Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin

 

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perkawinan sebagai peristiwa hukum tentu memiliki akibat hukum. Perkawinan di Indonesia mempunyai akibat yaitu timbulnya hubungan antara suami istri, timbulnya harta benda dalam perkawinan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara anak dan orangtua akan timbul sejak dilahirkan. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Namun jika diperlukan dalam kasus tertentu bayi dalam janin bisa dianggap subjek hukum. Berlakunya seorang manusia sebagai subjek hukum dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat seorang meninggal dunia[1]. Namun “Anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan di anak menghendaki”.

Dalam Hukum Perdata dikenal pembagian golongan untuk pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan waris. Dalam golongan I yang menjadi ahli warisnya adalah suami istri pewaris dan keturunannya (anak sah dan anak luar kawin diakui). Kedudukan anak luar kawin jika diakui dianggap sebagai pewaris dengan satu pertiga dari jumlah warisan yang ada. Kedudukan dari anak luar kawin tidak pernah menjadi rumit karena hanya akan dua pilihan yaitu anak luar kawin diakui atau tidak diakui. Pengakuan akan memberikan hak untuk mendapatkan waris.Jika tidak diakui maka tidak akan  berhak untuk mendapatkan harta warisan. Pengaturan golongan I terdapat dalam Pasal 825a KUHPer.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 24 ayat 2 terdapat ketentuan “Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dab badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) diatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pada 17 Februari 2012, MKRI menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinantersebut inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusannya, MKRI menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

MKRI sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final. MKRI memberikan dampak yang besar atas hukum waris di Indonesia.Pengaturan awalnya dalam Hukum Waris Perdata anak luar kawin mendapat warisan jika telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya.

Putusan MKRI tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara saja tetapi berlaku secara umum di Indonesia. Maka atas putusan yang diakui hubungan anak luar kwaein dengan bapak biologis ini akan melahirkan banyak gugatan ke pengadilan agama dan pengadilan negeri. Hukum Perdata mengatur seluruh segi kehidupan mansuai sejak lahir dan masih dalam kandungan sampai meninggal dunia[2]. Namun peristiwa hukum yang baru tentu akan memberikan dampak atas pengaturan hukum yang lama (lex posterior derogat legi priori). Akhirnya perlu dilakukan pembahasan terkait implementasi ketentuan mengenai anak luar kawin dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan pasca Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Perlu juga diketahui apa yang melatarbelakangi hakim konstitusi MKRI menjatuhkan putusan yang akhirnya mengakui hak dan hubungan anak luar kawin dengan bapak biologisnya.

B.     Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

  1. Bagaimana dampak Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas pengakuan anak luar kawin terhadap hukum waris ?
  2. Apa yang melatarbelakangi lahirnya putusan Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

TINJAUAN PUSTAKA

A.    Pengertian

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Subekti perkawinan merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dengan perempuan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri.

Jika sudah mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan maka suami istri akan memiliki tanggungan dengan lahirnya anak. Anak dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Sayangnya terdapat aturan yang menganggap seorang anak tidak pernah ada jika anak mati ketika dalam kandungan.

Dalam hal ini anak yang lahir dari hubungan luar kawin yaitu laki-laki dan perempuannya tidak terikat perkawinan. Jika diakui sesuai aturan hukum adalah sah dan menjadi salah satu ahli waris menurut Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPer. Dalam pemahaman defenisi anak luar kawin harus jelas. Karena anak luar kawin dikelompokkan menjadi tigayaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Harus dibedakan pengaturannya dalam Pasal 272 jo 283 KUHPer mengatur tentang anak zina dan sumbang. Hanya anak luar kawin yang berhak mewaris sesuai Pasal 280 KUHPer yang memiliki akan untuk menjadi ahli waris. Ketentuan hukum memberikan akibat hukum berbeda-beda atas status anak. Anak zina dan anak sumbang pada dasarnya merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah. Namun jika dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata. Anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda. Berdasarkan Pasal 283 KUHPer jo Pasal 273 KUHPeranak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Anak sumbang, undang-undang dalarn keadaan tertentu memberikan perkecualian.Mereka dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHPerdapat dikui dan disahkannya anak sumbang menjadi menjadi anak sah berdasarkan Pasal 273 KUHPer. Namun perkecualian seperti ini tidak  diberikan untuk anak zina.

