Pengujian UU yang Meratifikasi Perjanjian Internasional

Pro

  1. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
  2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
    • a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    • b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    • c. memutus pembubaran partai politik; dan
    • d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  3. Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
  4. Pembuatan UU yang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Indonesia bisa diuji oleh MK. Jika undang-undang (UU) sudah dibuat maka sesuai dengan kewenangannya oleh UUD NRI (sebagai aturan tertinggi) maka MK bisa menguji UU meskipun hasil ratifikasi perjanjian internasional.
  5. Dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ada pembendaan antara UU yang biasa dengan UU yang meratifikasi perjanjian internasional. Semua sama kedudukannya sesama UU
  6. Pasal 8 ayat (1) UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tentang : “Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.
  7. Jika Perjanjian Internasional tersebut tidak memberikan ketentuan untuk menerima persyaratan tertentu dan sudah terlanjur diratifikasi bagaimana solusinya?

Kontra

  1. Perjanjian Internasional bukanlah wet in formele zijn (UU Formal), sehingga bukan undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Contohnya substansi ASEAN Charter yang disahkan dengan UU No 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN.
  2. Perjanjian internasional itu berlatarbelakang budaya internasional bukan budaya suatu negara. Contohnya budaya barat misalnya Inggris dengan common law system sudah berbeda dengan budaya di timur misalnya Indonesia dengan civil law system
  3. Berdasarkan hukum positif di Indonesia prosedur internal sebagaimana diatur UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi perjanjian internasional tidak memerlukan pengujian ke MK. Karena jika Mahkamah Konstitusi (MK) dan/atau Mahkamah Agung (MA) berwenang menguji perjanjian internasional, banyak ratifikasi konvensi/perjanjian internasional berpotensi dibatalkan oleh pengadilan yang tidak tunggal.
  4. Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.
  5. Persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional tidak harus disamakan dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden atas dilahirkannya suatu undang-undang.
  6. Suatu Perjanjian Internasional diratifikasi oleh UU dan seolah-olah Perjanjian Internasional tersebut menjadi UU padahal Perjanjian Internasional bukanlah bukanlah wet in formele zijn (UU Formal).
  7. Perjanjian Internasional berada diluar hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) yang kekuatan hukumnya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) maka diluar hierarki perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
  8. Sesuai Pasal 1 huruf e UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa “Pensyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.
  9. Jika ada pertanyaan “Jika MK tidak berwenang menguji UU yang meratifikasi Perjanjian Internasional, bagaimana jika  ada kesalahan?”
  10. Sudah dijawab sesuai Pasal 1 huruf e UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sebelum meratifikasi suatu Perjanjian Internasional maka harus benar-benar dipahami substansinya sehingga jika ada ketentuan yang bertentangan dengan filosofi, ideologi, dan hukum nasional maka bisa ditolak ketentuan-ketentuan tersebut dan menerima ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan keadaan di Indonesia.
  11. Pasal 8 ayat UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tentang :
    • (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.
    • (2) Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
    • (3) Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.
  12. Pasal 1 huruf f UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional “Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
  13. Suatu negara bisa memberikan pemahaman sendiri atas suatu ketentuan dalam Perjanjian Internasional tanpa mempengaruhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.
  14. Pasal 4 ayat (1) UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional “Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
  15. Maka sebelum disepakatinya suatu perjanjian maka harus dipahami konsekuensinya berupa akibat hukum kedepannya.
  16. Pasal 18 UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa :
    • Perjanjian internasional berakhir apabila :
    • a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
    • b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
    • c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
    • d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
    • e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
    • f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
    • g. objek perjanjian hilang;
    • terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.