Resume Hukum dan Politik : Interaksi Politik Dalam Proses Pembentukan Hukum (Studi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

INTERAKSI POLITIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM

(  STUDI UU NOMOR 32 TAHUN 2004  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH )

 

Hubungan antara hukum dan politik terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan baik dalm pembentukan maupun implementasinya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Soehardjo S.S. berpendapat bahwa hukum dan politik merupakan pasangan. Dibuktikan dengan pengaruh cukup signifikan konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Tindak pidana politik sedikit banyak memberi gambaran tentang ketidakjelasan konsep tindak pidana politik dalam perundang-undangan di Indonesia. Dimana produk putusan peradilan pidana didalamnya terdapat inkonsistensi antara satu putusan dengan putusan lainnya.

Hubungan Politik dan Hukum

Untuk mengetahui korelasi antara hukum dan politik dapat dilihat aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang otonomi daerah  juga mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dalam proses pembentukan dan implementasinya sarat dengan interaksi politik,  karena menyangkut langsung kepentingan partai-partai politik. Diberbagai daerah implementasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut banyak menimbulkan konflik politik dan gejolak di masyarakat. Dimana dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung terjadi diskongruensi antara das sein (harapan) dan das sollen (kenyataan) dengan dibentuknya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

Dalam teori bisa terjadi masalah antara das sollen dan das sein dibentuknya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu contohnya untuk melakukan akselerasi otonomisasi di daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Sedangkan faktanya yang terjadi di masyarakat pascakeluarnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah banyak protes dari masyarakat terkait dengan isinya. Hal ini kurang menjamin equality befor the law (kesamaan hak warga negara di dalam hukum) dan kesamaan hak warga negara dalam pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 27 ayat (1). Banyak terjadi masalah di daerah yang menyebabkan instabilitas daerah yang menjadi kendala bagi percepatan pelaksanaan otonomi daerah.

Indonesia mempunyai bermacam-macam suku, agama, dan latar belakang yang berbeda disetiap daerah. Maka pemerintah pusat dan daerah harus mampu menampung dan mewujudkan setiap kepentingan masyarakat. Maka hukum sebagai instrumen untuk pencapaian tujuan tersebut. Hukum menjadi alat transportasi keadilan mencapai tujuan yang hendak dicapai.

1. Teori Bekerjanya Hukum ( Pembentukan dan Implementasi ) dari Robert Seidman

Robert Seidman memakai teori tentang bekerjanya hukum untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum dan juga analisis terhadap implementasi hukum. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk. Fakta kekuatan politik dalam ruang lingkup pemerintah, dan masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
  2. Setiap person pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
  3. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
  4. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

2. Teori Sistem Cybernetics

Dalam konteks teori sistem, Cybernetics adalah salah satu teori sistem mekanis (mechanism system) abad ke-20-an yang dibangun di atas prinsip-prinsip teori fisika, mekanis, dan matematika dalam bentuk kombinasinya dengan teori sistem. Norber Wiener seorang Guru Besar Matematika di Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang mencetuskan istilah ini pertama kali. Secara analogi diterapkan dalam kehidupan manusia (living organism-human life). Cybernetics berasasa dari kata Yunani, ”kubernetes” yang sama artinya dengan ”steersman” atau ”governor”, yang dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan istilah ”alat”  atau ”pengatur” (on an engine).  Untuk menjembatani pertentangan antara teori sistem (organis) dengan teori mekanis digunakan cybernetics. Cybernetics secara khusus di­terapkan dalam perspektif komunikasi sosial dan pengetahuan hukum. Cybernetics digunakan banyak ahli dalam perspektif teori-teori ilmu sosial umum sehingga dalam kondisi tertentu penggunaan itu justru mengakibatkan kaburnya prinsip­-prinsip Cybernetics.

Sedangkan dalam konteks teori, Cybernetics menurut Wiener merupakan teori komunikasi mekanis yang dibangun di atas prinsip-prinsip teori fisika dan matematika, khususnya teori probabilitas. Meski berbanding terbalik dengan perkembangan fisika tetapi cybernetics bukanlah teori fisika semata. Lebih tepatnya sebagai transformasi teori komunikasi mekanis yang berakar pada fisika dan matematika ke dalam bentuk kehidupan manusia. Perintah (commands) adalah dasar utama sistem komunikasi sebagai alat untuk mengatur lingkungannya. Sebagai alat yang berada dalam posisi peralihan kondisi yang selalu tidak teratur dengan kondisi yang selalu teratur. Perintah diterima suatu pihak kepada pihak lain melalui sistem komunikasi dan bukan berarti dapat dipahami seluruhnya oleh pihak penerima perintah. Respon adalah ekspresi dari reaksi penerima perintah dan refleksi dari keterpahamannya terhadap perintah yang diterima. Menunjukkan adanya sekat jumlah perintah dengan reaksi atas perintah yang diterima, sehingga missunderstanding (kesalahpahaman), dan kesenjangan pengertian adalah kecenderungan yang diperkenalkan Gibbs dengan “pertumbuhan entropi”.

