Diskriminatif dalam Implementasi UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Sehat adalah bagian penting dalam hidup manusia yang sangat didambakan. “Setiap orang berhak atas kesehatan” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) Pasal 4. Sehatsebagai bagian dari hak hidup yang merupakan inderogable right yaituhak yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”, ketentuan ini tertuang jelas dalam hukum tertingi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1). Namun sayangnya dalam implementasinya tidak seindah redaksi dalam sebuah konstitusi. Bahaya laten penyimpanganteori dengan praktek sertapenyimpangan ketentuan tertulis dengan pelaksanaan UUtetap terjadi.

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan diskrimiatif itu”. Pernyataan tegas menentang diskriminasi tersebut tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (2). Ketentuan tersebut berlaku secara universal diberbagai bidang dalam yurisdiksi NRI. Termasuk dalam bidang kesehatan meski masih terdapat perbedaan pelayanan antara golongan miskin dan kaya. “Orang miskin dilarang sakit” dan “Anda mau sakit jadi orang kaya dulu”. Seakan peryataan tersebut menjadi slogan dalam pelayanan kesehatan.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baiksudah dibentuk UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara jelas, cermat, dan lengkap setiap aspek kesehatan.Mulai dari pengertian-pengertian penting dalam hukum kesehatan, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, sumber daya di bidang kesehatan, upaya kesehatan, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat, gizi, kesehatan jiwa, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pengelolaan kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, dan berbagai hal lain yang terkait dengan kesehatan yang diatur dalam tiap babnya.

Namun setajam-tajam sebuah pisau jika tidak dipakai tidak akan mampu menebas apapun juga. Ketajamannya pisau jika dipakai untuk tujuan tidak baik maka justru akan menjadi musuh bagi pemiliknya. Demikian halnya dengan UU yang mengatur tentang kesehatan tersebut hanya akan menjadi sebuh tulisan diatas kertas tanpa dampak positif apa-apa terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana dampak setelah lahirnya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap kesehatan di Indonesia?
  2. Apakah problem solving terhadap diskriminatif yang masih terjadi antara golongan miskin dan kaya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan?

 

TINJAUAN PUSTAKA

A.    Pengertian

Untuk mempermudah pemahaman dan menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini. Maka perlu dikaji secara defenitif pengertian dari istilah-istilah yang termuat dalam judulnya. Sesuai pengertiannya yang tertuang dalam Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diskrminatif adalahbersifat diskriminasi atau bersifat membeda-bedakan. Kata dikriminatif itu sendiri berasal dari kata diskriminasi yang berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan berbagai hal lainnya yang dapat dijadikan alasan untuk melahirkan perbedaan.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Dalam KBBI, sehat adalah kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya yang bebas dari sakit, waras, mendatangkan kebaikan pada badan, sembuh dari sakit, baik dan normal tentang pikiran, boleh dipercaya atau masuk akal tentang pendapat, berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya dalam keuangan, ekonomi serta bidang lainnya, dijalankan dengan hati-hati dan baik. Sehat itu bisa disebutkan atas akal (waras dan tidak gila), afiat (sehat walafiat), pikiran (sehat akal), dan walafiat (sehat dan kuat atau benar-benar sehat).Sedangkan dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1 bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

B.     UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Indonesia yang dimuat jelas dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah dikristalisasi dalam UUD NRI 1945.

Untuk menciptakan suatu kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan pelaksanaan yang nondiskriminatif, partisifatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia serta meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional dalam bidang kesehatan. Perlu dibentuk suatu aturan yang konkret tentang kesehatan.

Besarnya dampak kesehatan dalam perkembangan nasional menuntut adanya perhatian untuk kesehatan di nusantara. Ganguan kesehatan akan menimbulkan kerugian ekonomi negara. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Upaya peningkatan kesehatan tersebut harus berdasarkan pengetahuan yang luas tentang kesehatan demi peningkatan kesejahteraan (kesehatan) masyarakat. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan) yang sudah tidak mampu menghadapi perkembangan sistematika dan dinamika kesehatan saat ini. Mendorong lahirnya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Pembentukan UU Kesehatan terbaru tersebut juga demi pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan dan pewujudnyataan implementasi Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945.

