Pemilihan Gubernur oleh DPRD

Berbicara mengenai wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dimana sempat beredarnya adanya wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Pilkada sebenarnya tidak sejalan dengan sila ke V Pancasila yakni musyawarah mufakat sebagai amanat demokrasi pancasila. Jadi gubernur dan wakilnya tidak dipilih secara langsung bukan pelanggaran atas konstitusi. Turbelensi (gerak bergolak tidak teratur) politik ini akibat konstitusi yang tidak konsisten dengan akar kebangsaan.  Apabila dikaitkan dengan demokrasi maka terdapat beberapa pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal ini yaitu :

  1. Pasal Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
  2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”
  3. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan demokratis sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung/representatif demokrasi. Berdasarkan konstituen (rakyat) suatu kesatuan yang memilih gubernur (kepala daerah) yang memberikan legitimasi untuk mewakili hak-hak rakyat tersebut berdasarkan UU yang berlaku.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Menurut mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid (mantan anggota Komisi II DPR RI) menangkap dari draf revisi Undang Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah yang sudah dibuat pihak Menteri Dalam Negeri dan telah mendapat lampu hijau oleh Presiden untuk diajukan ke DPR RI guna dibahas serta disetujuimengatakan, salah satu alasan mengapa pemilihan pemilihan gubernur perlu dilakukan oleh DPRD dan tidak dilakukan lagi secara langsung. Gubernur itu merangkap dua jabatan sekaligus yakni kepala daerah dan juga wakil pemerintah pusat di daerah.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-Undang  No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Secara umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun fakta dilapangan menunjukkan dampak negatif pemilihan gubernur oleh DPRD antara lain:

  1. Tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil didaerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, 
  2. Tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan diatasnya, tumbuhnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta “money politic” yang terjadi dalam Pilkada.

Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut maka diberlakukanlah Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyrakat, serta mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah Pilkada dan wakil kepala daerah secara langsung. Pilkada secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Pilkada dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56  Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang PILKADA langsung tercermin dalam penyelengaraan PILKADA. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan:

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik (Prihatmoko, 2005: 2).

Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih. Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyrakat untuk menduduki jabatan publik, juga berati adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan.

Dengan demikian adanya Pilkada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Menurut Agung Djokosukarto, ada 5 dimensi dan tujuan dalam Pilkada secara langsung, yaitu:

  1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik
  2. Mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal)
  3. Mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah.
  4. Mewujudkan  tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite
  5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan derah sesuai dengan prinsip good governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi

Maka pentingnya Pilkada secara langsung membuat semua daerah harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya dan berusaha bagaimana dapat berlangsung demokratis dan berkualitas sehingga benar-benar mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat daerahnya. Selain itu, salah satu tujuan diselenggarakannya pilkada secara langsung ini juga dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat didaerah, dimana nantinya mereka menjadi lebih pengalaman dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Pilkada langsung itu sendiri merupakan pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu:

  1. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal
  2. Mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi
  3. Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Selain hal tersebut, hal yang terpenting dari pilkada ini adalah sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang terpilih akan kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.