MKRI sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Amanat dari konstitusi tersebut yang salah satunya memberikan kesempatan kepda MKRI untuk melakukan terobosan dan perubahan atas Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Sesuai dengan prinsip erga omnes maka putusan MKRI
Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bersifat mengikat kepada publik dan tidak hanya pada para pihak yang berperkara di persidangan MKRI. Sehingga tidak mengherankan lahirnya pro dan kontra atas putusan MKRI yang memberikan pengakuan anak luar kawin terhadap hubungannya dengan biologisnya.

 

PEMBAHASAN

A.    Pengakuan Atas Anak Luar Kawin

Pengakuan Anak Luar Kawin

MKRI melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Alasan hukum yang melatarbelakangi rechtfinding tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Putusan MKRI dengan terobosan hukumnya tersebut membuka titik terang hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya. Hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti biologis bis dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Membuka kemungkinan hukum untuk subyek hukum (ayah) yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin. Subjek hukum tersebut akan bertanggungjaabsebagai bapak biologis dan bapak hukumnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa untuk memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya dilakukan dengan cara ;

  1. Pengakuan oleh sang ayah biologis;
  2. Pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Putusan MKRI menguatkan kedudukan ibu atas anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis darianak luar kawin. Jika terdapat kemungkinan yang terjadi bapak biologis tidak membuat pengakuan dengan sukarelaanak luar kawin. Setelah adanya pengakuan oleh ayah biologisnya.Pada saat itu juga akan timbul hubungan perdata denganayah biologis dan keluarganya dengan anak luar kawin yang diakui. Adanya pengakuan akan melahirkan hubungan hukum ayah dan anak sesuai dengan Pasal 280KUHPer yaitu “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”

Namun selain berita untuk pengakuan anak luar kawin. Perlu menjadi perhatian bahwa dalam putusan MKRI No. 46/PUU-VIII/2010 tidak ada disebutkan mengenai akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin.Menjawab rumusan masalah dalam tulisan bahwa putusan MKRI berimplikasi status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Akta kelahiran yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tahun Perkawinan. “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”

Akta kelahiran anak luar kawin hanya tercantum nama ibunya. Hal ini jelas karena pada saat pembuatan akta kelahirananak masih sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.Dalam akta kelahiran anak luar kawin akan terdapat redaksi dilahirkannya seorang anak dengannama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sayangnya perlu dicatat bahwa bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest/sumbang) tidak boleh diakui. Hal ini diatur dalam Pasal 283 KUHPer. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang berarti kedua tidak terikat perkawinan. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan sedarah sedangkan anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan salah satu atau keduanya memiliki ikatan perkawinan lain.

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak luar kawin yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayah biologisnya Pasal 280 KUHPer.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu overspelig atau bloedsrhenning anak zinah. Ayah biologis dan anak luar kwain hanya terjadi hubungan perdata jika ada pengakuan yang diatur dalam Pasal 280 KUHPer. Tanpa pengakuan dari ayah biologis dan/atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Hubungan hukumorangtua dan anakyang sah didasarkan atas adanya hubungan darah. Hubungan hukumanak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya adalah hubungan darah. Hubungan darah dalam hal ini dipahami adalah pengakuan secara yuridis tidak hanya sekedar pengakuan biologis saja.

Jika berbicara soal kedudukan anak luar kawin di dalam hukum faktanya lebih rendah dibanding dengan anak sah. Bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Untuk dapat menjadi seorang ahli warisnya KUHPer telah menetapkan berdasarkan Pasal 832 KUHPer harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Terdapat juga kemungkinan dengan surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPer. Sedangkan berdasarkan Pasal 836 KUHPer, ahli warisharus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan disimpangi oleh Pasal 2 KUHPeryang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Dalam Pasal 832 KUHPer disebutkan dengan jelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Kedudukan anak pewaris sebagai ahli waris dikenal sebagai anak luar kawin yang diakui secara sah maupun tidak.KUHPer memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah dalam Pasal 250 KUHPer bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan/atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Maka anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat haruslah dilakukan dengan sukarela yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang. Sesuai Pasal 281 KUHPer untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin, bapak atau ibunya dan/atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Pengakuan dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sesuai Pasal 281 ayat (2) KUHPer jo Pasal 272 KUHPer. Dengan adanya pengakuan ini akan berakibat anak luar kawin menjadi seorang anak sah. Melalui akta otentik seperti akta notaris yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPer dapat juga dilakukan untuk pengakuan anak luar kawin. Serta cara pengkauan terakhir dapat dilakukan dengan pembuatan aktaoleh pegawai catatan sipil untuk melakukan pendaftaran kelahiran catatan sipil.

