Kewenangan MK Menguji Ketetapan MPR

Pro

  1. Terjadinya kekosongan kewenangan atas pengujian dan pengawasan terhdap TAP MPR.
  2. Jika MK tidak berwenang, lalu lembaga mana yang akan menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)?
  3. Sistimatika peraturan perundang-undangan yang diatur UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ternyata masih menyisakan persoalan. UU ini dikeluarkan untuk memperbaiki regulasi sebelumnya yang salah satunya adalah kewenangan MK menguji Perpu. Tetapi bukannya menyediakan problem solving atas permasalahan yang lama. Tetapi kehadiran UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melahirkan masalah baru  yaitu kewengan MK menguji TAP MPR.
  4. Kasubdit Pembinaan dan pengembangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Ratna Indah Cahyaningsih, mengatakan masuknya TAP MPR ke dalam tata urusan merupakan konsekuensi hukum dari masih berlakunya sejumlah TAP MPR/MPRS. Antara lain TAP XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan TAP No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.
  5. Karena eksistensi TAP MPR sudah menjadi materi muatan undang-undang, maka cukup mengajukan pengujian undang-undang terkait. Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bisa diajukan judicial review. Karena sudah bertentangan UUD NRI 1945 sesuai Pasal 9 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
  6. Belum tentu semua warga negara Indonesia menerima keberlakuan TAP MPR yang masih ada. Misalnya, TAP MPR tentang Pembubaran PKI belum tentu diterima seluruh warga negara Indonesia saat ini. Sehingga, tetap ada potensi untuk mempersoalkan TAP MPR.
  7. Permasalahan pengujian Perpu sebelumnya juga mengundang pro dan kontra. Dimana tidak ada ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan secara ekslpisit bahwa MK berwenang menguji Perpu. Tetapi karena keadaan yang mendesak dan kekosongan kewenangan MK menguji Perpu.

 

Kontra

  1. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
  2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
    • a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    • b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    • c. memutus pembubaran partai politik; dan
    • d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  3. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
    • a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    • b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    • c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    • d. Peraturan Pemerintah;
    • e. Peraturan Presiden;
    • f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
    • g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  4. Kekuatan hukum Tap MPR berada diatas UU yang merupakan diluar kewenangan MK sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  5. Meskipun masih ada TAP MPR yang berlaku, bukan berarti MPR bisa menerbitkan TAP lagi. Secara konstitusional, MPR tidak bisa lagi menerbitkan TAP. MPR secara konstitusional tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat instrumen hukum yang bersifat mengatur (regelling).
  6. TAP MPR yang masih ada harus dipandang sebagai arahan kebijakan yang mengingatkan pengambil keputusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masalahnya, Pasal 9 UU No 12 Tahun 2011 hanya mengatur pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
  7. Secara yuridis-formal tidak terdapat ketentuan yang mengatur untuk pengujian TAP MPR atau Perppu tidak terdapat dasar hukum lembaga mana yang berwenang melakukan pengujian.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 920 pengikut lainnya.