakses pada dari Senin pukul 13:24 WIB tanggal 17 Oktober 2011

http://naimstark.blogspot.com/ diakses pada dari Senin pukul 13:24 WIB tanggal 17 Oktober 2011

http://www.ditpsmk.net/ diakses pada dari Senin pukul 13:19 WIB tanggal 17 Oktober 2011

http://www.singaporelaw.sg/ diakses pada dari Senin pukul 13:03 WIB tanggal 17 Oktober 2011

About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

2 Responses to Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Singapura, Prancis dan Jerman

  1. meyy_dita mengatakan:

    kalo, perbandingan antara konstitusi indo n singapura ap ya…???

    :)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.