PEMBAHASAN

A.    Diskrimatif dalam Implementasi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan merupakanbagian dari keadaaan sejahterabadan, jiwa dan sosial yangmemungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.Tidak bisa dipungkiri bahwa :

“… kesehatan merupakan dasar daridiakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajatsecara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haklainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan danekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia.”[1]

Kalau berpandangan dari segi teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dilakukan upaya kesehatan terhadap setiap warga negara. Tidak ada diskriminasi seperti hal di Indonesia antara miskin dan kaya. Ekonomi yang sulit adalah musuh terbesar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan tertulis Pasal 1 angka 11 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”. Searah dengan tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam Pasal 3 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Demi mencapai tujuan tersebut dengan upaya kesehatan yang ada terdapat pelayanan kesehatan yang dipakai dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :

  • Pelayanan kesehatan promotif (Pasal 1 angka 12)

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

  • Pelayanan kesehatan preventif (Pasal 1 angka 13)

Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

  • Pelayanan kesehatan kuratif (Pasal 1 angka 14)

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan, penderitaan akibat penyakit, pengendalian kesehatan, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimalmungkin.

  • Pelayanan kesehatan rehabilitatif (Pasal 1 angka 15)

Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengambalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk berdirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

  • Pelayanan kesehatan tradisional (Pasal 1 angka 16)

Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang  dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Tanpa mengesampingkan setiap ketentuan tertulis dari peraturan perundang-undangan yang ada. Terdapat fakta dilapangan yang menyuguhkan krisis moral dari pihak pelayan kesehatan dan pemerintah yang berwenang dalam pelayanan kesehatan.

Diskriminasi atas kesehatan menutup kesempatan setiap individu untuk menjadi sehat. Pemerintah yang seharusnya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau justru memberikan failitas kesehatan yang mahal. Akibatnya tindakan intimidasi berupa wacana “orang miskin dilarang sakit” tidak bisa dielakkan. Pemerintah dituntut menyediakan kebijakan yang mengarah pada tersedia dan terjangkaunya pelayanan kesehatan dengan cara yang mudah dan cepat mendapatkannya.

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor sulitnya didapatkannya hak atas kesehatan. Sulitnya mendapatkan berobat gratis yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Warga yang kenyataannya miskin tidak bisa mendapatkan kartu pelayanan kesehatan gratis justru orang yang mampu yang mendapatkannya. Ketika sudah berhadapan dengan pelayan kesehatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk memberikan biaya berobat gratis. Semua janji mendapatkan kemudahan dan tanpa biaya sepeserpun untuk sehat hanya menjadi mimpi. Tidak bisa dipungkiri kalau orang yang mampu membayar lebih diutamakan.

Masyarakat miskin adalah sorotan utama dalam tulisan ini. Karena semua tindakan diskriminasi kesehatan menjadi mereka sebagai sasaran utama. Sulitnya mendapatkan makanan yang cukup gizi, akses air minum yang baik, sanitasi yang memadai, tempat tinggal di lingkungan yang sehat dan layak, dan kondisi lingkungan pekerjaan yang sehat dan juga aman. Golongan miskin kota selalu hidup didaerah kumuh. Kolong jembatan, daerah dekat pembuangan sampah akhir, pinggiran sungai, dan pinggiran kota lainnya adalah tempat mereka untuk membentuk keluarga.

Penyakit akan mudah menghinggapi tubuh masyarakat miskin karena kurangnya nutrisi yang memperkuat sistem kekebalan tubuhnya. Terutama ibu dan anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus ketika menghadapi persalinan. Tetapi meskipun “orang miskin” yang akan menjalani proses persalinan tidak mendapatkan perhatian khusus. Karena stigma “miskin” akan selalu mengikutinya. Angka kematian bayi lebih banyak dialami keluarga miskin. Akibat semua tindakan diskriminatif yang dialaminya cenderung nasib juga seperti diskriminatif atas masyarakat miskin.

Selain masyarakat miskin, diskriminasi juga dialami oleh kalangan different able (difable). Meski memang banyak yang tidak menyadari kalau konstruksi bangunan dengan segala fasilitas umum yang ada memberikan kesulitan dan ruang gerak yang sempit kepada difable. Saat ini permasalahan difable belum menjadi perhatian penuh dari pemerintah. Karena masyarakat masih menjadi target utama diatas semua permasalahan yang ada.