Terdapat perbedaan esensial proses pemberian dan penerimaan perintah pada mesin dan manusia. Sistem sarafnya yang bekerja menyerupai sistem mekanis adalah alat manusia menerima perintah dengan proses seleksi terhadap perintah (pesan) yang diterimanya. Pada sistem saraf sebagai organ seleksi (sensory organ) yang pada awalnya berlangsung proses penerimaan melalui saraf penerima (receptor organ). Bisa dijadikan sebuah contoh saraf kines­tesia (kinaesthesia) dan semuanya dikoordinasikan oleh sistem saraf manusia.

Cybernetics memberikan perhatian pada proses penyelenggaraan pesan (messages) dalam proses komunikasi yang ditempatkan pada kesamaan karakteristik dasar. Cybernetics merupakan teori pesan searah, yaitu sistem komunikasi pemberi pesan dan penerima pesan. Sedangkan hakikat sistem komunikasi menurut Wiener adalah sistem pe­rintah searah dan sistem pengendalian searah yang me­rupakan proses hubungan pemberi pesan dan penerima pesan. Proses penyaluran perintah ini dapat diamati pada setiap proses mekanis pada benda-benda mekanis. Dapat dijadikan contoh alat-alat yang sudah banyak berada disekitar manusia, seperti mesin ketik, komputer, tangga berjalan, proyektor film, eskalator dan lain-lain.

Untuk melakukan analisis terhadap anggota Pansus 22 maka teori cybernetics dapat dianalsis terhadap pansus yang ditugasi untuk membahas RUU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.  Anggota pansus yang merupakan anggota dan kepanjangan tangan dari fraksi, akan memperjuangkan kepentingan politik fraksinya. Fraksi juga kepanjangan tangan dari partai, akan memperjuangkan kepentingan partainya terhadap muatan dan isi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Teori Implementasi/Penegakan Hukum dari Joseph Goldstein

Penegakan hukum (law enforcement) harus disertai kesadaran hukum agar hukum dapat ditegakkan dan tetap eksis dimasyarakat. Dalam interaksi politik penegakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanannya. Teori penegakan hukum dari Joseph Goldstein memandang bahwa penegakan hukum pidana substantif (substantive law of crimes) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Namun kenyataannya dilapangan terdapat pembatasan dalam hukum acara sehingga membatasi ruang gerak dimana tidak dapat dilakukan penegakkan hukum (area of no enforcement). Pada full enforcement ini juga digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut. Sementara actual enforcement adalah ruang penegakan hukum yang sesungguhnya.

Penegakan hukum menurut Goldstein semakin mendekatkan pada kebenaran untuk mendokumentasikan penegakan hukum bidang politik di Indonesia. Khususnya implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada/Pilkada). Mulai awal terbentuknya UU ini sarat dengan konflik kepentingan politik (conflict of interest) oleh setiap fraksi meskipun akhirnya ada konsensus  dan kompromi politik. Bukan berarti tidak menyisakan konflik karena di dalam konsensus dan kompromi politik tersebut ada pihak yang lebih diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Tampak adanya ketidakadilan dan ketidaksamaan hak politik yang menjadikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan secara penuh (full enforsement) karena adanya ruang atau area dimana hukum tidak dapat dilaksanakan (area no enforcement).

Menurut Blumer, interaksi adalah proses dimana kemampuan berpikir  dikembangkan dan diperlihatkan yang tidak hanya selama sosialisasi dan memperbesar kemampuan berpikir tetapi pemikiran membentuk proses interaksi. Interaksi politik adalah hubungan yang saling mempengaruhi (influence) dan menekan (pressure) kekuatan politik dalam dan luar institusi DPR RI. Politik interaksi juga dapat diartikan bentuk saling mempengaruhi hubungan antara suatu sistem dengan sistem lainnya.Misalnya  pressure group, interest group, elit politik, dan pendapat umum (public opinion). Interaksi politik juga dapat didefenisikan interaksi politik yang terjadi dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang Pemerintah Daerah (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) oleh anggota legislatif di DPR RI, anggota Pansus 22, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku wakil dari pemerintah. Sedangkan pembentukan hukum merupakan proses pembentukan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai hasil revisi UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Interaksi politik juga merupakan hubungan yang saling mempengaruhi dan menekan antar kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam institusi DPR RI maupun antar kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam institusi DPR RI dengan kekuatan politik di luar seperti pressure group, interest group, elit politik, sampai kepada pendapat umum ( public opinion ) .

