Analisis Gugatan, Jawaban, dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PTUN

ANALISIS PUTUSANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN DENGAN Nomor : 01/G/2012/PTUN-MDN.

Oleh:

Nama : Bolmer Suryadi Hutasoit
NIM : 8111409160
Tugas Akhir Praktek Peradilan TUN

Analisis
Sebelum menganalisis suatu putusan TUN ini perlu diperhatikan mengapa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hal-hal tersebut adalah alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara (UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN) Pasal 53 ayat (2). Pasal tersebut mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (2) dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN bahwa sebelumnya ada tiga alasan mengapa KTUN diajukan gugatan yaitu bahwa dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan KTUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, dan Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Dapat dikatakan suatu KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator sebagai berikut :

  1. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural
  2. Bertentangan dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang bersifat material
  3. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TUN yang tidak berwenang, dikarenakan :
    1. Diluar kewenangan materialnya (materiae)
    2. Diluar wilayah kewenganan (locus)
    3. Kewenangan sudah lampau waktu atau kewenangannya belum berlaku (temporis)

Sedangkan dikatakan KTUN bertentangan dengan AUPB adalah bertentangan dengan

asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

  1. Asas Kepastian Hukum;
  2. Asas Tertib Penyelenggaraen Negara;
  3. Asas Kepentingan Umum;
  4. Asas Keterbukaan;
  5. Asas Proporsionalitas;
  6. Asas Profesionalitas; dan
  7. Asas Akuntabilitas.

Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN) Pasal 3.

Dalam putusan PTUN Medan dengan Nomor : 01/G/2012/PTUN-MDN yang menjadi objek gugatannya adalah Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan Nomor 880/1275/PDAM-T/2011 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Karyawan PDAM Tirta Silaupiasa atas Nama Syahriadi Nasution dengan NIK 098.97.11.73. Karena dianggap tidak disiplin dalam melaksanakan tugas di PDAM Tirta Silaupiasa tertanggal 12 Desember 2011.

Alasan diajukannya gugatan atas KTUN Nomor  880/1275/PDAM-T/2011 adalah pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penggugat menilai tidak mempunyai kesalahan didalam menjalankan tugas-tugasnya. Maka dinilai KTUN tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Karyawan PDAM Tirta Silaupiasa atas Nama Syahriadi Nasution sangat tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Jika memang penggugat memiliki kesalahan maka tindakan yang tepat bukan langsung memberikan hukuman berupa pemberhentian secara tidak hormat. Namun alangkah baiknya jika ada teguran dan penggugat diajak untuk duduk bersama membicarakan apa yang sebenarnya menjadi latar belakang terjadinya tindakan kesalahan (tindakan tidak disiplin), apa dampak buruknya, dan apa solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak. Karena apabila seorang pegawa melakukan kesalahan maka tindakan yang tepat adalah teguran lisan, teguran tertulis, peringatan tertulis, dan upaya lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1999.

Berdasarkan alasan-alasan dari penggugat maka KTUN Nomor 880/1275/PDAM-T/2011 tertanggal 12 Desember 2011 adalah KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai yang terdapat dalam ketentuan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN) Pasal 53 ayat (2). KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan tersebut yaitu :

  1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. SE.643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang Aturan Pelaksanaan Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja

Tergugat mengajukan Eksepsi Absolut dan Jawaban serta Rekopensi dengan surat Jawabannya tertanggal 9 Februari 2012. Dengan dalil bahwa Tergugat adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa yang merupakan perusahaan milik daerah yang bukan berbentuk negara atau pemerintahan. Penggugat bukanlah Pengawai Negeri Sipil (PNS) tetapi merupakan Karyawan PDAM Tirta Silaupiana yang pernah diangkat sebagai Kepala Unit PDAM Tirta Silaupiasa Talawi tanggal 03 September 2001 dan berdasarkan SK Direktur Nomor 820/867-PDAM/2010 tertanggal 08 Juni 2010 Penggugat diangkat sebagai Kepala PDAM Tirta Silaupiasa Unit Limapuluh. Tergugat juga bukanlah Pegawai Negeri atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penggugat dalam gugatannya juga sudah mengakui bahwa Syahriadi Nasution NIK 098.97.11.73 adalah karyawan di PDAM Tirta Silaupiasa yang dibuktikan dengan NIK yaitu Nomor Induk Karyawan. Bahwa dalam gugatannya juga Penggugat memakai sebagai dasar hukum gugatannya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1999, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : SE.643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 Tentang Aturan Pelaksanaan Pencegahan PHK. Dan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan, antara lain :

Pasal 1 ayat (3)

Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

Pasal 1 ayat (4)

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badanbadan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

Pasal 1 ayat (6) hurup a

Perusahaan adalah : setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik Swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

Pasal 1 ayat (22)

Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan Pendapat yang mengakibatkan Pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja / Buruh atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, Perselisihan mengenai kepentingan dan Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan

Pasal 158 ayat (1) hurup (a)

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh dengan alasan pekerja / buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

a. Melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang dan / atau uang milik perusahaan

  1. Pasal 159

Apabila pekerja / buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja / buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

Berdasarkan uraian di atas dan  Pasal 159 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara jelas bahwa perkara a quo adalah merupakan Perselisihan Hubungan Industrial yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Medan dan bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sesuai dengan :

Pasal 1 ayat (1)

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan

Pasal 1 ayat (4)

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak

Pasal 1 ayat (6) hurup (b)

Pangusaha adalah : orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya

Pasal 1 ayat (7) hurup (a)

Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik Swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

Pasal 1 ayat (17)

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial

Pasal 2

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

  1. Perselisihan Hak
  2. Perselisihan kepentingan
  3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja
  4. d.Perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan 

Berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat dalam jawabnnya dinyatakan secara jelas dan tegas perkara a quo adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Tergugat bukanlah Pegawai Negeri dan bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara serta Penggugat adalah merupakan Karyawan yang bukanlah Pegawai Negeri. Maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Undang-Undang Khusus mengenyampingkan Undang-Undang Umum (les specialis derogat lex generalis). Gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat yang mana Penggugat adalah merupakan karyawan pada Perusahaan Daerah yang dipimpin oleh Tergugat, yang mengangkat dan memberhentikan Penggugat adalah Direktur PDAM Tirta Silaupiasa. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (4) “Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.” Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (7) bahwa “Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.” Maka objek perkara dalam putusan dari PTUN Medan dengan Nomor : 01/G/2012/PTUN-MDN bukanlah Perkara Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial.

Penggugat sebagai Kepala PDAM Tirta Silaupiasa Unit Limapuluh menyatakan dalam gugatannya bahwa tidak mempunyai kesalahan di dalam tugas-tugas kedinasan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern (SPI) PDAM Tirta Silaupiasa dengan Surat Perintah Nomor 690/1033/PDAM-TS/IX/2011 tanggal 19 September 2011 telah ditemukan sistem administrasi dan keuangan yang tidak benar dan tidak jelas. Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 27 September 2011 yang juga ditandatangani oleh Penggugat yaitu

  1. Rekening air yang telah terjual tetapi belum disetorkan Rp. 16.794.763,00.
  2. Rekening air yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.   9.643.467,00.

Jumlahnya                                                                        Rp. 26.438.230,00.

Pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena telah melakukan kesalahan berat yaitu penipuan, pencurian atau penggelapan uang milik PDAM Tirta Silaupiasa sebesar Rp. 26.438.230,00. (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga merugikan keuangan PDAM Tirta Silaupiasa. Penggugat sudah ditegur berkali-kali secara lisan dan dengan Surat Peringatan (SP) I Nomor 860/991/PDAM-TS/2011 tanggal 25 Agustus 2011, SP II Nomor 860/1166/PDAM-TS/ 2011 tanggal 07 Nopember 2011, dan SP III 860/1222/PDAM-TS/VI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 untuk membuat laporan kerja dan keuangan tetapi tetap tidak ada respon. Berdasarkan Surat Pernyataan seluruh karyawan PDAM Tirta Silaupiasa tanggal 7 Maret 2011 yang berisikan 4 angka peryataan, pada angka (2) yaitu “Tidak akan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan baik itu masalah Administrasi Keuangan ataupun Tehnik”. Pada alinea kedua juga dinyatakan bahwa “Apabila kami melanggar pernyataan ini maka kami para Pegawai PDAM Tirta Silaupiasa bersedia diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai PDAM Tirta Silaupiasa tanpa menuntut sesuatu apapun juga”. Berdasarkan setiap upaya yang telah dilakukan untuk menegur Penggugat dan bukti yang ada. Maka perbuatan melawan hukum (onrechtmatighgedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandighede) yang dilakukan oleh Penggugat secara sadar. Sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada Penggugat.

Berdasarkan setiap dalil dan bukti yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Kewenangan  memeriksa, mengadili dan menyelesaikan objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN Pasal 47 dinyatakan bahwa yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan.

Tergugat adalah Direktur PDAM Tirta Silaupiasa yang merupakan perusahaan milik daerah yang bukan berbentuk negara atau pemerintahan. Tergugat adalah perseorangan yang diangkat sebagai Direktur dan bukanlah Pegawai Negeri maupun Pejabat TUN. Demikian juga dengan Penggugat bukanlah Pegawai Negeri tetapi Karyawan PDAM Tirta Silaupiasa yang diangkat dan diberhentikan Direktur PDAM Tirta Silaupiasa dibuktikan bahwa Penggugat Syahriadi Nasution NIK 098.87.11.73. Berdasarkan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 159 maka jelas sengketa dalam PTUN Medan dengan Nomor : 01/G/2012/PTUN-MDN adalah Perselisihan Hubungan Industrial yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Medan sehingga bukan wewenang PTUN. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sengketa dalam Putusan PTUN Medan dengan Nomor : 01/G/2012/PTUN-MDN adalah Perselisihan Hubungan Industrial karena Tergugat dan Penggugat bukanlah Pegawai Negeri. Tergugat juga bukanlah Pejabat TUN dan Penggugat hanyalah karyawan. Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN dengan begitu produk hukum atau SK yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai KTUN. Berdasarkan ketentuan hukum mengenai kewenangan untuk mengadili pokok permasalahan sengketa dalam Putusan PTUN Medan dengan Nomor : 01/G/2012/PTUN-MDN bukanlah wewenang PTUN untuk menguji dan menilai objek sengketa. Maka secara hukum eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut diterima. Sedangkan terkait dalil Penggugat dan Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum karena PTUN Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa. Dalam pembuktian hukum acara PTUN mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sesuai UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN dalam Pasal 100 dan 107 menggariskan hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, bebas pembuktian beserta penilaian pembuktian. Dengan demikian Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian terhadap alat bukti sedangkan atas dalil para pihak, Majelis Hakim hanya memakai alat bukti yang paling relevan dan tepat dalam sengketa terkait alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sesuai UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN Pasal 110 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Selain analisis terkait dalil Penggugat, Tergugat, dan pertimbangan Majelis Hakim. Terdapat kesalahan redaksional yang ditemukan dalam Putusan PTUN Medan dengan Nomor : 01/G/2012/PTUN-MDN yaitu “Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan”. Redaksi Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentangseharusnya adalah … Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang … . 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 917 pengikut lainnya.