Menghadapi semua permasalahan itu maka harus ada upaya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) sebagai kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip :

  • Ketersediaan pelayanan kesehatan

Negara melalui pemerintah dan alat kelengkapannya lannya memiliki kewajiban untuk memiiki sejumlahpelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk;

  • Kemudahan aksesibilitas, fasilitas kesehatan, serta barang dan jasa kesehatan

Setiap manfaat dari sarana dan infrastruktur kesehatan harus dapat diakses oleh tiaporang tanpa diskriminasi. Dalam pemanfaatannya setiap aspek kesehatan tidak diskriminatif, terjangkau secara fisik (termasuk untuk difable),terjangkau secara ekonomi, dan bisa didapatkan informasi dengan cara mencari, menerima danatau menyebarkan informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan (informed consent).

  • Penerimaan.

Setiap sarana dan infrastruktur kesehatan, barang dan dan jasa pelayanan harus dijalankandengan etika medis dan sesuai secara budaya. Beberapa hal yang dapat dijadikan contoh adalah menghormati kebudayaanindividu-individu, dan kearifan lokal, serta kaum minoritas. Juga dirancang untukpenghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagimereka yang memerlukan.

  • Kualitas.

Dengan diterimanya budaya yang hidup dimasyarakat. Setiap fasilitas kesehatan, barang, dan jasaharus berdasarkan ilmu dan secara medis sesuai dengan kualitas yang baik.

Untuk menjawab setiap permasalahan yang ada negara dan setiap unsur-unsur pembentuk negara memiliki kewajibanuntuk memenuhi hak atas kesehatan yaitu :

  • Menghormati hak atas kesehatan

Negara menempuh langkah preventif dan represif agar dapat menahan diri tidak mengambil langkah yangberdampak negatif pada kesehatan. Menghindari tindakan limitasi akses pelayanan kesehatan, menghindari diskriminasi, tidakmenyembunyikan dan/atau menyalahgunakan informasi kesehatan yang penting,tidak menerima komitmen internasional tanpa mempertimbangkan dampaknyaterhadap hak atas kesehatan, tidak menghalangi praktek pengobatan tradisionalyang aman, dan tidak mendistribusikan obat yang tidak aman.

Setiap individu dalam menuntut haknya harus menghormati berjalannya hak orang lain. Dengan lebih dahulu menjalankan kewajibannya masing-masing. Karena setiap benturan yang terjadi antar masyarakat itu disebabkan oleh dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

  • Melindungi hak atas kesehatan

Sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan maka pemerintah atas nama negaramenempuh langkah di bidang legislasiataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap jasakesehatan. Pemerintah melalui legislatif menjalankan fungsinya dengan membuat legislasi dengan mengatur standar dan membuat panduan untuk melindungitenaga kerja, masyarakat serta lingkungan.

Negara melalui lembaga dan aparatur negara lainnya memberikan perlindungan kepada warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Seringnya terjadi benturan antara setiap hak membutuhkan batasan dan tindakan konkret untuk menghindari lahirnya benturan keras yang akan melahirkan chaos.

  • Memenuhi hak atas kesehatan

Pemerintahmenyediakansegala sarana dan infrastruktur dengan pelayanan kesehatan yang memadai, pangan yang cukup, dan informasi sertapendidikan yang berhubungan dengan kesehatan.Faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan juga perlu dipenuhi dengan memberikan kesetaraan gender,kesetaraan akses untuk bekerja, kesetaraan hak anak dan dewasa untuk mendapatkanidentitas kesehatan,dan pendidikan kesehatan.

Diskriminasi yang sudah terlanjur melekat pada masyarakat miskin dan difable sudah bukan saatnya lagi untuk diungkit. Bukan saatnya lagi untuk membuka luka lama yang sudah kering. Langkah terbaik saat ini adalah introspeksi atas dosa masa lalu. Karena jika memang harus ada pihak yang dipersalahkan. Maka yang jelas-jelas semua pihak itu patut dan layak dipersalahkan. Masyarakat tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah dan begitu juga sebaliknya pemerintah tidak bisa menyalahkan pemerintah. Karena kedua pihak tersebut sama-sama mempunyai peran agar hukum kesehatan bisa dijalankan dengan baik.Sebab pada dasarnya, tidak bisa bertepuk jika dilakukan sebelah tangan.

Indikator dipenuhinya hak atas kesehatan adalah adanya progressive realizationatas tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.[2]Diskriminasi dalam implementasi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bisa berjalan dengan dukungan masyarakat dan pemerintah. Maka untuk menghilangkan diskriminasi tersebut semua pihak memiliki peran yang sama penting. Keadilan dalam hukum kesehatan sudah didukung dengan adanya kepastian hukum yang sudah mengatur tentang kesehatan. Selanjutnya adalah manfaat dari kesehatan itu agar dapat dirasakan semua pihak tanpa terkecuali. Implementasi hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan dan kualitas.