Dianggap tidak lagi sesuai dengan perubahan ketatanegaraan pascaamandemen UUD NRI 1945 dengan dinamika demokrasi yang berkembang di masyarakat. Mayoritas interaksi setiap person yang terlibat didalamnya harus memperhatikan serta menentukan kapan dan bagaimana cara menyesuaikan aktivitasnya terhadap orang lain. Blumer membedakan ( mengikuti Med ) dua bentuk interaksi yang relevan dikemukakan, yakni :

  • Interaksi nonsimbolik
    Percakapan atau gerak isyarat ( menurut Med ) tidak melibatkan  pemikiran.
  • Interaksi  simbolik
    Memerlukan proses mental.

Paradigma berasal dari istilah Latin, yaitu paradigm yang berarti pola. Kata paradigma diintroduksi oleh Khun dalam dua pengertian  utama, yaitu :

  1. Totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas  mereka.
  2. Upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikkan semua asumsi maupun aturan yang ada.

Kemudian diintroduksi oleh Scott bahwa paradigma diartikan sebagai pencapaian hal yang baru dan dijadikan sebagai pola untuk pemecahan masalah masa yang muncul di masa mendatang. Paradigma adalah cara pemecahan suatu masalah yang seharusnya  memiliki daya prediksi masa depan. Paradigma sendirikan juga dapat diartikan sebagai kesatuan nilai, ide, dan ukuran serta pandangan umum yang oleh kalangan  ilmuwan  tertentu digunakan  sebagai cara kerja ilmiah.

Perspektif teori interaksi sosial, proses interaksi yang paling efektif dilakukan dengan tatap muka. Ekspresi bahasa dan tingkah laku dapat terlihat  secara utuh dan dapat memberikan pemahaman dalam berinteraksi juga subjektifitas orang lain akan muncul dan terbuka. Setiap person bersifat independen mengartikan setiap bahasa yang muncul baik lisan maupun sikap dan tingkah laku. Dalam tatap muka dapat dipahami tipikasi (campur tangan) orang yang berkelanjutan mempengaruhi jalannya interaksi dalam tatap muka bertimbal balik. Dalam interaksi terbuka untuk saling membentuk tipikasi yang bernegoisasi secara berkelanjutan.

4. Partai Politik dan Peran yang Dilakukan

Politik pada dasarnya membicarakan negara dengan substansi struktur, institusi, aparatur, sistem pemerintahan dan segala substansi lainnya. Politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas,  sejarah pembentukan, hakekat negara dan bentuk serta tujuan negara selain menyelidiki pressure group, interest group,  elit politik, pendapat umum (public opinion), peranan partai politik dan pemilihan umum. Politik juga merupakan kekuatan politik yang ada dalam DPR RI, yang secara kelembagaan terwadahi dalam fraksi-fraksi dan perseorangan yang tersebar dalam komisi-komisi, maupun institusi Depdagri sebagai realitas institusi politik dari pemerintah.

Partai politik harus diartikan sebagai organisasi perjuangan dan harus sesuai dengan hukum (Raja Louis XIV, abad 16). Sebelum demokrasi berkembang, partai politik lebih banyak dilakukan oleh pemimpinnya dan segala organisasi politik harus tunduk pada palu yang ada di tangan pemimpinnya yang menjadikan pemimpin partai politik berwatak diktator. Namun partai politik berfungsinya sebagai penyanggah demokrasi untuk memenuhi visi dan tujuan kesejah­teraan umum yang berorientasi untuk merebut kekuasaan. Partai politik menurut Weber adalah sarana untuk  perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik atau untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara  kelompok-kelompok  di dalam suatu negara. Sebuah upaya untuk membagi kekuasaan atau sebuah upaya untuk mempengaruhi cara pembagian kekuasaan di antara negara atau kelompok di dalam negara. Budiardjo berpendapat bahwa partai politik itu suatu kelompok yang terorganisasi yang anggotanya memiliki tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Orientasinya adalah memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik, sebagai medium untuk menyampaikan gagasan-gagasan, tujuan, dan visi yang berasal dari kelompok mereka.  Adapun tujuan  partai politik menurut Budiardjo adalah :

  1. Sebagai komunikasi politik
  2. Sebagai sarana sosialisasi politik
  3. Sebagai sarana rekrutmen politik
  4. Sebagai media pengatur konflik.

