Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Untuk memperlancar tugas dan kerja Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, susunan organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibuat terdiri dari empat biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

Kontak Staff Mahkamah Konstitusi

Untuk memberikan layanan informasi yang maksimal kepada masyarakat perihal konstitusi, di bawah tercantum staf MK yang bisa dihubungi :

Tugas dan Fungsi

1. Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:

  1. Koordinasi pelaksanakan teknis administratif di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan;
  2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis adminidtratif;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
  4. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
  5. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Panitera

Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:

  1. Koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
  2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
  3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan:
    • Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    • Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
    • Pembubaran partai politik;
    • Persilihan tentang hasil pemilihan umum; dan
    • Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro perencanaan dan keuangan mempuanyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:

  1. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
  2. Penyusunan rencana anggaran Mahkamah Konstitusi;
  3. Pembinaan pelaksanaan anggaran Mahkamah Konstitusi;
  4. Penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Konstitusi;
  5. Pelaksanaan pembukuan keuangan Mahkamah Konstitusi;
  6. Penyusunan perhitungan anggaran Mahkamah Konstitusi;
  7. Pelaksanaan verifikasi terhadap bukti-bukti anggaran pendapatan dan belanja Mahkamah Konstitusi;
  8. Pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
  9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

4. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengolahan perlengkapan di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:

  1. Pengolahan urusan tata usaha Mahkamah Konstitusi;
  2. Pengeloaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
  3. Pelaksanaan urusan pengamanan dan rumah tangga;
  4. Penyiapan pembinaan dan pengaturan pengelolaan perlengkapan dan menganalisa kebutuhan serta penyusunan pembakuan perlengkapan;
  5. Pelaksanaan pengadaaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan perlengkapan;
  6. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan statik perlengkapan;
  7. Penyiapan penetapan kebijakan penghapusan.

5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan lembaga resmi, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai Mahkamah Konstitusi, hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, badan-badan/lembaga Internasional, program dan evaluasi, pengelolaan penerbitan, dokumentasi, dan publikasi serta urusan protokol dan tata usaha pimpinan dengan fungsi:

  1. Pemberian informasi, komunikasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi yang timbul dalam masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan Mahkamah Konstitusi;
  2. Pelaksanaan urusan publikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media massa, cetak, elektronik, dan audio visual;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah;
  4. Pendokumentasian dan publikasi kegiatan Mahkamah Konstitusi;
  5. Pengelolaan urusan protokol dan tata usaha pimpinan.

6. Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan Mahkamah Konstitusi  dengan fungsi:

  1. Pelaksanan urusan tata usaha perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan, dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penelaahan perangkat kelengkapan formal dan penyiapan berkas permohonan perkara, pembuatan resume permohonan perkara dan berkas-berkas terkait;
  3. Penyiapan surat pemberitahuan dan pengumuman penetapan hari sidang;
  4. Penyiapan surat penyampaian permintaan keterangan/risalah rapat yang berkenaan dengan perkara;
  5. Pengumpulan dan penyusunan kaidah hukum putusan perkara;
  6. Penyusunan statik, dokumentasi, dan penyusunan laporan bulanan perkara serta pengarsipan putusan perkara;
  7. Penyiapan rencanan kebijakan teknis di bidang sarana persidangan, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, pengevaluasaian penyusunan laporan prasarana dan sarana persidangan;
  8. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran sarana persidangan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan serta penyiapan sarana persidangan;
  9. Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang Mahkamah Konstitusi, beserta peraturan pelaksanaannya kepada masnyarakat;
  10. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
  11. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.

7. Pusat Penelitian dan Pengkajian

Pusat Penelitian dan Pengkajiian Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Pusat adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di bidang penelitian dan pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program penelitian, pengkajian dan penggembangan;
  2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan serta pengembangan;
  3. Pelaksanaan dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian;
  4. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional peneliti;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian;
  6. Pengelolaan perpustakaan;
  7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 917 pengikut lainnya.