Pengakuan paksaan juga bisa dilakukan atas anak luar kawin. Dilakukan oleh anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri.Supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 287-289 KUHPer.

Dengan syarat anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin yang terlahir dari ibu dan bapaknya yang tidak terikat perkawinan yang sah serta tidak tergolong anak zina atau anak sumbang.

 

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Putusan MKRI No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki dengan ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya. Melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Namun pengakuan anak luar kawin ini hanya akan memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin dengan adanya pengakuan. Hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan tidak akan berarti apa-apa. Syarat penting pengakuan ini adalah pembuktian bahwa adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun masih dimungkinkan ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah. Terkait dengan pengakuan anak luar kawin harus dipahami pembagian antara anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang.

B.     Saran

Karena adanya pembedaan yang jelas secara antara anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Namun sesuai dengan prinsip equaliry before the law maka anak zina dan anak sumbang juga pada dasarnya berhak untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Anak sebagai subjek hukum yang tidak mengerti sama sekali dengan aturan hukum atau aturan agama berhak untuk diakui haknya. Baik itu hak untuk hidup atau hak untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensinya dimuka bumi sama dengan anak sah lainnya. Kesalahan orangtuanya tidak bisa membuat dia menjadi berbeda karena anak luar kawin hanya menjadi korban. Kalaupun dimungkinkan tidak ada pengakuan atas dirinya maka hukum sosial juga jangan sampai menghukumnya. Maksudnya adalah jangan sampai dikucilkan oleh masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku literatur

Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safrudin Abdul. 2008. Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan (Edisi Kedua). Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Soetami, Siti. 2007. Pengantar Tata Hukum Indonesia (Cetakan Kelima). PT Refika Aditama. Bandung

Tanya, Bernard L.. 2011. Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama (Cetakan Pertama). Genta Publishing. Yogyakarta

Wagiran dan Doyin, Mukh. 2009. Bahasa Indonesia Pengantar Penulisan karya Ilmiah (Cetakan Pertama). Universitas Negeri Semarang. Semarang

Makalah, artikel, dan karya ilmiah

Sofyan, Syafran. 2012. Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 46/PUU-VIII/2010, Tangga; 13 Februari 2012 Tentang Status Anak Luar Kawin

Wibowo, Kurniawan Tri. 2012. Dampak Positif dan Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak Diluar Nikah.

Peraturan perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi. 2011. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.


[1] A. Siti Soetami. Pengantar Tata Hukum Indonesia. (Bandung. PT Refika Aditama. 2007), hal. 21

[2] A. Siti Soetami. Pengantar Tata Hukum Indonesia. (Bandung. PT Refika Aditama. 2007), hal. 21

 

About these ads

Perihal Omer
Think Globally and Act Globally - WJ

4 Responses to Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin

  1. fenny agustin mengatakan:

    sy punya seorang putra yg lahir dluar kawin,tp sampai saat ini sy sulit menemui ayah biologisnya dng berbagai cara skalipun,krn dia punya posisi yg bagus dt4nya bekerja..
    dn krn faktor biaya jg wktu sampai saat ini sy blm smpat memproses mslh ini k lembaga atau komnas.ada cara lain g yg bsa bntu pengajuan/proses mslh aku ini? misalnya bisa konseling dng kpai tow komnas perempuan via internet tow tlp,
    tp serius u/ dproses ampe tuntas?

    • Omer mengatakan:

      Secara hukum anak anda sudah diakui keberadaannya. Tetapi sayangnya yang menjadi kuncinya adalah pengakuan dari sang ayah. Baik itu pengakuan secara sukarela atau pengakuan secara paksaan atas putusan pengadilan. Jadi untuk membantu anda mau tidak mau harus ke lembaga yang justru akan membantu anda. Seperti lembaga seperti Komisi Nasional HAM ato bisa ke pengadilan dimana anda tinggal.
      Semoga bisa membantu

  2. Hada mengatakan:

    anak itu tidak ada yang namanya anak zina, anak tumbang,, kan namanya anak itu masih suci.. :)

    • slash mengatakan:

      Betul itu…hanya dimata Hukum Anak2diluar kawin harus dikelompok kan karena ada nya masalah2tentang anak yang jalur tempuh nya ialah hukum atau peradilan itu sendiri.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.