Karena perbedaan sosiologi politik maka cara yang ditempuh mencapai tujuan negara yang satu dengan yang lainnya akan berbeda.

Carl J. Friedrich (1967:419) berpendapat partai politik adalah sekelompok manusia (a group of human beings) yang terorganisasi stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan ter­hadap pemerintahan bagi kepemimpinan partainya yang memberikan anggota partainya kemanfaatan ideal maupun material. Menurut Soltau (1961:199) partai politik adalah sekelompok warga negara (a group of citizenship) yang mengorganisasikan sebagai satu kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan menyelenggarakan kebijakan publik mereka. Sedangkan menurut Sigmund Neuman (1963:352) partai adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik (society sagents) yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan golongan yang mempunyai pandangan berbeda.

Paradigma yang mendasari pemikiran partai politik adalah, bagaimana memperoleh kekuasaan dan dengan kekuasaan itu dapat menguasai dan mengendalikan pemerintahan. Paradigma politik ini diapresiasikan untuk memperoleh dukungan maka ada beberapa partai politik yang landasan pendiriannya adalah aga­ma, ideologi, kepentingan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Pada umumnya partai politik hanya bekerja untuk merebut kekuasaan dalam pemilu. Perkara program partai yang direncanakan dan dikampanyekan dapat memajukan kepentingan umum bisa direalisasikan atau tidak merupakan masalah berikutnya. Ininlah yang menjadi faktor lahirnya panggung politik kotor dengan penuh tipu daya dan rekayasa.

5. Konsep Tentang Hukum

Hukum adalah konsep sekurang-kurangnya ada 3 konsep hukum yang pernah dikemukakan orang, yaitu :

  1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang ber­nilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam. Konsep yang berwarna moral dan filosofis, yang melahirkan cabang kajian hukum yang amat moralistis.
  2. Hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang diberlakukan dalam waktu dan tempat tertentu yang dilahirkan sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang ber­legitimasi. Konsep positivistis tidak hanya Aus­tinian juga yang pragmatik realis dan yang Neo-Kantian atau Kelselian yang melahirkan kajian-kajian Ilmu hukum positif.
  3. Hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat dalam proses ketertiban dan penyelesaian sengketa serta proses pengarahan dan pembentukan perilaku yang belum ada sebelumnya. Konsep so­siologik atau antropologik, yang menciptakan ­kajian sosiologi hukum, antropologi hukum (hukum dan masyarakat).

Mochtar Kusumaatmadja berpedapat hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang juga meliputi lem­baga/institusi dan proses berlakunya kaidah dan asas dalam kenyataan (konsepsi kompromis­tis). Sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat bisa menjadi aspirasi untuk keadilan dan legitimitasi untuk mengetahui sejauh mana juridis yang uni­versal dalam perbandingan kekuatan (power relationship) dan struktur ke­pentingan. Pada dasarnya hukum berlatarbelakang aspirasi masyarakat menuju hukum yang optimal dengan asas hukum mengurangi kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi hak­-hak asasi manusia.

Dalam menjalankan hukum Soerjono Soekanto berpendapat social engineering merupakan cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur yang terencana sebelumnya dan memiliki makna untuk merubah masyarakat untuk memperlancar proses interaksi sosial (law as a facilitation of social interaction). Hukum sebagai sarana social engineering memakai hokum mencapai keadaan masyarakat yang sejahtera.

 Lawrence Rosen, seorang ahli sosiologi hukum dari Pronceton University, dengan adanya tiga dimensi pendayagunaan pranata hukum di dalam masyarakat yang sedang berkembang, yakni :

  1. Hukum menjadi pencerminan dan wahana konsep berbeda tentang ketertiban dan kesejahteraan social dengan pernyataan dan perlindungan kepentingan masyarakat.
  2. Hukum sebagai pranata otonom dapat pula merupakan pembatas kekuasaan sewenang-wenang, pendayagunaan hukum tergantung pada kekuasaan-kekuasaan lain di luarnya.
  3. Hukum sebagai instrumen mendorong perubahan sosial ekonomi tidak menggambarkan kemungkinan hukum eksis sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat.

