Fase Negara dan Prinsipnya

BAB I
PENDAHULUAN

A. Negara Hukum / Negara Penjaga Malam

Teori negara hukum dalam arti sempit adalah negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan pelindung kebebasan warga negara, dan negara diibaratkan sebagai “penjaga malam” (nachtwächterstaat). Hal ini merujuk pada tugas penjaga malam yang menjamin ketertiban dan keamanan warga dalam suatu wilayah. Emanuel Kant (1724 -1804) juga membatasi negara hanya sebatas penegak aturan hukum, dan tidak sama sekali berbicara mengenai kesejahteraan rakyat.

UUD 1945 bisa menjelaskan secara hukum bahwa Indonesia berdasarkan Negara Hukum pada pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Negara hukum Indonesia juga sekaligus sebagai negara demokrasi.

I. Konsep Negara Hukum

1. Konsep Nomokrasi Islam

  • Ciri-ciri

Bersumber dari Al Qur’an, Sunnah dan Ra’yunomokrasi, bukan teokrasi persaudaraan dan humanisme teosentrik-kebebasan dalam arti positif.

  • Unsur-Unsur Utama
    • Kekuasaan sebagai amanah
    • Musyawarah
    • Keadilan
    • Persamaan
    • Pengakuan dan Perlindungan HAM
    • Peradilan Bebas
    • Perdamaian
    • Kesejahteraan dan
    • Ketaatan Rakyat

2. Konsep Rechstaat

  • Ciri-ciri

Bersumber dari rasio manusia liberalistik/individualistik humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia) pemisahan antara agama dan negara secara mutlak ateisme dimungkinkan.

  • Unsur-unsur utama

Menurut Stahl:

  • Pengakuan atau Perlindungan HAM
  • Trias Politika
  • Wetmatige Bestuur
  • Peradilan Administrasi

  • Menurut Scheltema
    • Kepastian hukum
    • Persamaan
    • Demokrasi
    • Pemerintahan yang melayani kepentingan umum

 

Melihat Indonesia sebagai negara penjaga malam dari perspektif teori kant masih meminta bantu rakyatnya untuk melaksanakan tugas negara yang paling prinsipiil, yaitu memberikan rasa aman bagi rakyat. Dimasa pemilu fever seperti sekarang banyak partai bicara kesejahteraan dan kemakmuran.

3. Konsep Rule of Law

  • Ciri-ciri

Bersumber dari rasio manusia liberalitik/individualistik antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak) freedom of religion dalam arti positif dan negatif, ateisme dimungkinkan.

  • Unsur-unsur utama
    • Supremasi hukum
    • Equality before the law
    • Individual rights (tidak bergantung pada peradilan administrasi)

4. Konsep Socialist Legality

  • Ciri-ciri

Bersumber dari rasio manusia komunis-ateis, totaliter-kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propaganda anti agama.

  • Unsur-unsur utama
    • Perwujudan sosialisme
    • Hukum adalah alat dibawah sosialisme
    • Penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perorangan

5. Konsep Negara Hukum Pancasila

  • Ciri-ciri

Hubungan yang erat antara agama dan negara bertumpu pada KetuhananYang Maha Esa, kebebasan agama dalam arti positif ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan.

  • Unsur-unsur utama
    • Pancasila
    • MPR
    • Sistem konstitusi
    • Persamaan
    • Peradilan bebas

II. Konteks Lahirnya Negara Hukum

Sejarah lahirnya prinsip negara hukum bersamaan dengan lahirnya demokrasi

  1. Liberale Democratische Rehtsstaat
  2. Sociale Democratische Rechtsstaat

Tujuan Negara Hukum adalah meniadakan absolutisme kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

III. Unsur Negara Hukum

  • Asas Legalitas
  1. Sebagai landasan bertindak bagi penguasa: setiap tindakan penguasa harus didasarkan kepada hukum (konstitusi) : supremasi hukum (konstitusi)
  2. Sebagai sarana menguji (mengukur) keabsahan (konstitusionalitas) tindakan penguasa ; kekuasaan yang satu dibatasi oleh kekuasaan yang lain (power limits power)
  • Pembagian Kekuasan
  1. Kekuasaan didalam negara hukum harus didistribusikan (tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga secara absolut)
  2. Harus ada check and balance antar kekuasaan
  • Perlindungan Hak Dasar
  1. Konstitusi harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi rakyat oleh penguasa, termasuk menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak bertentangan dengan hak-hak dalam konstitusi.
  2. Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi.