Masyarakat melalui lembaga yang terbentuk dalam masyaraat itu sendiri dapatmelakukan monitoring serta mengevaluasi atas pelaksanaan pelayanan kesehatan. Karena jelas setiap tindakan yang mengganggu, membuat tidak adil, menghalangi, dan tindakan tidak acuh dalam dilaksanakannya pelayanan kesehatan adalah pelanggaran hak asasi manusia.

 

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya sudah mengatur dengan jelas berbagai hal terkait kesehatan. Namun faktanya dalam law inforcement masih belum sesuai dengan ketentuan hukum tertulis. Masih banyak permasalahan dalam mewujudnyatakan hak untuk sehat sebagai bagian dari hak hidup. Maka hak atas kesehatan sebagai bagian yang tidak bisa lepas dari hak asasi manusia haruslah direalisasikan oleh semua pihak. Terutama oleh pemerintah sebagai pihak yang punya tanggungjawab besar atas terjadinya jurang pemisah antara kesehatan dan masyarakat miskin.

Diskriminasi dalam implementasi UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan memang masih terjadi dimasyarakat. Tetapi apabila ada tindakan nyata dari masyarakat itu sendiri untuk menjalankan kewajibannya dan tidak mengurangi hak orang lain untuk mendapatkan kesehatan. Dengan otomatis diskriminasi tidak akan terjadi. Pemerintah juga jika memang benar-benar mempunyai panggilan moral untuk memberikan kesejahteraan (kesehatan) kepada masyarakat harusnya menjalan sistem pemerintahan terutama keuangan dengan baik. Salah satu alasan terjadinya diskriminasi dalam pemberian pelayanan kesehatan (berobat gratis) karena macetnya turunnya dana ke fasilitator kesehatan (rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya).

B.     Saran

Semua pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam menjadikan sehat sebagai bagian dari hidupnya. Hak atas kesehatan sebagai bagian hak hidup adalah hak yang tidak bisa diganggugugat dalam keadaan apapun. Perealisasian hak seseorang tidak bisa mengurangi perealisasian hak orang lain.Golongan kaya untuk mendapatkan hak atas kesehatan tidak bisa mengurangi hak golongan miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Untuk mendapatkan hak atas kesehatan pada dasarnya adalah mudah ketika setiap orang saling menghormati satu sama lain. Karena sudah menjadi permasalahan klasik kalau terjadi benturan dalam mendapatkan hak dan kewajiban. Ketika masyarakatmenjalankan kewajibannya terlebih dahulu daripada haknya tentu tidak akan terjadi chaos seperti halnya dalam kesehatan saat ini. Pemerintah juga jangan hanya menjadi penonton karena justru mereka yang mempunyai tanggung jawab yang lebih dalam menjaga pengejawantahan hak atas kesehatan berjalan dengan baik. Jika sistem pemerintahan terutama bidang keuangan dijalankan dengan baik maka tentu setiap lini permasalahan yang diakari oleh ekonomi tidak akan terjadi. Seperti halnya diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

  

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku literatur

Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safrudin Abdul. 2008. Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan (Edisi Kedua). Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Soetami, Siti. 2007. Pengantar Tata Hukum Indonesia (Cetakan Kelima). PT Refika Aditama. Bandung

Wagiran dan Doyin, Mukh. 2009. Bahasa Indonesia Pengantar Penulisan karya Ilmiah (Cetakan Pertama). Universitas Negeri Semarang. Semarang

Makalah, artikel, dan karya ilmiah

Afandi, Dedi. 2006. Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM. Makalah dipresentasikan seminar KOMNAS HAM-PWI Sumatera Selatan di Palembang, 16 Maret 2006

Yuliati. 2005. Kajian Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Berkaitan dengan Malpraktek. Laporan Penelitian. Universitas Brawijaya

Yunanto. 2009. Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik. Disertasi. Universitas Diponegoro

Peraturan perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi. 2011. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan


[1]Afandi, Dedi. 2006. Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM. Makalah dipresentasikan seminar KOMNAS HAM-PWI Sumatera Selatan di Palembang, 16 Maret 2006

[2]Afandi, Dedi. 2006. Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM. Makalah dipresentasikan seminar KOMNAS HAM-PWI Sumatera Selatan di Palembang, 16 Maret 2006

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 919 pengikut lainnya.