6. Ciri-Ciri Hukum

Regulasi hukum berpotensi represif dengan ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Lembaga hukum langsung mempunyai akses kekuasaan politik, sehingga hukum diidentifikasikan dengan negara.
  2. Perhatian utama para pejabat hukum untuk melestarikan kekuasaan.
  3. Polisi sebagai aparat hukum yang khusus memiliki kekuasaan yang bebas, terisolasi dari konteks sosial , dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kekuasaannya.
  4. Penguasa memiliki hukum ganda,  melembagakan keadilan kelas (class justice) dan melegitimasi pola-pola subkordinasi sosial.
  5. Hukum pidana mencerminkan dominasi kekuasan dan dilestarikannya moralisme hukum.

Sedangkan Philip Nonet dan Philip Selznick berpendapat lain bahwa hukum represif menunjukkan karakter-kerakter sebagai berikut ini :

  1. Institusi hukum langsung diakses oleh kekuatan politik dan hukum diidentifikasikan negara dan disubkordinasikan pada tujuan negara (raison d’etat).
  2. Eksistensi otoritas menjadi bagian terpenting dalam administrasi hukum yang terbangun, manfaat dari keraguan (the benefit of the doubt) masuk ke sistem, dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian.
  3. Lembaga kontrol yang memiliki kekhususan menjadi pusat-pusat kekuasaan yang bebas dan terlepas dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak otoritas politik.
  4. Hukum berganda (dual law) melembagakan keadilan dengan cara mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola subkordinasi sosial.
  5. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan; moralisme hukum yang akan menang.

Sedangkan penjelasan ciri-ciri hukum yang represif adalah :

  1. Norma menjadi tujuan bagi dirinya sendiri, bukan sebagai sarana sebagaimana yang dipahami selama ini
  2. Norma tidak cukup kuat berlaku bagi penguasa yang berlaku untuk orang-orang kecil.
  3. Jika terjadi diskresi dilakukan semata-mata berdasarkan selera penguasa atau pejabat hukum yang bersangkutan, dan bukan dalam kerangka mencari kebenaran materiil.
  4. Pelaksanaan norma dengan cara paksa pada gilirannya sulit dikontrol disebabkan tidak ada batasan yang jelas.
  5. Hukum disubkordinasikan langsung pada politik kekuasaan dengan demikian hukum lalu menjadi produk kekuasaan dan menjadi instrumen kekuasaan untuk menekan atau melegitimasi kekuasaan.
  6. Pelanggaran terhadap norma dianggap sebagai penyimpangan dan karena itu harus diberi sanksi.
  7. Tidak dimungkinkannya kritik terhadap norma sebab sama saja dengan tidak loyal kepada kekuasaan.

Semua ciri tersebut dilandaskan pada praktik penegakan hukum secara empiris oleh penguasa negara di berbagai negara setelah rule of law telah disepakati. Peraturan yang mempedomani perilaku manusia (penguasa, rakyat ataupun masyarakat).

Nonet dan Selznick berpendapat hukum yang otonom adalah hukum yang lepas dari kekuasaan dan regulasi hukum yang menjadi sumber pencegahan respresif oleh penguasa. Di mana lembaga hukum memperoleh cukup kewenangan untuk menetapkan standar pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan.

Karena itu untuk mengenali hukum yang otonom, maka ciri-cirinya sebagai berikut :

  1. Terdapat pemisahan hukum dan politik dengan kebebasan peradilan dan ada permisahan yang tegas antara fungsi yudisial dan legislasi;
  2. Hukum menentukan batasan tanggung jawab pejabat pada waktu yang sama. Lembaga hukum dibatasi kewenangannya untuk bertindak sesuai dengan kreatifitasnya yang aksesnya ke ranah politik menjadi sangat terbatas;
  3. Prosedur merupakan jantungnya hukum yang menjadi tujuan utamanya bukan keadilan substantif;
  4. Kepercayaan kepada hukum sebagai kepatuhan yang ketat terhadap aturan hukum positif yang otonom berpusat pada hakim dan terikat pada aturan. Hakim menjadi simbol aturan-aturan hukum dan bukan pada polisi atau para pembuat UU.

Terkait ciri-ciri hukum yang otonom di atas maka terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

  1. Tujuan utama dari hukum yang otonom adalah meletakkan dasar-dasar yang jelas bagi siapa saja yang dilakukan penguasa kepada masyarakat. Langkah apa pun yang dilakukan harus selalu didasarkan pada ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya.
  2. Kejujuran untuk melaksanakan ketentuan dan taat pada prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga ketentuan yang ada mengikat, baik bagi yang berkuasa maupun bagi yang dikuasai.
  3. Diskresi sama sekali tidak dimungkinkan oleh peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Moralitas konstitusi yang mendasari bekerjanya hukum yang otonom.