Tanggung Jawab Kekuasaan

  1. Dalam sebuah negara hukum setiap kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan
  2. Tanggung jawab moral, politik dan hukum

B. Negara Kesejahteraan / Negara Modern (Welfare State)

Dalam Negara modern atau Negara kesejahteraan, mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek/ persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya, walaupun belum ada dasar aturan yang mengaturnya.

Atas dasar ini maka pemerintah ddiberikan kebebasan untuk dapat melakukan/
bertindak dengan suatu inisiatif sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan
atau permasalahan guna kepentingan umum. Kebebasan untuk dapat bertindak
sendiri atas inisiatif sendiri itu disebut dengan istilah “ Freis Ermessen “.
Disini timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum ?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, mak aperlu dilihat beberapa teori di bawah
ini :

  • Teori Keamanan

Teori ini mengatakan bahwa kepentingan masyarakat yang terpenting adalah kehidupan aman dan sentosa.

  • Teori Sejahtera

Teori ini mengatakan bahwa kepentingan masyarakat yang terutama adalah kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang berupa :

  1. Pangan, Pemerintah harus melakukan upaya/ tindakan agar jangan sampai warga sulit/ sukar mencari makanan.
  2. Kesehatan, artinya tindakan-tindakan pemerintah atau keputusan pemerintah jangan sampai merusak kesehatan dan lingkungan masyarakat.
  3. Kesempatan kerja, tugas pemerintah menciptakan lapangan kerja, sehingga tidak terjadi pengangguran.

Teori Effisiensi Kehidupan

Bahwa kepentingan uama dari masyarakat adalah hidup secara effisiensi, agar supaya kemakmuran dan produktivitas lebih meningkat dalam segala bidang social, ekonomi, budaya dan pendidikan dan lain sebagainya.

Teori Kemakmuran Bersama
Bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, masalah-masalah sosial harus dapat dikendalikan, jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin tidak terlalu lebar.

Dengan demikian tujuan/ tugas pemerintah meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan dari alat-alat pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan yaitu bukan saja tercapainya suatu ketertiban didalam masyarakat akan tetapi juga tercapainya tujuan nasional atau kepentingan bersama/ umum. Perumusan tujuan pemerintah dapat dilihat dalam aline IV Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :
“……… Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia………..”

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat pemerintahan yaitu :

  1. Seorang peugas/ fungsionaris atau badan pemerintahan yang diberi wewenang untuk melaksnakan tugas Negara.
  2. Badan pemerintahan yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengana alat-alat kewenangan yang bersifat memaksa.

Tugas administrasi Negara menjadi sangat luas dan beraneka ragam corak dan bentuknya guna tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu pemerintah ikut serta/campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Secara bahasa Freies Ermessen.

Frei artinya : bebas, merdeka, tidak terikat
Ermessen : menilai, memperimbangkan sesuatu.

Artinya kepada Administrasi Negara diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalanpersoalan yang mendesak dengan cepat guna kepentingan umum/ kesejahteraan umum. Freies Ermessen bertujuan untuk kesejahteraan umum yang merupakan keputusan administrasi Negara untuk tercapainya suatu tujuan/ sasaran dan berbeda dengan keputusan hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemberian Freies Ermessen kepada administrasi Negara untuk kesejahteraan umum, tapi dalam kerangka Negara hukum. Freies Ermessen ini tidak boleh digunakan tanpa batas dan tidak boleh disalahgunakan, untuk itu unsure-unsur Freies Ermessen adalah :

  1. Dilakukan untuk kepentingan umum/ kesejahteraan umum.
  2. Dilakukan atas inisiatif administrasi Negara itu sendiri.
  3. Untuk menyelesaikan masalah konkrit dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba.
  4. Tindakan itu dimungkinkan oleh hukum

Contoh : Polisi lalu lintas menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas dengan mengalihkan/ mengatur kendaraan melanggar rambu lalu lintas.

Sumber
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0111/20/opi01.html senin 13.15 06/09/10
http://irsalambia.blogspot.com/2009/04/negara-penjaga-malam.html senin 15.17 06/09/10

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 917 pengikut lainnya.