Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi

 

Ditengah ramainya koin untuk KPK, saya ingin sedikit mengulas mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 bahwa :

“(1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

  1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
  3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut :

  1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
  2. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.

(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.

(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK No. 7/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Struktur organisasi dari KPK terdiri dari :

1. Pimpinan

Seorang Ketua merangkap Anggota dan empat Wakil Ketua merangkap anggota

2. Penasehat

Terdiri atas empat orang

3. Deputi Bidang Pencegahan

  1. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara
  2. Direktorat Gratifikasi
  3. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
  4. Direktorat Penelitian dan Pengembangan

4. Deputi Bidang Penindakan

  1. Direktorat Penyelidikan
  2. Direktorat Penyidikan
  3. Direktorat Penuntutan

5. Deputi Bidang Informasi dan Data

  1. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data
  2. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Istansi
  3. Direktorat Monitoring

6. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

  1. Direktorat Pengawasan Internal
  2. Direktorat Pengaduan Masyarakat

7. Sekretariat Jenderal

  1. Biro Perencanaan dan Keuangan
  2. Biro Umum
  3. Biro Sumberdaya Manusia

Perlu diketahui bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa :

  1. KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif
  2. KPK tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
  3. KPK berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism)
  4. KPK berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan

Minggu, 29 Juli 2012

 

About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

3 Responses to Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi

  1. Ping-balik: Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi « Sholekan "Law and Politics"

  2. Anonymous mengatakan:

    saya selaku warga negara mhn kepada KPK Untuk menbuka cabang di provinvi NTB

    • Omer mengatakan:

      KPK hanya berada di Ibukota negara tetapi kan fakta yang ada sudah menunjukkan kalau KPK tetap menangani kasus korupsi di daerah. KPK hanya menangani kasus yang besar saja dengan nilai korupsi 1 miliar. Sesuai dengan Pasal 11 UU No. 30 tahun 2002 Tentang KPK
      “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
      a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
      b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
      c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

      Sedangkan dibawah 1 miliar itu kewenangan kepolisian.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.