Nonet dan Selznick berpendapat hukum responsif itu hukum yang siap mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. Hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas mandiri tetapi harus mampu berinteraksi dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Hukum bisa berinteraksi dengan politik untuk lebih mampu memahami ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas. Hukum yang responsif tidak selalu mendasarkan pertimbangannya secara yuridis dengan berbagai perspektif mengejar keadilan substantif.Pencarian hukum responsif menjadi kegiatan teori hukum modern yang dilakukan berkelanjutan adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial mendorong perluasan bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum. Bertujuan supaya pola pikir mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum.

Untuk memudahkan pemahaman ketiga jenis kategori hukum berikut implementasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1

Tiga kategori Hukum menurut Nonet dan Selznick

H. Represif

H. Otonom

H. Responsif

Tujuan

Aturan

Legitimasi

Kewenangan

Legitimasi Perlindungan sosial Kejujuran Prosedur Keadilan Substansif
Aturan mendetail tapi lemah Elaborasi, mengikat pembuat dan diatur kuat melekat pada kewenangan hokum Disubkordinasi pada prinsip dan kebijakan
Nalar Daya ikatnya bagi pembuat aturan Adhoc, Articular Terikat aturan Memperluas kemampuan kognitif
Diskresi Membantu untuk hal-hal yang khusus oportunis Delegasi menyempit Meluas namun tetap berpegang pada tujuan
Pemaksaan Meluas, lemahBatasannya Terkontrol oleh hokum Mencari alternatif, insentif, sistem mempertahankan diri terhadap kewajiban
Moralitas Moralitas komunal, moralisme hukum Moralitas konstittis Moralitas masyarakat, moralitas atas kerjasama
Harapan patuh Tak bersyarat Titik tolak aturan Tak patuh ditentukan dalam  kaitannya dengan pelanggaran substansif

Hukum progresif tidak untuk kepentingan sendiri melainkan untuk tujuan di luar dirinya. Hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdog-matiek. Yang hanya melihat ke dalam hukum dan sibuk dengan membicarakan dan melakukan analisis kedalam terkhususnya hukum suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat dengan tipe responsive yang dikaitkan pada tujuan-tujuan tekstual hukum itu sendiri. Hukum progresif tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Apabila hukum berlandaskan peraturan dan perilaku maka hukum progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada.

“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik” adalah pernyataan mantan Hakim Agung, Bismar Siregar, sering mengatakan bahwa “keadilan ada di atas hukum”. Bismar Siregar selalu memutus berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya maka hakim harus memutus berdasarkan hukum. Hukum progresif lebih tidak mutlak digerakkan oleh perundang-undangan, tetapi lebih pada azas sosiologis. Hukum tidak mutlak  digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi bergerak pada azas non-formal yang peluang untuk menjalankan hukum progresif. Koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan. Ketertiban ( order ) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan, melainkan menerima dan mengakui kontribusi institusi yang bukan negara. Ketertiban juga didukung oleh bekerjanya institusi bukan-negara tersebut.

Hukum kritis (critical legal studies) di Indonesia disebut dengan Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK). Satjipto Rahardjo salah satu pemerhati tentang gerakan hukum kritis ini dengan tokoh utama Roberto M. Unger. Dalam konteks kritis secara umum yang melanda tradisi hukum Barat GSHK hadir memberikan pencerahan mengembangkan pemikiran alternatif terhadap teori hukum liberal. Doktrin hukum kritis menolak pemisahan hukum dengan politik yang merupakan bangunan kepentingan politik yang tidak memungkinkan hukum dapat dipisahkan dari politik dalam proses pembuatan maupun dalam implementasinya.

 7. Wacana Teoretik Interaksi Politik Dalam Hukum

Max Weber menyatakan hukum tidak dapat lepas dari kepentingan dan pengaruh termasuk kepentingan dan pengaruh  politik. Hukum dibentuk dalam wujud formal sebagai produk kebijakan suatu badan pemerintahan negara yang terbilang tinggi tetapi bukan berarti berstatus di atas segala-galanya. Hukum pada hakikatnya adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat digerakkan kepentingan ekonomi mereka yang ditujukan pada norma social dan/atau nilai ideal kultur mereka.

