Analisis Perbandingan UU Tindak Pidana Pencucian Uang

PERBANDINGAN UU NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG jo. UU No. 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Sebagai bentuk implementasi asas legalitas maka dibentuklah undang-undang (UU)  yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Selanjutnya demi pemenuhan kepentingan nasional serta penyesuaian standar aturan internasional disusunlah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti atas aturan tindak pidana pencucian uang yang lama.

Materi muatan yang terdapat perbedaan antara UU yang lama dan UU baru sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain:

  1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian
    Uang
  2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang
  3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi
    administratif
  4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa
  5. Perluasan Pihak Pelapor
  6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau
    jasa lainnya
  7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan
  8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda
    Transaksi
  9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap
    pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau
    ke luar daerah pabean
  10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk
    menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang
  11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau
    pemeriksaan PPATK
  12. Penataan kembali kelembagaan PPATK
  13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk
    menghentikan sementara Transaksi
  14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian
    Uang
  15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari
    tindak pidana

TABEL PERBANDINGAN

No.

UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU NO. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1 Ketentuan Umum

  • Adanya penambahan defenisi dan perluasan makna
  • Contohnya :
  Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 1 bahwa “Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 1 bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
  Pengertian Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam Pasal 1 angka 8 bahwa “Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen

pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

Pengertian Transaksi Keuangan Tunai Pasal 1 angka 6 bahwa “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas

dan/atau uang logam.

  Pasal 1 angka 5 diatur dalam 3 bagian Pasal 1 angka 5 yang awalnya hanya 3 poin dalam UU lama adanya penambahan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan bahwa “Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  Pelapor tidak disebutkan secara rinci hanya sebatas Penyedia Jasa Keuangan yang melaporkannya ke PPATK Pasal 1 angka 11 bahwa “Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
  Pasal 2 ayat (1) mengenai hasil tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Perluasan hasil tindak pidana
  Pasal 2 ayat (2) yaitu “Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Pasal 2 ayat (2) yaitu “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
2 Pembagian tindak pidana pencucian uang dan besar pidananya disesuaikan dengan subjek dan pidana pencuain keuangan yang dilakukan. Adanya pidana pokok, pidana tambahan serta pidana pengganti.
  Tidak dijelaskan pembagian besar pidana untuk orang dan korporasi sesuai dengan tindak pidana pencucian keuangan yang dilakukan meskipun dalam UU No. 25 tahun 2003 sudah ada perubahan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum. Pasal 3-6 untuk orang

Pasal 7 dan 9

3 Pasal 8-12

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana

Pasal 11-16

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diperluas

4 Perluasan dan pidana Kewenangan PPATK
  Pasal 25 ayat 1 bahwa “Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

  Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. a.  mengumpulkan, menyimpan, menganalis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
  2. b.  memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
  3. c.  membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  4. d.  memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
  5. e.  mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
  6. f.    memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  7. g.  melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan;
  8. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
Pasal 44 ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

  1. a.    meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  2. b.    meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  3. c.    meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  4. d.    meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  5. e.    meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
  6. f.      menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  7. g.    meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  8. h.    merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. i.      meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakanhasil tindak pidana;
  10. j.      meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
  11. k.    mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
  12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.


About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 920 pengikut lainnya.