Hukum terkadang lemah ketika harus berhadapan dengan politik. Faktanya pada saat ini menonjolnya fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Hukum menjadi produk persaingan dan perbedaan kepentingan kelompok yang ada yang membutuhkan kekuatan dalam jumlah dan jenis yang berbeda-beda. Perdebatan kepentingan akan membawa dampak terciptanya persaingan antar kelompok bersaing dan berkompetisi menanamkan pandangan dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan hukum dan peraturan penegakannya. Elit politik mengelola dan menegakkan kekuatan ekonomi dan politik yang dikontrol dalam pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Proses seharusnya hukum berlangsung bebas dan netral dengan pengaruh moral, agama dan pluralisme politik. Harus dihindarkan latar belakang politik untuk membuat putusan hakim dan UU.

8. Wacana Teoretik Tentang Pembentukan Hukum

Hukum tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat. Sebagai pengatur sosial, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda dalam proses pembuatan hukum dan proses implementasi hukum. Proses pembuatan hukum itu sesungguhnya mengandung pengertian yang sama dengan istilah proses pembuatan UU.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan pola pembentukan hukum untuk mengatur tatanan kehidupan social. Dalam masyarakat demokratis yang modern, badan legislative berdaulat dalam membuat kebijakan pembuatan hokum untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya proses pembuatan hukum tersebut berlangsung dalam tiga tahapan besar, yakni :

(1) Tahap inisiasi

Lahirnya gagasan dalam masyarakat perlunya pengaturan suatu hal melalui hokum yang masih murni merupakan aktivitas sosiologis. Sebagai bentuk reaksi terhadap sebuah fenomena sosial yang diprediksikan dapat mengganggu keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah letak betapa pentingnya kajian-kajian sosiologis dalam memberikan sumbangan informasi yang memadai untuk memperkuat gagasan tentang perlunya pengaturan sesuatu hal dalam tatanan hukum.

(2) Tahap sosio-politis dan tahap juridis

Sosio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan, mengkritisi, mempertahankan gagasan awal masyarakat melalui pertukaran pendapat berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Gagasan akan mengalami ujian, apakah ia bisa terus berjalan untuk berproses menjadi sebuah produk hukum ataukah berhenti di tengah jalan. Apabila gagasan tersebut gagal dalam ujian dengan sendirinya akan hilang dan tidak dipermasalahkan di dalam masyarakat. Apabila gagasan tersebut berhasil untuk diajlankan terus, maka format dan substansinya mengalami perubahan yang menjadikan bentuk dan isi gagasan tersebut semakin luas dan dipertajam.

(3) Tahap penyebarluasan atau desiminasi

Gagasan dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi hukum, termasuk menetapkan saksi hukumnya yang melibatkan kegiatan intelektual yang bersifat murni dan tidak terlibat konlik kepentingan (conflict of interest) politik, yang tentunya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Merumuskan bahan hukum menurut bahasa hukum dan memeriksa meneliti kontek sistem hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai satu kesatuan sistem. Tahap terakhir adalah tahap desiminasi (penyebarluasan) yang menjadi tahap sosialisasi produk hukum. Sosialisasi ini berpengaruh terhadap bekerjanya hukum di masyarakat. Sebagus apapun substansial hukum jika tidak disosialisasikan dengan baik, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik di masysarakat.

Pembuatan hukum di sini hanya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang disepakati dan dipertahankan oleh warga masyarakat. Langkah pembuatan hukum dimungkinkan adanya konflik-konflik atau tegangan secara internal. Dimana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat tanpa mengganggu kehidupan masyarakat. Padahal pembuatan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam merubah perilaku warga masyarakat. Hukum baru memiliki  makna setelah ditegakkan karena tanpa  penegakanhukum bukan apa-apa. Namun ketika bertentangan dengan keadaan dimasyarakat maka akan sia-sia juga kelahiran hukum tersebut.

Dalam penegakan hukum, faktor hukum (subtance), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya memberikan pengaruh implementasinya dilapangan. Proses penegakan hukum (tahapan pembuatan hukumnya, pemberlakuan dan penegakannya) harus dijalankan dengan baik tanpa pengaruh kepentingan individu dan kelompok. Hukum kemudian diberlakukan dan ditegakkan sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan dan tujuan serta untuk melindungi kepenting­an individu, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Secara juridis dan ideologis, instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam membangun satu misi penegakan hukum. Meskipun penegakan hukum secara prinsip adalah satu, namun secara substantif penegakan hukum, penyelesaian perkara akan melibatkan seluruh in­tegritas kepribadian para aparat penegak hukum yang terlibat di dalamya. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dijalankan itu dibuat.

Norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai ”staats­fundamentalnorm”. Dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan berbhineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut tidak satupun yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum dari pertimbangan bersifat teknis juridis berlaku apabila norma hukum sendiri memang ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwewenang untuk itu. Maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis.

Norma hokum berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (power theory) yang memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Norma hukum berlaku mengutamakan pendekatan yang em­piris dengan mengutamakan beberapa pilihan criteria pengakuan (recognition theory), penerimaan (reception theory), faktisitas hukum. Hal itu menunjukkan, bahwa keadilan tidak hanya dapat diperoleh di pengadilan, tetapi lebih jauh dari itu. Karena keadilan yang sebenarnya muncul kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

9. Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Pembentukan hukum ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum dan kualitas pembentuknya. Pembentukannya berlangsung se­bagai proses penerimaan terhadap kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan yang secara langsung melibatkan kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental atau tradisi hukum sipil, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif. Negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (com­mon law) kewenangannya terpusat pada hakim (judges as a centralof legal creation).

Indonesia sebagai negara hukum, konsep hukumnya mengikuti Eropa Kontinental, dimana pembentukan hukumnya dilakukan oleh  badan legislatif(Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Landasan Juridis pemberian kewenangan kekuasaan pembentukan UU kepada badan legislatif atau DPR. Kewenagan pembentukan hukum tersebut didasarkan pada  UUD NRI 1945, yang merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi (gerundgezetz, groundwet) Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (5), serta Pasal 5, 6, 7, Pasal 17 sampai Pasal 25 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

Pembentukan UU akan dilakukan dengan melihat dan menem­patkan aktivitas suatu konteks yang lebih substansial daripada artifisial. Artifisial adalah penyusunan undang-undang yang dikenal sebagai legal drafing yang melihat penyusunan undang-undang pada kaidah-kaidah konvensional-juridis-teknis. UU harus disusun secara demokratis dan tidak menitikberatkan pada kebenaran prosedur saja. Dalam pembuatan UU aspek sosial tersebut harus diperhatikan dengan sebaik-­baiknya. Pembuatan undang-undang harus mampu mewadahi atau menampung permasalahan dalam masyarakat. Dimana UU dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik yang meskipun melahirkan konflik-konflik baru. Karena dalam pembuatan UU tidak menutup kemungkinan lahirnya masalah setelah diundangkannya kemudian hari. Tentang pembentukan hukum yang demokratis bertujuan menentuan baik atau buruknya UU. Dalam menyusun UU/hukum tidak mengandung unsur menguntungkan kepentingan pribadi haruslah memuat kepentingan umum, menghindari adanya pihak­-pihak yang dirugikan.

Maka dapat diambil poin penting terkait “Interaksi Politik Dalam Proses Pembentukan Hukum (Studi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah )” sebagai berikut :

  1. Dalam pembentukan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adanya interaksi politik dan kepentingan tidak dapat dipisahkan dari struktur politik dan perilaku politik yang melingkupi UU/hukum. Karena partai politik masih memiliki kepanjangan tangan di DPR yang pada dasarnya terpilih sebagai wakil rakyat (mewakili kepentingan rakyat) tetapi justru mewakili kepentingan partai/kelompok dan pribadinya.
  2. Karakter atau corak pada UU dipengaruhi struktur dan perilaku politik yang demokratis. Pada akhirnya menciptakan produk hukum berupa UU yang demokratis. Dikaitkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tingkat dinamika demokrasi yang terjadi pada saat pembentukan UU tersebut akan berpengaruh pada format dan substansi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.
  3. Masih terlihat celah dan menjadi rahasia umum bahwa dalam pembentukan UU mendapat intervensi kepentingan kelompok politik atau fraksi. Seharusnya UU mampu menampung dan dapat menjadi alat merealisasikan setiap kepentingan pribadi masyarakat yang terbentuk menjadi kepentingan umum. Namun karena wakil rakyat hanya mementingkan keuntungan yang harus bisa didapat kelompok atau pribadinya. Maka sebaik apapun disebutkan dibentuk UU hanya akan mensejahterakan setiap personal dalam kelompok partai politik, fraksi dan pihak yang terkait dengan mereka. “Sampai kapanpun kalau sistem ini masih dijalankan maka kesejahteraan rakyat tidak akan pernah bisa dicapai”
About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

One Response to Resume Hukum dan Politik : Interaksi Politik Dalam Proses Pembentukan Hukum (Studi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

  1. Omer mengatakan:

    Thanks untuk kunjungannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 917 pengikut lainnya.